Jakarta – Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar resmi mengeluarkan somasi terhadap Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra pada Selasa, 10 November 2026.
Somasi dilayangkan terkait dugaan tuduhan yang ditujukan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto, dan menyebarkan tuduhan palsu tersebut ke media sosial.
Somasi Partai Golkar itu tertuang dalam Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
“Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” kata Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.
Sattu menjelaskan bahwa somasi terbuka itu juga atas izin dan kuasa yang diberikan langsung oleh Bahlil.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty menjelaskan bahwa Golkar menyoroti persoalan ini dari jauh hari.
“Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia,” jelasnya.
Derek pun menegaskan seluruh narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak berdasar fakta ataupun bukti pendukung.
Sebaliknya, Derek menilai hal ini mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader Golkar, serta bisa memicu ketidakstabilan politik nasional.
“Pernyataan Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.
Dari somasi ini, Derek memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk meminta maaf secara terbuka.
“Dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung membantah keterlibatannya dalam penyebaran poster Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Golkar yang mencantumkan namanya sebagai calon ketua umum.
Ahmad Doli menegaskan hubungannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tetap baik dan keduanya telah berkoordinasi menyikapi isu tersebut.
Bantahan itu disampaikan Ahmad Doli melalui keterangan tertulis pada Sabtu (7/11/2026). Ia mengaku tidak mengetahui penyebaran informasi yang menyebut munaslub akan berlangsung pada 29 November 2026 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.
Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji turut membantah informasi dalam poster tersebut. Saat dimintai tanggapan mengenai selebaran yang beredar di media sosial, Sarmuji menyatakan informasi itu merupakan kabar bohong.
“Hoax semata,” ujar Sarmuji, sebagaimana diberitakan detikNews.
Poster tersebut menampilkan foto Doli beserta keterangan yang menyebutnya sebagai calon ketua umum dan tokoh sentral Partai Golkar.
Materi yang sama juga memuat seruan penyelenggaraan munaslub serta narasi mengenai kelompok yang disebut “Gank Solo”.
Pencantuman tanggal dan lokasi dalam poster itulah yang kemudian ditanggapi Doli. Ia menegaskan tidak memiliki hubungan dengan penyebaran isu tersebut.
Dengan bantahan dari Doli dan Sarmuji, informasi dalam selebaran itu telah ditolak oleh dua pengurus DPP Partai Golkar.
Dalam penjelasannya, Doli menekankan bahwa kehidupan berorganisasi harus mengikuti pendekatan konstitusional dan institusional.
Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini, mekanisme partai telah diatur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART beserta peraturan organisasi yang wajib dipatuhi seluruh kader.
Legislator Partai Golkar asal dapil Sumut ini juga menyatakan memahami struktur organisasi, hierarki kewenangan, dan tanggung jawab dalam berpartai.
Penjelasan itu disampaikan untuk menegaskan sikapnya terhadap isu munaslub yang mengatasnamakan dirinya sebagai calon pengganti ketua umum.
Di tengah beredarnya poster tersebut, Doli membantah anggapan mengenai keretakan hubungannya dengan Bahlil Lahadalia.
Ia menggambarkan hubungan keduanya berjalan harmonis, produktif, serta saling menghormati, baik dalam pengelolaan partai maupun hubungan pribadi.
Doli mengatakan komunikasi dengan Bahlil tetap berlangsung. Keduanya, menurut penuturannya, telah membahas dinamika yang berkembang dan menyadari adanya pihak-pihak yang berupaya memperkeruh suasana untuk memperoleh keuntungan politik.
Pernyataan mengenai koordinasi itu sekaligus menjadi respons Doli terhadap narasi pergantian kepemimpinan dalam poster.
Ia menempatkan hubungannya dengan Bahlil sebagai bagian dari penjelasan bahwa dirinya tidak terlibat dalam agenda yang dicantumkan pada selebaran tersebut.
Lebih lanjut, Doli menduga ada pihak dari lingkungan internal Golkar yang memainkan isu tersebut. Ia menggunakan istilah “komprador” untuk menyebut pihak-pihak yang dinilainya berusaha mengganggu situasi dan mengambil keuntungan dari dinamika politik.
“Saya sudah dapat mendeteksi pihak-pihak ‘komprador’ tersebut, yang berasal dari dalam internal kami sendiri,” kata Doli.
Meski mengaku telah mendeteksi pihak yang dimaksud, Doli tidak menyebut nama mereka dalam keterangan yang diberitakan.
Dugaan mengenai keterlibatan pihak internal tersebut disampaikan sebagai penilaiannya saat merespons penyebaran poster munaslub.
Ia kemudian memberikan peringatan agar kepentingan politik kelompok tidak mengganggu Golkar.
Doli meminta pihak-pihak yang disinggungnya menghentikan agenda yang dianggap dapat memperkeruh keadaan partai.
“Jangan ganggu Golkar dengan agenda-agenda kerdil kalian,” tegasnya dalam keterangan yang diberitakan CNN Indonesia.
Dalam pernyataan yang sama, Doli turut menegaskan komitmen Golkar untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Ia menyampaikan pandangan bahwa partai perlu berada di barisan depan untuk menjaga serta mengawal Presiden Prabowo Subianto.
Doli mengaitkan sikap tersebut dengan penilaiannya mengenai situasi nasional dan ancaman terhadap Presiden.
Ia menyebut dukungan kepada Presiden sebagai bagian dari komitmen konstitusional partai terhadap negara, sekaligus menyatakan kesiapannya berada di garda depan sebagai kader Golkar.
Sikap itu disampaikan bersamaan dengan penekanannya terhadap kepatuhan pada mekanisme organisasi.
Doli meminta agar urusan partai tetap dijalankan melalui struktur dan kewenangan yang berlaku, sementara Sarmuji telah menyatakan poster munaslub yang beredar sebagai informasi bohong.
