Jakarta – Perekonomian Indonesia terus bangkit pascapandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Guna memperkuat fundamental ekonomi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 19 Mei 2023. Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2024. KEM-PPKF Tahun 2024 mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. KEM-PPKF 2024 tersebut disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan.
Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang extraordinary dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB rill 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.
Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level double digit (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok “fragile five”. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).
Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer).
Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.
Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.
Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.
Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.
Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB.
Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110. (rls/ret)
