Jakarta – Kalian yang sudah berkeringat ingin Gibran mundur, akhirnya ia benaran mundur. Kalian patut sujud syukur ala Andi Azwan.
Bila perlu ramai-ramai di depan istana Wapres. Info terkini, si anak sulung Jokowi itu resmi menyatakan mundur.
Baru saja kita membahas lebih dari 25 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Belum sempat tinta tanda tangan kering, tiba-tiba muncul kabar bikin Senayan seperti kesetrum tiang listrik.
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengajukan mundur sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan berlangsung Selasa pagi, 10 November 2026. Kabarnya sampai 2,5 jam. Lama betul! Kalau rapat RT selama itu, mungkin sudah tiga kali ganti ketua dan dua kali pesan nasi kotak.
Di hadapan Prabowo, Gibran disebut menyampaikan keinginan mundur menyusul polemik putusan MK dan MA terkait dokumen penyetaraan ijazah SMA-nya.
Rupanya persoalan yang selama ini dianggap sekadar ribut-ribut administrasi pendidikan sudah menjelma menjadi badai politik nasional.
Prabowo kabarnya tidak langsung menerima ataupun menolak keinginan tersebut. Ia justru memberikan sejumlah saran.
Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Nah, ini yang menarik. Wakil Presiden yang sudah dilantik, sekarang harus berhadapan dengan persoalan dokumen pendidikan menjadi sorotan publik.
Kursi nomor dua Republik mendadak terasa seperti bangku ruang tunggu pengadilan. Tinggal menunggu nomor antrean dipanggil.
Sementara itu, di Senayan, Puan Maharani mengingatkan masyarakat agar tidak berandai-andai. Gibran, katanya, masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
DPR memang sudah menerima usulan HMP, tetapi belum sampai pada pembahasan dan keputusan formal.
Artinya, meskipun niat mundur sudah dikabarkan disampaikan, Gibran belum resmi meninggalkan jabatannya.
Jangan sampai rakyat telanjur menggelar pesta perpisahan, ternyata penghuninya masih duduk santai di ruang kerja.
Di media sosial, situasinya tentu lebih heboh. Netizen yang kemarin meneriakkan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” sekarang mungkin sedang mencari kalimat baru.
Ada merasa tuntutannya mulai membuahkan hasil, ada pula menunggu apakah Gibran benar-benar akan melangkah keluar dari Istana Wapres.
Tetapi persoalan belum selesai. Ada proses PTUN yang ingin ditempuh Gibran, ada DPR yang mulai menggelindingkan HMP, dan ada Prabowo yang harus mempertimbangkan segala konsekuensi politik dan konstitusionalnya.
Sekarang kita tunggu babak berikutnya. Apakah Gibran benar-benar mundur, atau justru berhasil membuktikan dokumennya melalui PTUN?
Yang jelas, satu hal perlu diingat, menyatakan niat mundur tidak sama dengan resmi mengundurkan diri. Prosedur konstitusi tetap harus dijalankan.
Republik ini memang luar biasa. Ada orang susah payah mencari pekerjaan untuk menjadi pejabat, ada pula pejabat mendadak harus menjelaskan dokumen pendidikan agar bisa mempertahankan kursinya.
Warga warkop, tambah kopi! Drama Senayan belum tamat. Bahkan sepertinya penulis skenarionya sendiri sudah mulai bingung menentukan episode terakhir.
Hari ini terasa sangat panas, mengalahkan panasnya karhutla. Gibran menyatakan mundur, tapi faktanya belum. Bingung kan? Bahkan, si putra sulung Jokowi mau “saya akan lawan” dengan menjajal keampuhan PTUN. Sayangnya, Yusril sudah skakmat, tak bisa karena putusan MA sudah final. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Rupanya drama Gibran belum sampai babak terakhir. Setelah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo, Gibran kembali muncul dengan pernyataan membuat cerita ini semakin menarik. Ia ternyata belum mau meletakkan senjata. Masih ingin fight di pengadilan!
Dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026), Gibran mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat. Ia tidak ingin persoalan tersebut menjadi polemik politik berkepanjangan.
Katanya, Prabowo memberikan banyak masukan. Salah satu sarannya adalah agar Gibran tetap berjuang di PTUN dengan mengajukan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari SD sampai S1.
Nah, ini dia! Dari ijazah SMA, sekarang seluruh dokumen pendidikan mau dibongkar. Jangan-jangan nanti ijazah TK juga ikut dibawa ke pengadilan. Lengkap dengan foto memakai seragam merah putih dan tas bergambar robot.
Tetapi, belum selesai Gibran menyusun amunisi, muncul pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Pernyataannya justru seperti menyiram bensin ke atas api sedang menyala.
Yusril menegaskan putusan Mahkamah Agung sudah final. Tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut. Begitu pula putusan MK yang bersifat final and binding.
Lebih menarik lagi, Yusril menjelaskan MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 telah mengabulkan kasasi H.M. Subhan dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Kemendikbud pada Agustus 2019.
MA memerintahkan kementerian terkait mencabut surat tersebut. Pembatalannya berlaku surut atau ex tunc, sejak surat diterbitkan pada Agustus 2019.
Yusril juga menjelaskan Gibran tidak bisa mengajukan banding atas putusan MA tersebut karena bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi itu.
Lalu bagaimana dengan rencana Gibran berjuang di PTUN?
Nah, bagian ini yang paling menarik. Menurut Yusril, apabila Kemendikdasmen sudah melaksanakan putusan MA dan mencabut surat keterangan tersebut, objek gugatan dalam perkara PTUN yang sedang berjalan bisa tidak ada lagi.
Artinya, Gibran boleh saja menyiapkan satu koper dokumen pendidikan dari SD sampai S1, tetapi ada persoalan mendasar harus dihadapi, apakah masih ada objek sengketa yang bisa diperiksa?
Ini bukan pendapat tukang kopi di warkop. Ini penjelasan Menko Hukum yang memahami persoalan tersebut.
Sementara itu, Yusril menegaskan Gibran sampai hari ini masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Belum ada kekosongan jabatan.
Jadi, jangan buru-buru mencetak undangan syukuran pergantian Wapres. Apalagi mau sujud syukur massal ala Andi Azwan.
Sekarang kita punya situasi cukup unik. Gibran ingin membuktikan dokumennya, Prabowo menyarankan tetap berjuang,
Yusril menjelaskan putusan MA sudah final, sementara DPR sedang menggelindingkan usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Waduh, ini seperti pertandingan tinju dengan tiga wasit, tetapi masing-masing membawa buku peraturan berbeda.
Pertanyaan paling besar sekarang, kalau putusan MA sudah final dan surat penyetaraan harus dicabut, bagaimana kelanjutan upaya Gibran di PTUN?
Jangan-jangan drama ini belum selesai sampai seluruh rakyat Indonesia ikut mengumpulkan rapor dari SD, SMP, SMA, sampai ijazah kuliah.
Republik sedang menyaksikan pertarungan antara dokumen, pengadilan, dan kursi Wakil Presiden.
Yang jelas, satu hal, putusan pengadilan bukan kertas undangan bisa diabaikan karena tidak cocok dengan selera politik.
Sebelumnya, Kabar mengejutkan datang dari Istana Negara setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Keputusan krusial tersebut disampaikan langsung oleh Gibran saat menggelar pertemuan empat mata bersama Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi.
Pertemuan intensif antara dua pucuk pimpinan negara tersebut dilaporkan berlangsung tertutup selama kurang lebih 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan kabar tersebut dalam konferensi pers singkat di Istana Negara.
Menurut Prasetyo, keinginan Gibran untuk meletakkan jabatan lahir dari pertimbangan mendalam atas berbagai dinamika hukum yang tengah bergulir.
Khususnya mengenai keputusan-keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
Terkait proses politik pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mulai digaungkan di DPR, pihak Istana menegaskan tetap menghormati hak konstitusional para anggota dewan.
Langkah mundur sang wapres ini mencuat tak lama setelah MA menerbitkan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Majelis kasasi MA yang dipimpin Ketua Kamar TUN Yulius resmi mengabulkan gugatan advokat Subhan, yang berujung pada pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran.
Keputusan MA tersebut sekaligus membalikkan putusan PTUN Jakarta sebelumnya dan menyatakan surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Kemendikdasmen tidak sah serta batal demi hukum.
Surat keterangan yang dibatalkan oleh MA tersebut sejatinya merupakan dokumen resmi penyetaraan pendidikan Gibran setingkat peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.
Karena dokumen itu sebelumnya menjadi bagian dari kelengkapan syarat administratif pencalonan di Pemilu 2024, putusan kasasi MA ini memicu dampak politis dan hukum yang sangat luas.
Rentetan tekanan regulasi peradilan inilah yang akhirnya bermuara pada keputusan Gibran untuk melayangkan niat mundur kepada Presiden Prabowo.
