Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia bersepakat untuk menentukan media sebagai salah satu sarana dan pola komunikasi yang tepat dalam rangka melakukan setiap tahapan pemilu menjelang pesat demokrasi pemilu 2024 mendatang,
Selain menjadikan media sebagai salah satu alternatif untuk mensosialisasikan tahapan pemilu 2024 mendatang, juga memanfaatkan media untuk mengedukasi peserta pemilih dalam konteks pendidik pemilih dalam rangka dapat menyukseskan pemilu degan cara mendukung setiap tahapan hingga pencoblosan dan juga mengawasi setiap tahapan itu.
Hal ini disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat hadir pada Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, yang digelar Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU, di Jakarta, Kamis (8/9/2022) lalu.
“Pilihan media yang tepat, kalau pesan itu disampaikan melalui media yang tidak tepat juga orang nggak akan menerima pesan itu, tetapi jika pesan disampaikan kepada media yang tepat maka target dan sasaran pelaksanaan tahapan itu bisa terlaksana secara maksimal tapi libatkan media disetiap pelaksanaan tahapan adalah penting bagi setiap penyelenggara KPU” ungkap Hasyim dalam keterangan tertulisnya diterima mata radar indonesia.
Selain itu Hasyim menyampaikan ada tiga hal penting yang perlu diidentifikasi bersama untuk mengarahkan strategi KPU yakni apa pesan (message) yang akan disampaikan, pembawa pesannya, siapa yang sedang kita hadapi (karena masing-masing segmentasi memiliki cara pandang) dan penerimaan yang berbeda.
“Saya berharap dapat dirumuskan grand design strategi yang dapat mendorong orang atau pemilih hadir atau mengikuti pemilu. Terutama strategi menghadapi generasi z atau milenial yang perlu pendalaman pendekatan untuk bisa menarik perhatian segmentasi tersebut,” tambah Hasyim dikutip tertulis oleh media ini.
Anggota KPU August Mellaz menyampaikan KPU ingin menjadi pusat pengetahuan dan kolaborasi multipihak. Untuk mewujudkan itu, Grand Design tersebut akan menjadi pedoman bagi jajaran KPU dalam melakukan aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“KPU berkeinginan dalam hal terutama sebagai pusat pengetahuan dan kolaborasi dari multi pihak sehingga penyiapan sarana prasarana menjadi bahan sosialisasi dan menjadi dasar sebagai indeks peningkatan partisipasi masyarakat, terutama media karena peran media sangat penting untuk mndukung terlenggaranya pemilu 2024 mendatang.” kata Mellaz.
Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Jojo Rohi menilai bahwa tidak etis dan tidak bermoral bila kita mendorong masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih tanpa pengetahuan yang memadai atau tanpa informasi yang benar tentang kandidat dan prosedur pemilihan. Untuk itu, perlunya KPU memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat tentang calon peserta pemilu, semoga Grand Design Sosialisasi ,Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 segera terwujud,
Bawaslu Akan Jalin Kerja Sama dengan Media untuk Literasi Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif.
Bagja berharap dengan adanya kerja sama dengan seluruh media dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dapat membangun demokrasi. Terlebih, kata Bagja dalam membantu Bawaslu melawan berita bohong (hoaks) yang banyak di media sosial.
“Kami berharap seluruh pemberitaan dapat membangun demokrasi di Indonesia dan dari pembicaraan tadi akan mengadakan beberapa kerjasama terutama literasi digital,” ujarnya.
Bagja minta Bawaslu di daerah harus libatkan media disetiap tahapan pengawasan agar hal penting yang disampaikan secara tepat tersampaikan kepada khalayak, terutama masyarakat pemilik hak suara. “Intinya teman-teman harus dilibatkan”,
