Jakarta – Berbeda dengan Partai Koalisi lainya, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Partai Kebangkitan Bangsa setor diri usung Muhaimin Iskandar menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan sikap mundur dari jabatan tersebut.
Sementara Partai Koalisi dan lainya, menyerahkan semua keputusan siapa yang layak dan cocok bekerjasama menjadi Wakil Presiden di sisa masa jabatan 3 tahun mendatang. mereka partai koalisi ini meyakini bahwa Prabowo punya keputusan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.
“PKB secara terbuka menyatakan keinginanya untuk mengusulkan Ketua DPP PKB. Muhaimin Iskandar sebagai Calon Wakil Presiden. sikap ini berbeda dengan Partai Koalisi lainya, mereka memilih menyerahkan semua keputusan kepada Prabowo Subianto”, dikutip dari akun X @AFCensored. Akbar Faisal.
Dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lalu Hadrian Irfani menyebut, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sangat layak menjadi Wakil Presiden RI. Lalu pun mengusulkan sosok Ketua Umum DPP PKB itu sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau ditanya PKB, ya, tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan? Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses,” kata Lalu saat ditanya perihal sosok wakil presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). dikutip media ini.
Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diatur dalam konstitusi, memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk menyetor dua nama Calon Wakil Presiden. Nama itu kemudian diproses di MPR untuk menentukan Wapres Terpilih Periode 2026-2029.
Adapun Gibran menyerahkan langsung surat berhenti sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Penyerahan tersebut dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak Gibran berhenti menjabat untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.
