Bupati Bintuni, Bupati Wondama, Bupati Fakfak, dan Kepala Bappeda mewakili Bupati Kaimana – Provinsi Papua Barat saat menghadiri Pertemuan Ke-IV Pembahasan Percepatan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Tengah, pertemuan ini berlangsung 28 Februari 2023 – 1 Maret 2023 bertempat di Gedung Witnder Tuare Fakfak, foto ; Humas dan Protokoler Setda. Fakfak
Bupati Bintuni, Bupati Wondama, Bupati Fakfak, Wakil Bupati Fakfak, dan Kepala Bappeda mewakili Bupati Kaimana – Provinsi Papua Barat serta Sekda Fakfak saat menghadiri Pertemuan Ke-IV Pembahasan Percepatan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Tengah, pertemuan ini berlangsung 28 Februari 2023 – 1 Maret 2023 bertempat di Gedung Witnder Tuare Fakfak, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com
Fakfak – Bukan hal baru ditengah Pemerintah mulai menggulirkan Pemekaran DOB Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia khususnya di Tanah Papua, Gagasan untuk mendorong Provinsi Papua Barat Tengah atau sebelumnya dikenal dengan sebutan Bomberay Raya berlangsung sudah sejak lama.
Bupati Fakfak, Untung Tamsil dalam sambutanya saat Pertemuan Lanjuta Ke-IV Pembahasan Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah, Rabu, 1 Maret 2023 kemarin di Gedung Witnder Tuare Fakfak bersama 3 Bupati lainya, Bintuni, Kaimana, dan Wondama serta Fakfak sebagai Tuan Rumah.
Dalam kesempatan itu UT panggilan akrab Bupati Fakfak menguraikan secara perjalanan panjang atau sebut saja kilas balik perjalanan cikal bakal pembentukan DOB yang semula semangat itu disebut dengan Provinsi Bomberay Raya.
Namun seiring dengan waktu dan semangat demokrasi yang terus terupdate sehingga kini dirancang lagi dengan sebutan nama Papua Barat Tengah bahkan kemarin Pertemuan 4 Bupati (Fakfak, Kaimana, Bintuni, dan Wondama) di Fakfak – Papua Barat tersebut diusulkan menjadi Papua Bomberay Raya.
“Sudah lama kita sama-sama rindukan hadirnya Provinsi baru di Tanah Papua khususunya di Wilayah Adat Bomberay sebagaimana telah menjadi sebuah gagasan dan grand desain besar dalam pelayanan dan pendekatan pemerintahan kepada masyarakat yang berbasis di Wilayah Adat Bomberay”, Ungkap Untung Tamsil.
Diutarakan Untung Tamsil, kalau pulau papua diklasifikasikan menjadi 7 Wilayah Adat besar yang pembagianya berdasarkan wilayah adat sesuai kesepakatan bersama Pemerintah dan Dewan Adat Papua, klasifikasi tersebut dibutuhkan upaya pelayanan administrasi kepada seluruh lapisan warga Papua serta mudah cepat
“Ketujuah Wilayah adat tersebut salah satunya adalah Wilayah Adat Bomberay yang menjadi Wilayah Adat III Bomberay di Tanah Papua”, Untung minta kepada Pemerintah dan Masyarakat 4 Kabupaten menyambut kesempatan tersebut.
“Kita sambut kehadiran Provinsi baru ini, Provinsi Papua Barat Tengah dengan baik dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan”, Ulasnya.
Diingatkan Kepala Daerah (Bupati Fakfak-red) bahwa sejarah panjang telah dilalui oleh para pendahulu di Tanah Papua khususnya mereka yang mendiami Wilayah Adat Bomberay, mereka telah meletakkan kerangka awal dan berjuang memperjuangkan Wilayah Adat Bomberay.
“Pendahulu kita sudah meletakkan kerangka awal tentang pembentukan Provinsi baru di Wilayah Adat Bomberay, saatnya kita sebagai generasi penerus harus melanjutkan perjuangan ini demi masa depan kita semua.
Untuk itu, untuk mengingatkan kita semua yang mendiami Wilayah Adat bomberay, Ayo, saya mengajak kita semua bangkit bersama, berjuang bersama dalam membangun Wilayah Adat Bomberay menuju Provinsi di Wilayah Adat Bomberay”,Urai Bupati Fakfak, Untung Tamsil.
Diungkapkan, pada 3-5 Mei 2007 dilakukan pertemuan di kabupaten Biak yang dihadiri para Bupati Se-Provinsi Papua dengan menghasilakn kesepakatan percepatan pembangunan di tanah papua dengan meningkatkan daya saing daerah untuk pemecahan masalah serta membangun Kerjasama antar kawasanya.
Lanjut 14 Mei 2007, Wahidin Puarada yang ketika itu menjabat Bupati Fakfak menginisiasi pertemuan lanjutan menindaklanjuti pertemuan 3-5 Mei 2007 di Biak, pertemuan percepatan pembangunan Kawasan teluk di Namatota melibatkan Bupati Fakfak, Kaimana, dan Bupati Teluk Bintuni.
Ketika itu hasil pertemuan ketiga Bupati tersebut adalah bersepakat untuk membangun Infrastruktur jalan lintas Kabupaten untuk mempercepat Kawasan pertumbuhan Kawasan.
Kemudian, pada tanggal 27 – 29 September 2007 ada 10 Bupati di Kawasan Teluk bertemu di Wimbro Kabupaten teluk Bintuni dalam rangka membangun Kerjasama Kawasan berdasarkan kepentingan bersama melalui pendayagunaan potensi daerah dan rencana penataan wilayah melalui percepatan pembentukan DOB Bomberay Raya.
Hasil pertemuan ini, selain mendorong percepatan pembangunan sarana pra sarana masing-masing Kabupaten dan Komuditas unggulan, juga dibangun Kantor Percepatan Kawasan Teluk (Kastel) di SP 1 Bomberay, (Kini Kantor Distrik Tomage Kabupaten Fakfak yang diharapkan menjadi Cikal Bakal Kantor Sementara Gubernur Papua Barat Tangah).
Selanjutnya pertemuan maret 2012, para Bupati sepakat untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan Inari di Kaimana, Pembangunan bandara Bomberay, Pelabuhan Laut Wimbro, dan Pengembangan Pariwisata berkelanjutan di Teluk Wondama.
Tidak berhenti sampai disitu, Tahun 2019, atas Inisiasi DR Wahidin Puarada (Mantan Bupati Fakfak) bersama Intelektual Muda Fakfak bertemu dan menyempurnkana dan memutakhirkan kembali Dokumen DOB Bomberay Raya dengan memperhatikan aspek Filosofi, Sejarah, Historis, serta Sosiologi dengan menghasilkan dokumen bomberay raya sebagai dasar usulan pembentukan Provinsi di Wilayah Adat Bomberay Raya.
Kian berlanjut, Tahun 2021, pada pertemuan Ekonomi digital 28 Juni 2021 di Kabupaten Raja Ampat, Bupati Fakfak, Untung Tamsil menginisiasi untuk mengadakan pertemuan bersama 3 Bupati yakni, Bintuni, Wondama, dan Kaimana untuk meminta kejelasan kesiapan dokumen Bomberay Raya dan meminta dukungan Bupati/Walikota Se- Papua Barat.
Melalui surat pertejuan Bupati Kaimana, bertepatan dengan tanggal 2 Juli 2021. Bupati Fakfak, Kaimana, Bintuni, Wondama untuk sama-sama bersepakat menindaklanjuti dasar awal perjuangan pembentukan DOB Bomberay raya dengan memperhatikan aspek kesamaan Historis, Filosofis, dan Sosiologi serta kesamaan kultur dan budaya dan ikatakan emosional masyarakat dalam satu Kawasan adat Wilayah Bomberay.
Bertempat di Hotel Aston Manokwari, 14 Juni 2022 dilakukan pernyataan sikpa dan deklarasi spontanitas sebagai dukungan pembentukan DOB Papua Barat Tengah atau Bomberay Raya melibatkan 4 Bupati dan Masyarakat khususnya yang ada di Wilayah Adat Bomberay, selain mengusulkan Provinsi Papua Barat Tengah, ketiga Kabupaten juga mengusulkan DOB sejumlah Kabupaten di Daerahnya masing-masing.
Untuk menindaklanjuti proses deklarasi tersebut maka pada 14 Juli 2022, dilakukan pertemuan di Manokwari dihadiri Bupati Fakfak, Kaimana, Bintuni dan Sekda Teluk Wondama untuk memantapkan persiapan roadshow baik ke Provinsi Papua Barat maupun Jakarta sebagai tindak lanjut dari proses yang sudah dilalui baik berupa konsultasi, koordinasi maupun konfirmasi diberbagai aspek,
Hingga 29 Juli 2022 dilakukan presentase di Jakarta ke beberapa Kementerian/Kantor/dan Lembaga terkait. Tujuanya meminta dukungan Pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah atau Bomberay Raya. Hasilnya, percepatan pengembangan Kawasan secara terintegrasi dan mendorong keungulan komparatif Wilayah Adat Bomberay.
Menteri Dalam Negeri menerima kedatangan Tim Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah atau Bomberay Raya ketika itu pada tanggal 3 September 2022 untuk menyampaikan dokumen usulan DOB tersebut, setelah itu pada tanggal 4 September 2022 dilanjutkan dengan pertemuan terbatas melibatkan, Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw,Menteri Invetsasi/Kepala BKPM-RI, Bahlil Lahadalia, Tenaga Ahli Kepresidenan Kantor KSP, Ali Mochtar Ngabalin.
Kemudian, pada tanggal 5 September 2022 pertemuan Tim Pemekaran DOB Bomberay Raya dengan Komisi – II DPR RI sekaligus penyerahan dan penjelasan tentang DOB Wilayah Bomberay Raya dengan hasil meminta Agenda DPR khusus dalam pembahasan DOB Provinsi Wilayah Adat Bomberay. Diperkuat lagi dengan Deklarasi dan Sosialisasi Masyarakat di Semua Kabupaten khususnya 4 Kabupaten di Wilayah Adat Bomberay (Fakfak, Kaimana, Bintuni, dan Wondama).
Bahwa pertemuan Bupati / Walikota Se-Papua Barat, ketika itu dipimpin Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, waktu yang bersamaan, Bupati Fakfak, Bupati Kaimana, dan Bupati Kabupaten Wondama turut menyuarakan adanya pembentukan DOB Provinsi baru di Wilayah Adat Bomberay yang direspon langsung oleh Pj. Gubernur Papua Barat.
Waterpauw katakan, usulan DOB Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah kami terima, termasuk DOB Provinsi baru di Wilayah Adat Bomberay dan beberapa Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh 4 Bupati yaitu, Bupati Fakfak, Bupati Kaimana, Bupati Bintuni, dan juga Bupati Wondama, semua aspirasi ini akan kita perjuangkan sama-sama, tujuanya satu, demi kesejahteraan rakyat, Ucapnya ketika itu,
“Perjalanan panjang yang membutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit akhirnya tiba saatnya kita harus bersabar dan menunggu waktu dan terus berjuang mendorong hingga misi bersama besar ini didalam membentuk Provinsi baru di Wilayah Adat Bomberay dapat tercapai”, Minta UT. Sapaan pendek Bupati Fakfak, (ret)
