Seminar Pemantapan RKPD Fakfak Tahun 2021, Ada 4 Strategi Perumusan Kebijakan

Penulis

-

14 Agustus 2020

Fakfak – RKPD disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD menjadi dasar penyusunan dan pembahasan KUA & PPAS yang akan disepakati Kepala Daerah bersama DPRD.

Dalam rangka menyiapkan RKPD tahun 2021, Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak melaksanakan kegiatan Seminar yang berlangsung di Kampung Wasa Mulya, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Kamis, (13/8), seminar tersebut menghadirkan pemateri, DR Mohammad Uswanas, M.Si, (Spesialis Kebijakan Publik), Drs H Alibaham Temongmere, MTP, (Sekda Fakfak), didampingi Plt. Kepala bappeda dan Litbang Fakfak, Eksan Musa`ad, SE, M.Si.

DR Mohammad Uswanas, M.Si dalam paparanya menyampaikan bahwa ada 4 pendekatan startegi perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan di kabupaten fakfak, tentu kondisi saat ini soal revitalisasi dan refungsionalisasi bisa dilewatkan,

kondisi saat ini harus berbicara tentang rehabilitasi (Rehabilitation) karena dikhawatirkan tidak bisa memproteksi perumusan strategi kebijakan,

Sebetulnya menurut Bupati, implisitnya bahwa daerah berhasil menggunakan anggaran, dia mengkritisi bahwa tetapi strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibandingkan dengan peran partisipasi serta masyarakat masih berada pada titik ketercapaian Otuput belum Outcome, padahal perencanaan itu bisa diukur,

“OPD secara emosional selama ini masing-masing secara kelembagaan dalam mengajukan berbagai problem dan sekaligus merebutkan anggaran tetapi terkadang tidak merujuk kepada sesuatu yang betul-betul harus dibutuhkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,

Sederhananya bahwa, Ah, kita coba usulkan saja, sapa tau lolos, jangan, pastikan bahwa program yang diusulkan telah memiliki nilai urgensi dalam kerangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat”, Soal yang dipaparkan Kaka Mocha di Distrik Tomage kemarin.

Dari beberapa klasifikasi tentang desentralisasi pada dasarnya dapat disebutkan terdapat empat jenis desentralisasi, yaitu: (Pertama) dekonsentrasi, (Kedua) devolusi, (Ketiga) delegasi, dan (Keempat) tugas pembantuan. Tiga jenis pertama desentralisasi tersebut dinamai administritative decentralization (desentralisasi administrasi).

Sedangkan dalam Desentralisasi ketiga yaitu, Delegation, ada kewenangan mutlak dalam bentuk independen oleh badan perencanaan pembangunan dalam mendesain strategi kebijakan berdasarkan input yang diberikan oleh OPD yang ada dalam kondisi prektibel,

“Dalam startegi menyusun perencanaan pembangunan semua OPD harus terintegrasi sehingga terkesan masing-masing tidak jalan sendiri, oleh sebab itu harus memiliki protektif dan kajian-kajian terhadap persoalan yang terjadi hari ini untuk dapat ditindak lanjuti secara baik di tahun 2021”, Ujar Bupati Fakfak yang akrab disapa, Kaka Mocha.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Drs H Alibaham Temongmere, MTP yang mendapat julukan sesepuh Perencanaan dari Bupati Fakfak, dia mengatakan sederhana bahwa perencanaan adalah cara rasional untuk mewujudkan masa depan, (ret)

Gelombang Penolakan Otsus Meroket, Uswanas : Melihat Persoalan Harus Obyektif

Penulis

Rustam Rettob

-

14 Agustus 2020

0

Fakfak – Gelombang protes dari tanah papua kepada pemerintah pusat di Jakarta terkait pelaksanaan penerimaan dan penggunaan dana Otsus didalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini dianggap gagal bahkan mereka menolak untuk dilanjutkan Otsus Jilid – II,

Arus protes dan penolakan terhadap Otsus Jilid-II ini terlihat cukup tinggi selama beberapa minggu terkahir dari pihak-pihak yang menganggap Otsus di Papua Gagal dari berbagai sudut pandang masing- masing, mesikpun hampi mengerucut bahwa penekanan tersebut berada pada aspek kewenangan yang sangat terbatas.

Selaku Orang Asli Papua (OAP) yang baru saja menyelesaikan pendidikan S-3 dengan konsentrasi dibidang Kebijakan Publik, Bupati Fakfak DR Mohammad Uswanas, M.Si saat memberikan materi pada Seminar Pemantapan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Fakfak, di Kampung Wasa Mulya, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Kamis, (13/8) kemarin melihat bahwa protes terhadap pelaksanaan Otsus di tanah papua terhadap dua provinsi (Papua – Papua Barat-red) katanya gagal total, menurutnya, penilaian tersebut harus obyektif terkadang tidak rasionalitas.

Ketua DPD Partai Golkar ini menyampaikan sebuah gagasan berfikir yang kemudian menjadi kajian semua pihak, terutama peserta seminar RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2021 di Distrik Tomage kemarin, dia sangat berharap bahwa melihat sebuah persoalan disekitar kita maupun orang lain harus secara obyektif dengan indikator-indikator yang komprehensif dan rasional tidak berdasarkan pandangan subyektifitas semata, apalagi pandangan dari aspek politik, ini kadang mampu mempenagruhi apa yang menjadi tujuan mulia pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Dalam kurun waktu dua minggu secara nasional semua orang papua menganggap Otonomi Khusus itu gagal dari sisi pelaksanaan, kalau saya sebagai orang asli papua yang menjalankan pemerintahan, gagalnya dimana, apanya yang gagal, indikatornya apa, harus kita obyektif melihat dan menyampaikan hal ini” Minta Putra Fatagar yang kini menjabat sebagai Bupati Fakfak 2 periode ini.

Secara khusus, Uswanas sangat berharap kepada siapa bupati fakfak berikutnya setelah dua periode dikendalikan oleh Kaka Mocha, mampu memformulasikan program yang diusulkan kepada pemerintah pusat agar Dana Otonomi Khusus itu betul-betul diperuntukkan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang diaktualisasikan dalam bentuk program, dan kegiatan, karena dari awal ada kekeliruan besar dalam strategi rumusan kebijakan Otonomi Daerah khususnya dibidang penganggaran, Kritik Bupati Fakfak yang akrab disapa Kaka Mocha.

Alasan Bupati Fakfak bahwa ada sekitar Rp. 67 Triliun lebih dana otsus yang digelontorkan dari pemerintah pusat kepada daerah khusus Papua – Papua Barat,

Tapi lagi-lagi, menurut sejumlah pihak bahwa dana otsus di papua – papua barat tidak berhasil, apakah gagal dalam perencanaan, gagal dalam realisasi dan atau gagal dari aspek lain tetapi tentu kita melihat ini secara obyektif dan rasional,

Dia meminta agar tidak semua orang berpandangan bahwa Otsus itu lebih kepada bagaimana pemerintah melakukan subsdidi anggaran ke masyarakat melalui pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, tentu tidak juga melainkan harus ada kebijakan kewenangan dan pemerataan keadilan yang baik.

“Menurut saya, kalau anggaran ditafsirkan sebagai subsidi maka sampai kiamat tidak selesai dan itu dampaknya cukup besar, oleh sebab itu kedepan pemerintah harus mengusulkan perencanaan kerja kepada pemerintah pusat dalam kaitan dengan dana Otsus tetap dibutuhkan dalam konteks perencanaan pembangunan yang diprioritaskan kepada orang asli papua”, Ujarnya saat menyampaikan Seminar RKPD Tahun 2021 Kabupaten Fakfak di Distrik Tomage kemarin.

Sebab menurut Bupati Fakfak bahwa Otsus adalah bagian dari kemutlakan dalam rangka menyelesaikan problem-problem, karena itu sebagai orang indonesia dari sabang sampai merauke secara pemerintahan harus mendukung terselenggaranya kebijakan pemerintahan pusat sampai ke daerah.

“Problem papua yang dimaksud adalah bukan problem politik tapi problem pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat asli papua itu sendiri”, Urai Bupati Fakfak. (ret)

Genggam 7 Rekomendasi di Pemilukada Fakfak, PDI-P dan Gerindra Diambang Keputusan, Dua Partai ?, Pasangan #SADAR : Koalisi Tutup.

Penulis

Rustam Rettob

-

10 Agustus 2020

0

Laporan : Rustam Rettob / Wartawan.

Fakfak – Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (Covid-19), ratusan massa dan pendukungan Pasangan Calon Bupati Fakfak, Samaun Dahlan dan Calon Wakil Bupati Fakfak Clifford H Ndandarmana berjargon #SADAR melakukan penjemputan di pelabuhan Kokas,

Samaun – Clifford tiba di pelabuhan Kokas pada, senin (10/8) pukul 16.00 Wit menggunakan KM Balibis dari sorong setelah beberapa minggu di Jakarta untuk mengurus dan menyelesaikan persyaratan dukungan rekomendasi partai politik.

Setibanya di pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak, didampingi Calon Wakil Bupati Fakfak, Clifford H Ndandarmana, Samaun Dahlan ketika ditanya wartawan soal perkembangan rekomendasi dukungan partai politik tersebut, dia mengatakan, sampai saat ini sebanyak 7 rekomendasi telah berhasil digenggam dalam bentuk B1.KWK Parpol yang digunakan untuk mendaftar ke KPU Kabupaten fakfak.

“Kedatangan kami dengan Kapal Cepat (Balibis-red) membawah sekitar 7 rekomendasi”, Ujar Samaun Dahlan, Bakal Calon Bupati Fakfak didampingi Calon Wakilnya, Clifford H Ndandarmana kepada wartawan dipintu masuk pelabuhan Kokas,

Ditanya mengenai 7 rekomendasi yang telah yang tekah diserahkan diantaranya, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai PKS, Partai PAN, dan Partai PBB,

“Kami membawah 7 rekomendasi diantaranya, Golkar 4 Kursi, NasDem 3 Kursi, PKS 2 Kursi, Perindo 1 Kursi, PBB 1 Kursi, Partai PAN 1 Kursi, dan Partai Demokrat 1 Kursi”, Ujar Kepala Dinas PU Fakfak yang kini maju dan Calon sebagai Bupati Fakfak berpasangan dengan Clifford H Ndandarmana,

Diketahui bahwa sampai saat ini dua partai politik seperti PDI Perjuangan dan Partai Gerindra diambang keputusan dan sangat berpengaruh terhadap kondisi peta politik pemilukada kabupaten fakfak 9 Desember 2020 mendatang,

PDI Perjuangan dan Gerindra sampai saat ini belum diketahui kapan diterbitkanya rekomendasi kepada siapa pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati fakfak,

Walaupun PDI Perjuangan sebagaimana berita yang dilansir mataradarindonesia.com bahwa akan mengumumkan hasil keputusanya pada Selasa, (11/8),

Sementara Gerindra sendiri menanti penyerahan oleh Ketua DPW Papua Barat namun belum diketahui pasti siapa pemilik rekomendasi partai besutan Prabowo Subianto tersebut,

Ketika ditanya soal rekomendasi Partai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Samaun Dahlan yang akrab dipanggil Pace SD belum bisa berkomentar lanjut soal dukungan kedua partai tersebut ditengah perebutan pasangan calon lain pada pemilukada fakfak 9 Desember 2020 mendatang,

Dia terlihat hanya bisa membuang senyum khasnya itu kepada para awak media di pelabuhan Kokas – Kabupaten fakfak ketika ditanya mengenai dukungan dua partai tersebut sambil melangkahkan kaki menuju kenderaan pribadinya untuk menuju fakfak

Hingga berita ini diturunkan, dua partai politik yaitu, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra belum pasti arah dukungan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati fakfak dalam kontestasi pemilukada 9 Desember 2020 mendatang,

Untuk Partai PDI Perjuangan dan Gerindra mesikpun belum mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada siapa bakal calon bupati dan wakil bupati fakfak pada pemilukada tahun 2020 mendatang, namun tetap menanti waktu kapan diumumkan untuk penyerahan,

Dua Partai Ini Kemana ?

Langkah politik Partai PKB dan Partai Hanura di Kabupaten Fakfak terus berjalan, mereka saat ini masih terus melakukan manuver untuk mencari teman koalisi, karena apapun kekuatan politik yang mereka gabung tentu tidak mencapai bilangan angka 20%

Pasangan MEHAK sendiri belum lama ini telah melakukan Konferensi Pers yang dilansir beberapa media online di Fakfak bahwa selain Hanura yang resmi berikan dukungan kepada Korwil Papua Barat dari Partai Hanura, Mervin Sadipun Komber, mereka juga mengatakan telah mengantongi rekomendasi Partai PKB,

Langkah politik dan bentuk koalisi seperti apakah yang mereka hendak ambil dalam beberapa waktu kedepan, ? keduanya dimungkinkan apakah melebur dan koalisi dengan PDI Perjuangan serta Partai Gerindra atau haruskah mereka koalisi dengan Pasangan #SADAR, ?

Bakal Calon Wakil Bupati Fakfak, Clifford H Ndandarmana, kepada awak media dipelabuhan Kokas mendampingi Pasangan Bupatinya, Samaun Dahlan bahwa tetap memberikan apresiasi kepada partai yang telah memberikan rekomendasi kepada pasangan #SADAR, namun dia juga berharap PDI Perjuangan dan Gerindra merapat ke Pasangan #SADAR untuk berkoalisi, ketika PDI Perjuangan dan Gerindra bergabung maka Koalisi Tutup

Nah, kalau kita amati saja, jika Koalisi Tutup pasca PDI Perjuangan dan Gerindra bergabung dengan 7 rekoemndasi tersebut maka kemana langkah Partai Hanura dan PKB,

“Selain 7 Rekomendasi yang telah ada, kami juga masih berharap dua rekomendasi lagi yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra, setelah itu Koalisi Tutup”, Singkat Pace Ndandarmana, (ret)

PDI Perjuangan: Paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang III Diumumkan Selasa, 11 Agustus 2020

Penulis

Rustam Rettob

-

9 Agustus 2020

0

Fakfak – Momentum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Jadi Spirit Nasionalisme-Kebangsaan Bagi Pemimpin.

Berdasarkan Press Releasse yang diterima media mataradarindonesia.com, malam ini, (9/8), DPP Partai PDI Perjuangan berencana akan mengumumkan rekomendasi calon bupati dan calon wakil bupati Gelombang III 11 Agustus 2020, sekretaris Jenderal Hasti Kristianto menjelaskan bahwa,

1). PDI Perjuangan sesuai tradisi organisasi yang bersifat sistemik di dalam memersiapkan pemimpin kembali akan mengumumkan paslon Gelombang III pada Pilkada Serentak tahun 2020. Pengumuman akan dilakukan melalui telekonferensi.

“Momentum Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-75 dijadikan spirit untuk menggelorakan semangat patriotisme, nasionalisme-kebangsaan bagi Indonesia yang berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena itulah jumlah paslon yang diumumkan pun mengambil angka simbolik 75, setelah pengumuman sebelumnya mengambil angka simbolik 45”

2). Semangat rasa cinta tanah air sangatlah penting. “Ibu Megawati Soekarnoputri selalu menegaskan bahwa membumikan Pancasila bagi tatanan masyarakat Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan memerlukan rasa cinta tanah air.

Cara pandang melihat kemerdekaan Indonesia sebagai spirit pembebasan dan pada saat bersamaan berorientasi global guna membangun persaudaraan dunia itulah yang akan ditekankan dan bersifat wajib bagi para pemimpin kepala dan wakil kepala daerah”

3). Seluruh calon kepala dan calon wakil kepala daerah juga diminta untuk memerkuat semangat berdiri di atas kaki sendiri. “Pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 justru menjadi tanggung jawab pemimpin di dalam membangun harapan rakyat, dan pada saat bersamaan menawarkan kebijakan komprehensif dengan semangat gotong royong memerangi penyebaran virus tsb, memerkuat tradisi hidup sehat guna meningkatkan sistem imunitas rakyat, dan pada saat bersamaan mendorong kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang muncul di tengah pandemi”

4). Dengan semangat berdikari tsb, seluruh calon digerakkan oleh api perjuangan Bung Karno yang sangat meyakini bahwa Indonesia sebagai bangsa besar akan berdiri dengan kuatnya apabila berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. (ret)

Tidak Ada Kejadian Menonjol di Fakfak, Kasat Lantas : Pelanggaran Didominasi Kendaraan R-2

Penulis

Rustam Rettob

-

8 Agustus 2020

0

Fakfak – Puluhan pasukan gabungan Sat Lantas Polres Fakfak, Sub Den POM Fakfak melakukan razia dalam rangka operasi patuh mansinam tahun 2020 di kabupaten fakfak,

Operasi patuh mansianm gabungan ini berlangsung selama dua minggu dan berkahir 5 Agustus 2020 kemarin, dalam kegiatan ini tidak ada kejadian yang sangat menonjol, hanya saja masih didominasi pelanggaran oleh kendaraan roda dua,

“Untuk kegiatan operasi patuh mansinam tahun 2020 sudah berkahir 5 Agustus 2020, dan selama kegiatan operasi kejadian menonjol tidak ada, kemudian untuk tingkat pelanggaran masih didominasi oleh kendaraan roda dua diusia dewasa”, Terang Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak, Iptu Ryo Guntur, ditemui mataradarindonesia.com (5/8) lalu

Dijelaskan bapak satu anak ini bahwa, pelanggaran didominasi kendaraan roda dua tersebut karena yang sering ditemui selama operasi patuh mansinam ini berlangsung pengendara tidak menggunakan helm, ada kendraan yang tidak ada kaca spion kiri-kanan,

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan hasil pemantauan selama 2 minggu dilapangan hingga berkahir 5 Agustus 2020 kemrin, pelanggaran dengan berkendaraan roda dua itu didominasi oleh usia-usia dewasa,

Kenapa usia dewasa lebih menonjol ? karena kemungkinan usai pelajar masih libur sehingga mereka tidak menggunakan kendaraan untuk bepergian, selain itu untuk tingkat kecelakan, Kasat mengaku, selama operasi 2 minggu tidak ditemukan. Ulasnya

Oleh sebab itu, grafik angka kecelakaan sangat minim namun tingkat pelanggaran tinggi dan didominasi oleh usia dewasa, Kasat menghimbau agar semua orang bepergian baik roda dua maupun roda empat sekalipun harus lebih memperhatikan kelengkapan kenderaan guna menghindari terjadinya razia/swiping yang dilakukan oleh petugas Lantas dilapangan,

Kasat juga menghimbau agar semua orang mekipun menggunakan helm dan terlindung didalam mobil, harus tetap mengenakan masker dan selalu memperhatikan protokol kesehatan, Mintanya.

Bagi masyarakat fakfak yang memiliki kendaraan roda dua, Kasat Lantas menghimbau, mengenai kelengkapan surat maupun helm, misalnya, selalu digunakan, penggunaan tidak hanya pada saat operasi / razia tetapi menjadi kesadaran sendiri bahwa keselamatan itu sangat penting.

Selama operasi patuh mansinam tahun 2020 yang berlangsung selama 2 minggu ini ditengah pandemi Covid-19, Kasat Lantas menyampaikan selama itu pula mereka mensosialisasikan tata cara pencegahan Virus Corona dan membagikan masker kepada para pengguna kendaraan,

“Terkait operasi patuh mansinam tahun 2020, tidak ada kasus kecelakaan yang menonjol, untuk pelanggaran didominasi oleh kenderaan roda dua yang digunakan dengan kategori usia dewasa, karena itu masyarakat tetap memperhatikan kelengkapan kendaraan bermotor baik yang mengendara maupun yang dibonceng, kedunya harus mengenakan helm, kami juga mensosialisasikan pencegahan Covid-19 dan cara membagikan masker kepada warga khususnya pengendara motor dan mobil di fakfak”, Ulas Kasat Lantas Polres Fakfak, (ret)

Keputusan DPP Final..! NasDem Mulai Konsolidasi Pemenangan Pasangan #SADAR di Pemilukada Fakfak

Penulis

Rustam Rettob

-

7 Agustus 2020

0

#SADAR — Tiga pentolan Partai NasDem yang kini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Fakfak periode 2019-2024, foto ; Istimewa

Fakfak – Setelah Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem resmi mengeluarkan rekomendasi dukungan dalam bentuk B1.KWK Parpol kepada Pasangan Samaun Dahlan – Clifford H Ndandarmana maka sebagai tindak lanjut dari dukungan tersebut DPD Partai NasDem Fakfak mulai melakukan langkah-langkah strategis untuk dapat memenangkan Pasangan berjargon #SADAR di Pemilukada Serentak 9 Desember 2020 di Kabupaten Fakfak

Bertempat di Sekretariat Partai NasDem, Jumat, (7/8) kemarin, Ketua DPD Partai NasDem, Samaun Hegemur, didampingi Ketua Bapilu Partai NasDem Kabupaten Fakfak, Marcelus Rahamitu bersama Pengurus Partai lainya menggelar rapat konsolidasi internal dalam rangka membicarakan hal teknis berkaitan dengan penggalangan dukungan untuk memenangkan pasangan Samaun Dahlan – Clifford H Ndandarmana di pemilukada fakfak tahun 2020

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Kabupaten Fakfak, Marcelus Rahamitu berhasil dihubungi media ini via selulernya, jumat, (7/8) usai rapat mengatakan, setelah Gubernur Papua Barat selaku Ketua DPW Partai NasDem mewakili Pengurus Pusat menyerahkan rekomendasi B1.KWK Parpol kepada Pasangan Samaun Dahlan-Clifford H Ndandarmana maka langkah selanjutnya mulai dilakukan konsolidasi diawali dari internal partai kemudian beberapa langkah strategi untuk pemenangan Pasangan berjargon #SADAR di Pemilukada Fakfak pada pemilu serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dikatakan, dukungan yang diberikan Partai NasDem kepada Pasangan #SADAR bukan sekedar rekomendasi namun kemudian dalam bentuk form B1.KWK Parpol sehingga mutlak bagi Kader NasDem maupun pendukungan serta simpatianya agar tetap memberikan dukungan secara nyata kepada Pasangan yang diusung sebagian besar partai politik yang memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Fakfak dengan target 85% dukungan.

Menurutnya, dukungan rekomendasi yang diturunkan dari DPP dan diserahkan oleh DPW kepada pasangan #SADAR merupakan melalui proses yang panjang dan tentu sebagai kader partai dan badan pemenangan pemilu wajib hukumnya untuk mengamankan perintah partai dari DPP sampai ke DPW dalam rangka memenangkan pemilukada serentak tahun 2020 mendatang.

“Kami sudah menggelar rapat Konsolidasi internal partai untuk membicarakan langkah-langkah serta strategi pemenangan dalam rangka memenangkan pasangan Samaun Dahlan – Clifford H Ndandarmana di Pemilukada Fakfak, secara internal kami tetap solid sehingga kami saat ini menyusun beberapa startegi untuk menggalang dukungan dilapangan dan kami sangat yakin Pasangan #SADAR akan menang satu putaran di pemilukada Fakfak”, Ulas Marcelus Rahamitu by phone kepada mataradarindonesia.com.

Ditanya mengenai kedatangan kandidat Calon Bupati yang diusung Partai NasDem ke Fakfak, Marcelus Rahamitu mengatakan bahwa, Calon Bupati dari Partai NasDem dan juga mengantongi sejumlah rekomendasi beberapa partai lainya, Samaun Dahlan yang berpasangan dengan Clifford H Ndandarmana tiba di fakfak akan dillakukan penjemputan dan sekaligus deklarasi dukungan tersebut di Kabupaten Fakfak dengan tetap memperhatikan protokolo kesheatan,

Diketahui, Pasangan #SADAR saat ini telah mengantongi sejumlah rekomendasi partai politik, lengkap dengan model B1.KWK Parpol diantaranya, Partai Perindo 1, Partai PKS 2, Partai PBB 2, Partai Demokrat 1, Partai PAN 1, Partai Golkar 4, Partai NasDem 3, Samaun Dahlan belum lama ini mengatakan pihaknya optimis akan memperoleh rekomendasi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, (ret)

Kemenkeu Hapus Syarat Dana Transfer Umum dan Dana Otsus

Penulis

Rustam Rettob

-

7 Agustus 2020

0

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Keuangan mempermudah pencairan dana transfer umum ke daerah serta dana otonomi khusus (otsus) untuk mendorong penyerapan belanja pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Caranya, dengan menunda sejumlah syarat pencairan dana yang diwajibkan sebelum pandemi covid-19. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 /PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk mendukung Penanganan Covid-19 dan PEN.

Dana transfer umum ke daerah yang dipermudah pencairannya meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara, dana Otsus termasuk dana tambahan infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi,” demikian bunyi beleid tersebut yang dikutip CNNIndonesia.com Kamis (6/8).

Untuk DBH kuartal I dan II yang ditunda serta kuartal 3 dan 4, pencairannya dapat dilakukan tanpa melampirkan laporan pencegahan dan atau penanganan covid-19, berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat, serta laporan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi lingkungan.

Persyaratan tersebut dapat dilampirkan setelah pencairan dilakukan, yakni paling lambat pekan kedua Januari 2021. Namun, jika pelaporan dokumen tersebut lewat dari tenggat yang telah ditentukan, maka DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan DBH Pajak Penghasilan tahun depan belum dapat dicairkan.

Sementara, dalam pencairan DAU, syarat yang ditunda, antara lain laporan belanja pegawai, belanja infrastruktur daerah tahun anggaran berjalan, pemenuhan indikator layanan pendidikan dan kesehatan semester II Tahun 2019 dan semester I 2020, serta laporan pencegahan dan/atau penangan covid-19.

Namun, pemerintah daerah yang tak memenuhi laporan relokasi dan refocusing APBD dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional tetap tak bisa mencairkan anggaran DAU.

Terkait dengan pencairan dana Otsus dan DTI Otsus tahap II 2020, pemerintah tidak mensyaratkan laporan realisasi penyerapan Tahap I tahun Anggaran 2020.

“Pencairan dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima permintaan penyaluran dana Otsus dan DTI tahap II dari gubernur dan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap II,” tulis beleid tersebut.

Kasdam XVIII/Kasuari Periksa Kesiapan Operasi Satgas Pamrahwan Yonif RK 762/VYS

Penulis

Rustam Rettob

-

7 Agustus 2020

0

Fakfak – Kasdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Ferry Zein yang didampingi Asops, Aslog. Kabekangdam, Katopdam, Kakesdam, Kapaldam, dan Kahubdam XVIII/Kasuari, pada Kamis, (6/8/2020) memeriksa Kesiapan Operasi satuan Yonif Raider Khusus 762/Vira Yudha Sakti (VYS) yang akan bertugas sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan).

Berdasarkan Press Releasse yang diterima mataradarindonesia.com, Jumat, (7/8) menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Serba Guna Yonif RK 752/VYS, Sorong, Papua Barat ini menurut Asops Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Inf Lucky Avianto, S.I.P., M.Si. bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dan kesiapan satuan Yonif RK 762/VYS.

“Tidak hanya itu, sebelumnya, kemarin, 5 Agustus 2020, seluruh personel Satgas sejumlah 250 orang juga telah melaksanakan Rapid Test di Gedung Serba Guna Yonif RK 762/VYS yang bekerja sama dengan Denkesyah Sorong, dengan tujuan untuk memastikan kesiapan jasmani serta kesehatan para prajurit yang akan melakukan tugas operasi Pamrahwan, dengan hasil seluruhnya dinyatakan Non-Reaktif,” kata Lucky.

Untuk diketahui, rangkaian kegiatan kunjungan Kasdam XVIII/Kasuari ini diawali dengan paparan kesiapan operasi oleh Kasiops Korem 181/PVT, dilanjutkan pengarahan Kasdam kepada para Danki Satgas dan Danpos. Lalu dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Satgas Pamrahwan yang dipimpin Kasdam dan diakhiri dengan pengarahan Kasdam kepada seluruh personel Satgas Pamrahwan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kasrem beserta Kasiren, Kasiops, Kasilog Korem 181/PVT, Dandim 1802/Sorong, Danyonif RK 762/VYS, Dandenbekang, Dandenkesyah, dan Dandenpal Sorong, serta Dandenhubrem 181/PVT.

Provinsi Sulawesi Tenggara Ditetapkan Menjadi Tuan Rumah Rangkaian Peringatan HPN 2022

Penulis

Rustam Rettob

-

7 Agustus 2020

0

JAKARTA – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tetap akan menjadi tuan rumah rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Hanya saja, waktunya bergeser dari sebelumnya tahun 2021 menjadi 2022.

Hal itu disampaikan Humas PWI Pusat melalui Press releasse yang diunggah dari Watshapp Grup PWI Papua Barat, Jumat, (7/8), dikatakan, pergeseran waktu pelaksanaan HPN di Sultra itu telah diputuskan dalam Rapat Pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan telah disetujui pimpinan Pemprov Sultra, Rabu (5/8/2020). Puncak peringatan HPN diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari.

“Provinsi Sulawesi Tenggara tetap menjadi tuan rumah HPN. Hanya saja, karena pandemi Virus Corona atau Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir, maka HPN di Sulawesi Tengga digeser menjadi tahun 2022,” ujar Ketua Umum PWI Atas S Depari.

Menurut Atal, peringatan HPN yang dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia dimaksudkan supaya kegiatan setiap tahun ini bisa berkontribusi secara positif terhadap daerah yang menjadi tuan rumah.

“Kontribusi positif yang paling dirasakan adalah datangnya ribuan orang ke daerah tersebut sehingga terjadi berputaran ekonomi rakyat yang luar biasa. Tetapi, dengan adanya Covid-19 ini, saya khawatir jika kegiatan ini tetap dilaksanakan di Sultra tujuan itu bisa jadi tidak akan tercapai,” ujar Atal.

Di samping itu, kata Atal, pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap segala aktivitas termasuk persiapan perayaan HPN 2021. Aktivitas penerbangan, hingga kegiatan fisik maupun pertemuan langsung yang masih sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan bisa berbuat banyak di daerah tuan rumah.

Menurut Atal, ada beberapa daerah yang akan menjadi tuan rumah HPN 2021. Tetapi, dia belum menyebutkannya karena masih dalam pembahasan dan penjajakan kepada calon tuan rumah tersebut.

Sementara itu, Sekprov Sultra, Nur Endang Abbas, mewakili gubernur dalam rapat tersebut didampingi Staf Ahli Gubernur, Kadis Kominfo, dan Kadis Pariwisata. Bergabung pula Ketua PWI Sultra, Sekretaris PWI dan para pengurus serta Ketua SMSI Sultra dan pengurus dalam rapat yang dipandu dari Rujab Gubernur Sultra di Kendari.
Nur Endang mengapresiasi pada pengurus pusat yang masih mempercayakan Sultra sebagai tuan rumah HPN meski bergeser menjadi tahun 2022.

Menurutnya, Pemprov akan lebih siap lagi jika dua tahun masa persiapan untuk menyambut kegiatan nasional berskala besar itu. Apalagi menghadirkan presiden di Bumi Anoa.

“Kami sangat berterima kasih kepada PWI pusat dan sangat bangga karena masih mempercayakan Sultra sebagai tuan rumah tahun 2022. Kami akan berusahakan semaksimal mungkin untuk menjadi tuan rumah dan menyambut para tamu se Indonesia dan negara sahabat di sini, yang lebih baik,” kata Nur Endang yang baru dilantik menjadi Sekda beberapa hari lalu itu.

Endang menambahkan, untuk tetap mempromosikan Sultra di HPN 2021, pihak Pemprov akan menitip beberapa hal kepada panitia HPN, seperti membuatkan seragam panitia menggunakan kain tenun khas Sulawesi Tenggara, serta hal lain. Ia juga akan berkunjung ke kantor pusat PWI untuk koordinasi lebih lanjut mengenai persiapan tersebut.

Sarjono, Ketua PWI Sultra mengaku cukup sedih sekaligus lega dengan keputusan ini. Sebab persiapan yang cukup melelahkan yang dilakukan sejak sebelum pelaksanaan HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, harus berujung pergeseran waktu.

Dia juga lega, karena pandemi Covid ini membuat pengurus PWI Sultra merasa was was dengan kesuksesan kegiatan tersebut jika tetap diselenggarakan di Sultra.

“Kita bersyukur karena Covid jugalah membuat waktu kita melakukan persiapan cukup panjang. Dengan pandemi begini langkah kita terbatas, sehingga membuat kita khawatir tentang pelaksanaan HPN kalau 2021 tetap di Sultra,” ujar Sarjono.

HPN merupakan momen penting bagi seluruh insan pers seluruh Indonesia, yang puncaknya diselenggarakan tiap tanggal 9 Februari. Berbagai agenda yang melibatkan masyarakat pers maupun khalayak umum dilaksanakan dalam rangakain HPN tersebut. Setiap puncak HPN, Presiden Indonesia selalu hadir di manapun dilaksanakan. HPN juga memberi dampak positif yang besar bagi pembangunan daerah maupun perputaran ekonomi masyarakat di daerah tuan rumah. (ret)

Pentingnya Pendidikan Dalam Kehidupan, “Generasi Kita Harus Mendapatkan Pendidikan Sekolah Dengan Mudah””

Penulis

Rustam Rettob

-

7 Agustus 2020

0

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Burhan Nurkhibatullah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Plosokandang, Tulungagung menguraikan bahwa, Berbicara tentang pendidikan kita semua pasti sudah tahu bahwa betapa pentingnya pendidikan tersebut. Pendidikan, kemampuan, pengetahuan merupakan salah satu modal yang kita miliki untuk hidup di zaman yang serba sulit ini. Mengapa dikatakan demikian?

Kita tentu sudah bisa menjawabnya, apa hal pertama yang dilihat bila kita ingin mengajukan surat lamaran perkerjaan? Apa yang kita butuhkan ketika ingin memulai suatu bisnis atau usaha? Tentu saja pendidikan, kemampuan, wawasan dan pengetahuanlah yang kita butuhkan, oleh sebab itu generasi kita harus mendapatkan pendidikan sekolah dengan sangat mudah.

Di dalam bangku pendidikan banyak sekali hal yang kita dapatkan.Tetapi entah mengapa banyak sekali warga di Indonesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebagaimana mestinya, khususnya di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah Indonesia ini. Sepertinya kesadaran mereka tetang pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan.

Sebagaimana yang diungkapkan Daoed Joesoef tentang pentingnya pendidikan : “Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia” Dan tentulah dari pernyataan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan.

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, karna seperti yang kita ketahui bahwa suatu Pendidikan tentunya akan mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik dari segi spritual, intelegensi dan skill dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan.

Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidik harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka tentunya peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.

Kita ambil contoh Amerika, mereka takkan bisa jadi seperti sekarang ini apabila pendidikan mereka setarap dengan kita. Lalu bagaimana dengan Jepang? si ahli Teknologi itu? Jepang sangat menghargai Pendidikan, mereka rela mengeluarkan dana yang sangat besar hanya untuk pendidikan bukan untuk kampanye atau hal lain tentang kedudukan seperti yang Indonesia lakukan. Tak ubahnya negara lain, seperti Malaysia dan Singapura yang menjadi negara tetangga kita.

Mungkin sedikit demi sedikit Indonesia juga sadar akan pentingnya pendidikan. Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada tanggal 2 Mei menitikberatkan atau mengambil tema pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa dan seperti yang diberitakan bahwa Kementrian Pendidikan Nasional telah menyediakan infrastruktur terkait akses informasi bekerja sama dengan MNC Group, melalui TV berbayarnya, Indovision menyiarkan siaran televisi untuk pendidikan.Dan juga penyediaan taman bacaan di pusat perbelanjaan. Namun apakah pendidikan karakter ini bisa mengubah masalah-masalah yang sering kita hadapi dalam dunia pendidikan?

Didalam UU No.20/2003 tentang sistem pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan: “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, banga dan negara” Namun satu pertanyaan, sudahkah pendidikan kita seperti yang tercantum dalam UU tersebut?

Buy now