Laporan : Rustam Rettob/Wartawan
Fakfak – Puluhan Tenaga Honorer yang masa pengabdian di Negeri Mbaham Matta Fakfak ini menggelar aksi protes, Senin, 13 Januari 2025 kemarin berlangsung di dua tempat yang berbeda. Pagi mereka menggelar aksi damai di halaman Kantor Pemda Fakfak dan siang pukul 14.00 Wit lanjut ke Kantor DPRD Fakfak.
Aksi tenaga honorer yang berstatus P3K ini ke dua lembaga tersebut hanya meminta agar status mereka yang semulah diangkat menjadi P3k Paruh Waktu menjadi P3k Penuh Waktu. Mereka secara tegas menolak statusnya hanya diberikan paruh waktu karena pengabdian menjadi tenaga honorer sudah belasan bahkan ada yang bepuluh-puluh tahun.
Berbeda dengan kondisi dilapangan saat ini, ada honorer yang baru masuk dengan lama pengabdian bahkan ada yang dibawah 3 tahun saja dimasukkan dalam status pegawai honorer P3K penuh waktu. Untuk mereka menyampaikan kepada Pemda Fakfak dan DPRD Fakfak untuk bisa menindak lanjuti aspirasi tersebut yang disampaikan.
Mereka tidak saja dating dan menyampaikan aspirasi dihadapan Sekda dan Ketua DPRD Fakfak. Sejumlah pamphlet dan spanduk yang diikut sertakan didalam aksi ini berbaur protes keras terhadap kinerja Kepala BKPSDM Fakfak Acmad Pellu dan jajarnya dilingkungan BKPSDM Fakfak.
Spanduk induk yang dibentangkan bertuliskan “Pengabdian Selama Belasan Tahun Hanya Dihargai dengan Status Paruh Waktu?, R2 (Peserta Eks Tenaga Honorer Kategori II) dan R3” (Peserta Non ASN yang terdata). Bebebrapa pamfhlet lainya juga yang dibentangan kemarin adalah “Kepala BKPSDM Fakfak Stop Tipu Katong”
Ada juga pamphlet dengan tulian “Help Me!!!Kami Suda Mengabdi Belasan/Puluhan Tahun Jangan Nasib Kami Dipermainkan, Baramaeng Samep Lolos”, ada juga dengan narasi “Cukp Jadi Penonton di Negeri Kami”, terus juga mereka sampaikan “Pemerintah, Kam Jangan Tipu Kami!Baramaeng Sampai Lolos”,
Tidak saja itu mereka juga meminta agar tidak diberikan status Paruh Waktu melainkan Penuh Waktu dalam status sebagai Tenaga Honorer P3K “Hargai Kami Honorer Terlama, Berikan Status Peruh Waktu ke Penuh Waktu”. Spanduk dan beberapa pamphlet bertuliskan narasi protes ini selain dibawah ke Pemda juga kemarin diperlihatkan di DPRD Fakfak.
Dalam orasinya kemarin, salah satu tenaga honorer yang mengabdi sudah belasan tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak. Abdul Asis Hindom dengan panggilan akrbanya Asis. Ia mengatakan kedatangan ke Pemda dan DPRD Fakfak hanya minta status paruh waktu menjadi penuh waktu bagi Tenaga P3K yang lainya.
“Saya dan teman-teman meminta dan mengharapkan bahwa Pemda dan DPRD Fakfak menindaklanjuti aspirasi kami untuk bisa bagaimana mengawal sampai status PPPK Parua Waktu menjadi Penuh Waktu, kami sebanyak 277 orang yang kemudian di gelombang petama merupakan honor lama yang tidak diakomodir digelombang satu dimana honor ini sudah belasan bahkan ada yang puluhan tahun, termasuk Eks K-II yang tidak terakomodir digelombang satu inipun demikian dengan hal yang sama tidak lolos di PPPK gelombang I
Kami mengabdi sudah lama, kami tidak bicara tentang CPNS. Kami merasa bahwa kami tidak diperhatikan karena pengabdian kami sudah belasan bahkan ada yang sudah puluhan tahun diterima sebagai PPPK Paruh Waktu, MenPAN-RB dan Mendagri juga sudah tetapkan bahwa sejak tahun 2025 terkahir honorer Desember 2024 kemarin selanjutnya tidak ada, jika masih ada daerah yang masih rekrut tenaga honorer maka akan menjadi temuan untuk itu data yang sudah berikan kepada pemda fakfak baik itu per tiga bulan dan per enam bulan dengan masa kejra kita dan jabatan kita tapi semua tidak diindahkan oleh pemerintah daerah melalui Kepala BKPSDM” Jelas Asis Hindom.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Sulaiman Uswanas, menemui massa pendemo PPPK 2024 dan menegaskan segala sesuatunya diselesaikan secara baik, Itu disampaikan Sulaiman Uswanas kepada massa yang melakukan demo damai menuntut kejelasan hasil seleksi PPPK Formasi 2024 di halaman kantor pemda fakfak, Senin, 13 Januari 2024 kemarin
“Segala sesuatunya kita selesaikan secara baik, bagian teknis akan dijelaskan Kepala BPSDM Fakfak, Bapak Achmad Pelu kepada saudara-saudara,” katanya.
Orang nomor tiga di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, itu menuturkan setelah dicek memang ada nama-nama yang terdaftar di database BKN dan tidak lolos. Data ini akan ditindaklanjuti.
“Intinya, pada 15 Januari, jika tidak ada halangan, kita bicarakan bersama bahwa Fakfak punya keinginan cuma satu yaitu memperjuangkan saudara-saudara,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan Kepala BKPSDM Fakfak, Achmad Pelu, untuk berangkat ke Jakarta guna membicarakan masalah tersebut.
“Supaya Fakfak bisa bertanya langsung soal teman-teman, saudara-saudara semua yang sudah ada di database BKN,” kata Sulaiman Uswanas.
Ia mengatakan Pemda Fakfak tidak pernah menipu masyarakat sehingga warga diharapkan tenang karena akan memperjuangkan para pendaftar PPPK 2024 yang tercantum dalam database.
Mendengar penjelasan dari Sulaiman Uswanas, massa bertepuk tangan dan menunggu kepastian informasi lebih lanjut mengenai nasib mereka.
Berikut pernyataan sikap yang dibacakan didepan Sekda dan DPRD Fakfak kemarin.
1). Kami peserta tes PPPK Kabupaten Fakfak Tahun 2024 yang terdata dalam pangkalan data bace BKN sisanya sebanyak 277 Orang, kami menuntut agar statusnya dari Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu didalam PPPK
2). Kami minta kepada Pemerintah daerah Kabupaten Fakafk agar program rencana tes PPPK Gelombang kedua 15 Januari 2025 untuk segera dibatalkan,
3). Meminta kepada DPRD dan DPRK Kabupaten Fakfak agar segera membentuk tim Pansus hasil PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
4). Mereka menegaksan bahwa jika permintaan tersebut tidak diindahkan maka mereka akan kembali dengan jumlah yang sangat banyak untuk memperjuangkan hak status mereka dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
