Sulteng – Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali memberikan tanggapan terkait pernyataan Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang menyebut Morowali “hancur-hancuran” akibat tambang. Dalam kanal YouTube Total Politik.
Ia menilai pernyataan tersebut paradoks dengan rekam jejak Anwar Hafid saat menjabat Bupati Morowali dua periode. Dalam wawancara Podcast di kanal YouTube Total Politik, Sabtu (10/1/2026) lalu, Ahmad Ali mempertanyakan konsistensi Anwar Hafid yang mengeluhkan kerusakan lingkungan Morowali.
“Apa yang ditakutkan Pak Anwar Hafid sekarang soal kerusakan lingkungan, itu seharusnya ditanya dulu ke Pak Anwar Hafid waktu masih jadi Bupati Morowali,” ujar Ahmad Ali.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Tengah berada di Morowali, dan sebagian besar izin tersebut diterbitkan saat Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati.
“Yang tanda tangan IUP saat itu kan Bupati Anwar Hafid. Sudah dipertimbangkan belum dampaknya ketika IUP-IUP itu diterbitkan?” katanya.
Menurut Ahmad Ali, kegelisahan Anwar Hafid sebagai Gubernur Sulteng hari ini merupakan konsekuensi dari kebijakan masa lalu. Situasi itu bahkan membuat Anwar Hafid dinilai seperti sedang mengkritik kebijakannya sendiri.
“Jadinya Pak Anwar Hafid sebagai gubernur sekarang justru mengkritik kebijakannya sendiri saat masih bupati,” ucapnya.
Ahmad Ali menilai, narasi “hancur-hancuran” yang disampaikan Anwar Hafid di DPR RI terkesan dramatis jika tidak disertai refleksi atas kebijakan perizinan yang melahirkan ekspansi tambang secara masif di Morowali.
“Kan 90 persen IUP di Sulteng itu beliau yang tanda tangan,” tandasnya.
Ia mengingatkan agar isu kerusakan lingkungan dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak sekadar menjadi komoditas politik tanpa melihat fakta sejarah perizinan masa lalu.
Menanggapi kritik Ahmad Ali, Gubernur Sulteng Anwar Hafid memberikan klarifikasi menohok.
Ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini bukan lagi soal masa lalu perizinan, melainkan keadilan bagi rakyat Sulteng.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Morowali sudah mengetahui siapa saja pihak yang menikmati izin usaha pertambangan yang diterbitkannya saat masih menjabat sebagai bupati.
“Masyarakat juga sudah paham dan tahu siapa saja penambang di Morowali yang menikmati IUP yang saya terbitkan itu,” ujar Anwar Hafid, saat dikonfirmasi via whatsapp, Senin (12/1/2026) dalam dikutipan ini.
Ia menegaskan bahwa fokus perjuangannya saat ini bukan pada pembelaan terhadap perusahaan tambang, melainkan pada keadilan pembagian Dana Bagi Hasil serta tanggung jawab pemulihan lingkungan.
“Yang kedua, yang saya perjuangkan itu soal keadilan pembagian dana bagi hasil. Soal kerusakan lingkungan, siapa yang menambang, dialah yang harus bertanggung jawab memperbaiki,” tegasnya.
Anwar Hafid menilai tidak adil jika daerah hanya menerima dampak kerusakan, sementara keuntungan ekonomi sebagian besar dinikmati pihak lain.
“Jangan cuma ambil isinya terus ditinggalkan begitu saja. Harus ada tanggung jawab,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (29/4/2025), Anwar Hafid mengeluhkan ketimpangan DBH yang diterima Sulawesi Tengah. Meski disebut menjadi penyumbang besar penerimaan negara dari industri smelter yang diklaim mencapai Rp570 triliun daerah hanya menerima sekitar Rp200 miliar per tahun.
“Negeri kami hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana,” ujar Anwar Hafid di hadapan anggota DPR RI.
SEKEDAR MENGENAL ANWAR HAFIDZ. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
- Anggota DPR RI Ia menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024, mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Demokrat dan bertugas di Komisi V.
- Bupati Morowali Ia pernah menjabat sebagai Bupati Morowali selama dua periode (10 tahun).
- Birokrat Karir pemerintahannya dimulai sebagai pejabat kepala desa pada tahun 1992.
