Tual – Hingga berita ini diturunkan. Pihak yang berkompeten dan yang mengatur jadwal pelayaran kapal laut hingga ke daerah terpencil belum berhasil dikonfirmasi.
Hal ini sehubungan dengan alasan sejumlah kapal yang awalnya mendapatkan jadwal tetap trayek pelayaran di Pulau-Pulau Kur Kota Tual. Provinsi Maluku. Telah dihapus dan digantikan rute pelayaran baru selama tahun 2026 ini.
Berdasarkan data yang diperoleh mataradarindonesia.com. Jadwal beberapa Kapal perintis seperti jenis Kapal Sabuk Nusantara yang lazimnya mendapatkan trayek pelayaran di Pulau-Pulau Kur.
Selama tahun 2026 ini jadwal tersebut hilang entah apa penyebabnya. Harusnya pemerintah melalui Instansi berkompeten yang mengatur trayek kapal terseut bisa memberika penjelasan dan alasan secara terbuka kepada masyarakat.
Jika ini ditutupi maka pemerintah dinilai melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Kur seiring dengan keputusan dan kebijakan tersebut
Sedangkan masyarakat di Pulau Lain seperti Tayando dan Sekitarnya di anak Emaskan oleh pemerintah setempat dan perangkat lainya
Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tual harus sikapi persoalan ini dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan rapat koordinasi dan didengar keterangan mereka alasan pemutusan trayek pelayaran kapal tersebut ke Pulau Kur. sehingga ada solusi lain yang harus ditempuh setelah trayek ini dipangkas habis.
Karena data tersebut yang diperoleh media ini. Seperti Sabuk 54, Sabuk 67, dan Sabuk 39. Ketiga kapal tersebut semua sudah tidak lagi masuk dan melayani masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Kur. sedangkan yang bisa dilayani adalah Pulau pesisir lainya selain Kecamatan Pulau Kur.
Tentunya ini sangat meresahkan masyarakat setempat sebab dengan berhentinya armada tersebut maka terjadi lonjakan harga barang cukup tinggi, kesulitan untuk keperluan lain di Tual dan hanya mengharapkan kapal Fery KMP. Madlahar yang beroperasi tergantung cuaca.
Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tual. Bahkan Gubernur Maluku serta DPRD Provinsi Maluku. perlu di Ketahui bahwa disana (Pulau Kur-red) juga ada masyarakat, disana juga ada DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang setiap Pemilu ada kunjungan manis Calon pejabat disetiap waktu.
Karena itu, tolong berikan sedikit perhatian para pejabat setempat kesana. mereka tidak butuh uang dan harta kalian. mereka hanya butuh kebijakan melalui tangan dingin kalian. sebab melalui kebijakan dari bapak ibu para pejabat kemudian mereka mencari makan sendiri.
Salah satu masyarakat Pulau Kur yang berhasil dihubungi media ini, Minggu, 11 Januari 2026 kemarin tersambung melalui pos kontak WA-nya yang meminta identitasnya tidak dibpulsikasikan
Ia mengakui hal itu dan pihaknya sangat menyayangkan perlakuan pihak yang berkompeten dan memangkas trayek pelayaran kapal-kapal tersebut ke Pulau Kur. harusnya mereka terbuka dan memiliki alasan obyektif untuk memangkas trayek tersebut.
“Pemerintah Daerah Kota Tual. DPRD Kota Tual, Dinas Perhubungan Kota Tual. Pihak Sahbandar, KSOP, ASDP dan semua yang berkepentingan kami minta untuk segera mengambil langkah melalui rapat koordinasi menyikapi kondisi ini
Sebab kami masyarakat khususnya di Pulau Kur sangat mengharapkan armada kapal laut tersebut sebagai kebutuhan antar pulau, jika tidak maka kami menilai ini merupakan bentuk tindakan diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap kami masyarakat di Pulau Kur”, Terang warga yang minta dirinya tidak diberitakan,
(ret)
