Fakfak – Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum partisipatif tahunan yang mempertemukan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merencanakan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional. Tujuannya adalah menyepakati prioritas kegiatan, menjaring aspirasi publik, dan memastikan pembangunan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.
Peran DPRD dalam Musrenbang adalah memastikan aspirasi masyarakat (hasil reses/pokok pikiran) terakomodasi dalam perencanaan pembangunan, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar program yang diusulkan selaras dengan skala prioritas dan kemampuan APBD. DPRD bertindak sebagai penyeimbang antara kebutuhan masyarakat dan visi pemerintah daerah.
Pantauan langsung pelaksanaan Musrenbang Distrik Tomage dan Bomberay. Yang mana kedua distrik ini ada di Daerah Pemilihan III pada Pileg 2024 kemarin. tidak terlihat satupun Anggota DPRK Fakfak yang berasal dari Dapil III untuk mengikuti kegiatan yang sangat penting ini. Padahal forum ini disediakan agar Pemerintah dan DPRD serta masyarakat bersama-sama merancang rencana pembangunan Kabupaten Fakfak kedepan sesuai aspirasi dari rakyat sejalan dengan Visi Fakfak Membara
Berikut Nama-Nama Anggota DPRK Fakfak Dapil – III Periode 2024-2029 yang tidak ikut pelaksanaan Musrenbang Distrik Tomage maupun Bomberay kemarin :
- Wilson Sony Hegemur (Partai NasDem)
- Tomy Hamja Rumagesan (Partai Golkar)
- Mahdi Mahsyar (Partai Gerindra)
- Wa Ode Sahara (Partai PKB)
- Helada Yunita Talla (Partai Perindo)
Mereka dipilih oleh rakyat dengan menggunakan uang rakyat bukan duduk dan menikmati ruang ber-AC semata. Nikmati fasilitas negara yang dibeli pake uang rakyat bukan untuk bergagah-gagahan atau bermewah-mewahan. Tetapi mereka dipilih oleh rakyat untuk menghimpun mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang ada disana.
Hingga pelaksanaan Musrenbang sampai berakhir di Distrik Bomberay. Tak satupun yang muncul, sementara masalah yang dihadapi masyarakat sangat banyak dan butuh dorongan wakil rakyat. Sementara Anggota DPRK yang hadir disana salah satu Wakil Ketua DPRK. Abdul Rahman (Dapil II). dan Angota DPRK. Ferdy Kerryanto (Politisi Partai Demokrat) Dapil I (Satu).
Seharusnya Wakil Rakyat khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil III) ini pro aktif untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Distrik ini karena forum tersebut benar-benar menghadirkan pemangku kepentingan. Meskipun selain Musrenbang. Dewan punya satu kesempatan yaitu Reses.
Reses DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan 3 kali dalam setahun (masa sidang pertama, kedua, dan ketiga) di luar masa sidang, biasanya berlangsung maksimal 6 hari per kegiatan. Agenda ini bertujuan menyerap aspirasi di daerah pemilihan (Dapil), dengan jadwal ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Akan tetapi ini sudah diluar pelaksanaan Musrenbang.
Reses anggota DPRD yang dilakukan di luar mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki dampak yang signifikan, baik positif dalam hal penyerapan aspirasi yang lebih luas maupun negatif terkait potensi duplikasi perencanaan. Reses diluar Musrenbang berdampak buruk yaitu, potensi duplikasi Anggaran/proyek, kemudian perencanaan tidak terintegrasi, selanjutnya potensi penyalahgunaan/Efektivitas rendah, serta konflik prioritas.
Sebetulnya untuk meminimalisir dampak negatif, disarankan adanya kolaborasi antara hasil reses dan hasil Musrenbang agar pembangunan menjadi terarah dan tidak terjadi duplikasi. Laporan reses yang baik harus diinventarisasi oleh tenaga ahli dan fraksi untuk kemudian disusun skala prioritasnya. Namun kemudian hasil reses tidak maksimal dan diprioritaskan oleh dokumen eksekutif sebab aspirasi dari rakyat telah dirampungkan lebih awal melalui Musrenbang.
