Jakarta – Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN), Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memperhatikan azas pemerataan dari semua aspek pembangunan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara satu daerah dengan daerah lain, Hal itu disampaikan Ketua DPN MPI, Amin Ngabalin dalam Press Release yang dikirim ke redaksi mataradarindonesia.com, Ahad, (17/10) kemarin,
Permintaan Amin Ngabalin kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di Republik Indonesia karena belakangan banyak masyarakat di tanah papua memprotes adanya pembangunan Smelter di yang semula direncanakan di bangun di papua namun dialihkan ke Gresik, Jawa Timur.
Menurut Ngabalin, Pembangunan smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur adalah hal yang sangat aneh bagi DPN MPI karena telah membuat rakyat papua marah dan sangat kecewa dengan keputusan pemerintah pusat bersama PT Freeport.
Ngabalin menduga ada unsur kesengajaan dan rasa ketidak-adilan yang sengaja dipertontonkan oleh pemerintah pusat dan PT Freeprot kepada masyarakat di tanah papua,
Bahkan MPI menduga ada rekayasa dan permainan para elit yang ikut mempengaruhi kebijakan Presiden Joko Widodo sehingga Mantan Gubernur DKI itu dengan mudah memindahkan smelter tersebut ke Gresik, Jawa Timur.
“Ada kesengajaan rasa “ketidak-adilan” yang dipertontonkan oleh pemerintah pusat bersama PT. Freeport Indonesia dalam menentukan lokasi smelter tersebut.
Untuk itu kami secara kelembagaan (DPN MPI) agar ditinjau ulang keputusan pemerintah pusat bersama PT Freeport dalam menempatkan lokasi pembangunan smelter di Gresik Jawa Timur. dan
DPN MPI juga mensinyalir pemerintah melanggar kesepakatan Kontra Karya terkait pembangunan smelter PT. Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur”, Harap Mantan Sekretaris DPD KNPI Papua Barat 2 Periode itu.
Lanjut disampaikan bahwa, jika pertimbangan pemerintah pusat adalah terkait dengan IUPK berdasarkan PP No.1 tahun 2017 yakni mewajibkan lebih dulu hasil tambang diolah di Indonesia,
Itu sebabnya seluruh perusahaan tambang wajib membangun smelter sebelum melakukan aktifitas pertambangan maka pembangunan smelter di papua juga merupakan suatu keharusan, Bukan malah sebaliknya.
“Kami menilai Pemerintah pusat “Seakan-akan” tidak mau tau dan tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pembangunan smelter di papua. Ini ada apa sebenarnya yang terjadi?
Baca juga : Ribut Tolak Pembangunan Smelter di Gresik, Morem : Dua Persoalan Ini Lebih Penting dari Smelter
Lagi-lagi kami melihat pemerintah hanya mempertimbangan kepentingan pihak-pihak korporasi besar yang masuk dalam skema investasi yang lebih di utamakan, sedangkan harapan rakyat Papua untuk ikut andil dalam pembangunan smelter dikucilkan atau dipinggirkan.
Ini jelas suatu sikap kebijakan otoriter dari pemerintah pusat dalam hal ini jokowi sebagai presiden RI dimasa pandemik dimana bangsa ini harus dibangun dengan kebersamaan bukan malah saling menyikut atau adu kuat”, Beber Ngabalin bernada kesal.
Diuraikan lebih lanjut bahwa, desain pembangunan smelter PT Freeport digresik sekaligus menegaskan bahwa Pulau Jawa lebih superior dan memilki privilage dibandingkan pulau papua.
Slogan jokowi yang menyatakan bahwa membangun Indonesia dari timur dengan tujuan konsep desain pemerataan pembangunan dari timur hingga kebarat adalah sekedar janji belaka.
“Pemerintah pusat saat ini tidak ubahnya seperti “colonial” gaya baru (menjarah dirumah sendiri), mengeruk kekayaan Papua lalu hasilnya di kelola di pulau jawa.
Sekali lagi saya katakan bahwa saya sebagai ketua umum DPN Masyarakat Pertambangan Indonesia menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat tidak tepat yang telah diambil bapak Presiden RI bersama PT. Freeport Indonesia”, Kesalnya kepada media ini.
Pada sisi rekruitmen tenaga kerja pada pembangunan smelter PT. Freport Menurutku, pembangunan smelter digresik Jawa Timur memberi efek positif bagi warga sekitar dengan potensi serapan tenaga kerja sebanyak 40.000 orang.
Potensi serapan tenaga kerja yang cukup banyak ini harus diatur dengan baik agar rasa keadilan itu muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia. jangan sampai terkesan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk dalam skema rekruitmen tenaga kerja. Ini juga akan melahirkan masalah baru kedepan jika tidak diantisipasi sejak saat ini.
Untuk memastikan hal tersebut diatas, Masyarakat Pertambangan Indonesia menyatakan sikap dengan tuntutan yang dipenuhi oleh Bapak Presiden RI (Joko Widodo) bersama PT.Freeport Indonesia.
Pertama, DPN MPI meminta untuk meninjau Kembali atau menganulir segala bentuk kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembangunan smelter PT. Freport Indonesia di gresik jawa timur.
Kedua, Meminta kepada Presiden RI/Bapak Joko Widodo untuk menyediakan dan memastikan adanya pembangunan smelter di tanah papua sebagai wujud menjaga hak-hak kesamaan hidup sesama warga Negara Indonesia. karena kami mensinyalir pembangunan smelter di gresik jawa timur belum sepenuhnya menampung kapasitas smelter yang di inginkan oleh PT.Freeport Indonesia.
Ketiga, Meminta kepada Presiden RI/Joko Widodo bersama jajarannya menjamin dan membuat Regulasi/Perpres baru terkait keterlibatan masyarakat papua terhadap pembangunan smelter dimanapun berada sebagai wujud menjaga rasa keadilan sesama anak bangsa tanpa terkecuali. (ret)
