Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mohammad Tito Karnavian mengatakan Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota yang fokus meningkatkan anggaran kucuran pusat untuk belanja pegawai adalah hanya untuk mensejahterakan pegawainya di daerah bukan untuk kesejahteraan masyarakat, padahal anggaran tersebut diperuntukkan untuk rakyat
Rakyat bisa Sejahtera apabila dalam pos belanja tersebut dipertebal adanya belanja modal karean itu dijamin bisa mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu anggaran 2024 Mendagri tekankan agar daerah jangan memikirkan nasib pegawai saja tetapi utamakan kepentingan dan kesejhateraan rakyat diatas segalanya karena tujuan pemerintahan adalah untuk bagaimana membangun kesejahteraan rakyat
Tito katakan bahwa semenjak daerah diberikan kewenangan otonomi daerah maka ada kewenangan yang cukup besar dan luas karena Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh rakyat maka daerah – daerah tersebut memiliki kapasitas fiscal dengan sumber,
Pertama, transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum kemudian dana bagi hasil ditambah dana alokasi khusus dari kementerian atau lembaga terkait, kedua adalah sumber pandapatan asli daerah atau PAD, ketiga adalah dari sumber lainya seperti BUMD
Sebetulnya menurut tito adanya pemekaran daerah-daerah di indonesia ujungnya adalah kemandirian fiscal yang ditandai dengan PAD-nya lebih dominan dari transfer pusat, bukan semakin bergantung dengan pemerintah pusat, ini menunjukkan salah satu idnikator bahwa daerah yang bersangkutan tidak maju dan tidak mampu menggali potensi PAD
Banyak daerah diatas rata-rata mengharapkan transfer pusat dari angka 95 bahkan 99 persen, sadisnya daerah yang bersangkutan dari jumlah yang ditransfer pusat digunakan untuk belanja pegawai, buat gaji dan tunjangan TPP dan honorer, bahkan ada belanja operasional untuk pegawai lagi
“Yang betul-betul untuk rakyat adalah belanja modal sedangkan kedapatan ada yang belanja modal hanya 10 sampia 15 persen, itupun aklau tidak dikorupsi, tetapi yang bisa dibuat perubahan belanja modal bukan belanja pegawai karena belanja pegawai hanya untuk mensejahterakan pegawai, rakyatnya susah”, Beber Mendagri
Lanjut disampaikan bahwa berdasarkan data yang tercover di Kementerian Dalam Negeri, hampir sebagian besar Provinsi dan Kabupaten/Kota kapasitas fiscal sangat lemah yang ditandai dengan tergantung pada transfer, PAD sangat rendah, sedangkan daerah yang PAD tinggi adalah yang memiliki usia cukup tua, umumnya
“Untuk Provinsi 75 Persen PAD yang mengisi APBD adalah Banten, DKI nomor 2 dianga 73 persen makanya anggaran 84 Triliun, PADnya bisa dibuat program macam-macam, tapi yang warna cokelat (tanda Mendgari-red) PAD lebih besar, tapi data biru (tandai Kemendagri-red) mulai se-tanah papua, sulawesi, maluku utara dan beberapa lagi PAD sangat rendah dan andalkan transfer tapi untuk belanja pegawai, tidak boleh dong”, Ungkap Tito.
Hal ini diungkapkan tito saat memberikan materi pada Rakornas Investasi. Kementerian Investasi/BKPM RI 2023 di Jakarta, 7 Januari 2023 kmarin, pernyataan ini disampaikan titio melalui vidio youtube kementerian investasi/BKPM RI. (ret)
