Manokwari – Ketua DPD Golkar Papua Barat. Samaun Dahlan menyampaikan apresiasi dan dukungan atas ditetapkannya Preside RI Ke-2. Soeharti sebagai Pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto berkenaan dengan momentum Hari Pahlawan Nasional. 10 November 2025 kemarin.

Mantan Bendahara TKD Prabowo-Gobran Provinsi Papua Barat. Samaun Dahlan yang kini keseharianya menjadi Bupati Fakfak. mengajak semua pihak untuk tetap menghargai dan mengakui setiap prestasi yang ditorehkan oleh Presiden-Presiden sebelumnya. Termasuk Pahlawan Nasional. Presiden Soeharto

Dikatakan, setiap orang terutama Kepala Negara pasti memiliki track record dan rekam jejak yang mestinya menjadi evaluasi dan semangat merefleksikan perjalanan bangsa ini, namun sebagai kader bangsa kita patut dan wajib kita berikan penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa beliau (Soeharto-red) yang prenah disumbangkan untuk kepentingan umat, bangsa dan Negara kesatuan republik Indonesia.

“Saya Samaun Dahlan, Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat bersama seluruh Pengurus dan Fungsionaris, Kader Simpatisan serta jajaranya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas penetapan Alm. H.M Soeharti sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo Subianto.

Penetapan ini merupakan wujud pengakuan negara atas jasa dan pengabdian beliau kepada bangsa dan negara serta jasa besarnya dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan republic Indonesia, membangun stabilitas nasional serta meletakkan fondasi pembangunan bangsa.

Sosok beliau sebagai bapak pembangunan jadi teladan untuk kita semua dalam semangat kerja nasionalisme dan cinta terhadap rakyat, mari kita jadikan momentum ini sebagai dasar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, menghargai perbedan dan terus berkarya demi Indonesia maju, adil dan sejahtera

Semoga Alm H.M.Soeharto mendapatkan tempat terbaik disis Allah Swt dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan beliau demi kejayaan Indonesia kedepan, Golkar Solid, Indonesia Maju, Suara Golkar Suara Rakyat”, Tutup Ketua DPD Golkar Papua Barat yang juga adalah Bupati Fakfak. Samaun Dahlan.

Diketahui sebelumnya, Presiden ke-2 RI, Soeharto, resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2025.

Dalam seremoni di Istana Negara, Jakarta, status Pahlawan Nasional diserahkan secara simbolis kepada dua anak Soeharto, yaitu Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo.

Nama Soeharto telah diajukan sebanyak tiga kali (2011, 2015, dan 2025) dan dianggap telah memenuhi persyaratan administratif dan substansial oleh dewan pengusul.

(ret)

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti keputusan Pemerintah yang menganugerahi gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

Ia pun menyinggung soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa kekuasaan rezim Orde Baru, pemerintahan Soeharto.

Andreas menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh bangsa merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan sejarah dan membangun kebanggaan nasional.

“Oleh karena itu, keputusan yang menyangkut figur publik dengan catatan sejarah pelanggaran HAM seperti Soeharto harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara demi menjaga harkat dan martabat pendidikan kebangsaan,” kata Andreas Hugo Pareira dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, Senin (10/11/2025) dikutip mataradarindonesia.com

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah umumkan nama-nama tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional bertepatan dengan perayaan Hari Pahlawan, 10 November ini. Terdapat 10 nama tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional untuk tahun 2025.

Menurut Mensos Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, 10 tokoh yang akan diberi gelar Pahlawan Nasional itu berasal dari 40 usulan baru serta 9 dari usulan sebelumnya yang belum ditetapkan oleh Presiden. Ia menyebut pemberian gelar pahlawan nasional ini sudah melalui proses panjang yang sesuai aturan.

Dari 49 nama tersebut, terdapat sosok Presiden RI ke-2 Soeharto serta aktivis buruh Marsinah. Selain itu adapula nama Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Terkait pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, Andreas menekankan bahwa proses penetapan Pahlawan Nasional harus berjalan secara transparan, inklusif, dan berbasis pada kriteria objektif yang diatur dalam undang-undang.

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah nama diajukan, apa kontribusi yang menjadi dasar pengakuan, dan sejauh mana peran tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

Andreas juga menyebut Pemerintah perlu memastikan prosesnya terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan tafsir politis.

“Jangan sampai pemberian gelar Pahlawan Nasional hanya demi kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu karena akan mencederai rasa keadilan bagi rakyat Indonesia,” sebut Andreas.

Ia pun mengingatkan pentingnya semua pihak memperhatikan jejak sejarah. Andreas kemudian menyinggung tentang banyaknya tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto, baik sebelum dan selama ia menjabat sebagai Presiden puluhan tahun lamanya.

“Pahlawan Nasional bukan sekadar gelar kehormatan, tetapi cermin nilai dan arah moral bangsa. Karena itu, setiap keputusan negara dalam memberikan penghargaan ini harus mempertimbangkan semangat persatuan, rekonsiliasi, dan pembelajaran bagi generasi muda,” tutur Legislator dari Dapil NTT I itu.

Andreas kemudian menyinggung sejumlah kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan kepada Soeharto. Hal ini berdasarkan laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang juga menyebut setelah Orde Baru berakhir pada 1998, tuntutan untuk mengungkap dugaan terjadinya pelanggaran berat HAM masa lalu banyak bermunculan.

Setidaknya ada 10 kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Soeharto saat berkuasa menurut catatan Kontras.

Pertama tindakan kejahatan kemanusiaan di Pulau Buru pada 1965-1966 saat Soeharto bertindak sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang disingkat Pangkoops Pemulihan Kamtub.

Sebagai Panglima Kopkamtib, Soeharto diduga telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke Pulau Buru.

Kedua adalah dugaan kebijakan penembakan misterius sepanjang 1981-1985 sebagai bentuk ‘hukuman mati’ tanpa melewati proses pengadilan.

Amnesty Internasional dalam laporannya mencatat korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5.000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung.

Lalu ada juga peristiwa Tanjung Priok 1984-1987 untuk mengeliminasi berbagai respon masyarakat terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila yang dikeluarkan Orde Baru.

Akibat dari kebijakan ini, sekitar lebih 24 orang meninggal, 36 terluka berat, 19 luka ringan buntut Peristiwa Tanjung Priok 1984.

Pelanggaran HAM berat Soeharto lainnya berdasarkan catatan Kontras adalah Kebijakan represif terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap ekstrem dengan meletusnya peristiwa Talangsari 1984-1987.

Akibat kejadian ini, 130 orang meninggal, 77 orang mengalami pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 53 orang terampas kemerdekaanya, 45 orang mengalami penyiksaan, dan 229 orang mengalami penganiayaan.

Kemudian pelanggaran HAM dalam pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998) dan DOM Papua (1963-2003) yang mengakibatkan terjadinya berbagai peristiwa.

Sejumlah insiden pada DOM Papua seperti Teminabun 1966-1967, peristiwa Kebar 1965, hingga Peristiwa Jayawijaya dan Wamena Barat melalui Operasi Tumpas pada kurun waktu 1970-1985 di mana terjadi pembantaian di 17 desa. Dua kebijakan DOM Soeharto menyebabkan banyak korban berjatuhan.

Kontras pun turut mencatat kerusuham 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang merupakan serangan oleh pasukan pemerintah Indonesia pada kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jakarta.

Dalam Peristiwa 27 Juli, Soeharto memandang Megawati Soekarnoputri sebagai ancaman terhadap kekuasaan politik Orde Baru.

Soeharto hanya menerima Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI pimpinan Suryadi yang menjadi lawan politik PDI pimpinan Megawati. Aksi kekerasan yang diduga berupa pembunuhan, penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap para simpatisan PDI pimpinan Megawati itu menyebabkan 11 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 orang hilang, 124 orang ditahan.

Tiga kasus pelanggaran HAM Soeharto berdasarkan laporan Kontras adalah Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998 yang melibatkan Tim Mawar, Peristiwa Trisakti 1998 yang menyebakan 4 mahasiswa tewas tertembak peluru aparat keamanan, dan kerusuhan 13–15 Mei 1998 yang merupakan rangkaian dari kekerasan dalam peristiwa Trisakti, penculikan dan penghilangan paksa.

Dalam kerusuhan Mei 1998 terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu. Kejadian ini menjadi tonggak sejarah lahirnya reformasi dan jatuhnya kepemimpinan Soeharto.

Dengan berbagai rentetan kasus pelanggaran HAM itu, Andreas menilai Soeharto tidak sepatutnya mendapat gelar kehormatan Pahlawan Nasional.

“Ini baru sedikit laporan dari Kontras. Kita belum berbicara soal kasus-kasus hukum lainnya, termasuk mengguritanya praktik KKN di era Orde Baru. Belum lagi kita bicara soal rezim diktator yang menumpas kebebasan berekspresi dan menyebabkan banyak rakyat Indonesia mengalami penderitaan panjang,” sambungnya.

Andreas mengatakan, ia mendukung penghargaan bagi siapa pun yang telah berjasa bagi bangsa dan negara.

“Tapi penghormatan harus memperkuat keutuhan sejarah, bukan memunculkan luka lama,” tegas Andreas.

Lebih lanjut, Andreas meyebut bahwa penghargaan semacam ini seharusnya bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga membangun kesadaran baru tentang nilai-nilai perjuangan yang relevan bagi masa depan Indonesia.

“Pahlawan nasional bukan hanya soal masa perjuangan kemerdekaan, tapi juga simbol moral bangsa,” ucapnya.

Dan di era modern, Pahlawan Nasional disebut harus bisa mencerminkan perlawanan terhadap tantangan bangsa meliputi kemiskinan, korupsi, disinformasi, dan ketimpangan sosial.

“Lantas apakah Soeharto merepresentasikan simbol-simbol perlawanan terhadap tantangan-tantangan tersebut, atau justru sebaliknya?” tukas Andreas.

Andreas pun mengingatkan bahwa bangsa yang besar bukan bangsa yang menutupi masa lalunya, tetapi yang berani belajar dari seluruh lapisan sejarahnya.

“Menghargai jasa tokoh bangsa harus dilakukan dengan semangat refleksi dan tanggung ,jawab, bukan glorifikasi!” tukasnya.

Andreas juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan sejarawan dalam proses seleksi gelar Pahlawan Nasional agar penghargaan ini memiliki legitimasi sosial yang kuat.

“Setiap nama yang diangkat harus melalui verifikasi dokumenter, telaah akademik, serta uji publik agar penghargaan ini benar-benar mencerminkan kehendak kolektif bangsa, bukan keputusan elitis yang bersifat simbolik.

Sudah berapa banyak penolakan dari kelompok masyarakat bahkan dari rakyat Indonesia sendiri terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Tapi Pemerintah seperti tuli dan mengabaikan,” sambungnya.

Andreas menyatakan, pemberian gelar Pahlawan seharusnya menjadi refleksi kehidupan berbangsa yang sehat, bukan sumber perpecahan.

“Bangsa Indonesia harus mampu menempatkan sejarahnya secara utuh, menghargai jasa, sekaligus mengakui sisi kelamnya, untuk memastikan masa depan yang lebih matang secara moral dan demokratis.

Saya percaya, penghargaan terhadap pahlawan adalah bagian dari rekonsiliasi kebangsaan. Namun rekonsiliasi sejati hanya bisa lahir dari kejujuran sejarah, bukan dari penghapusan jejak masa lalu. Tugas kita adalah memastikan penghormatan ini menjadi jembatan bagi persatuan bangsa,” lanjutnya.

Andreas mengatakan, pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan ruang bagi aspirasi publik dalam isu-isu sejarah dan kebangsaan seperti ini.

“Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan penghargaan negara tetap berpijak pada prinsip keadilan sejarah, keutuhan nasional, dan pembentukan karakter bangsa. Pemberian gelar pahlawan harus menjadi momen untuk menyatukan semangat bangsa, bukan

membelahnya. Karena pahlawan sejati adalah mereka yang tidak hanya berjuang untuk masa lalu, tetapi memberi inspirasi moral untuk masa depan Indonesia yang adil, kuat, dan berdaulat,” pungkasnya.

(gal/aha/ret)

INDONESIA ibarat bahtera besar yang dinakhodai para pemimpin andal pada tiga era berbeda. Tiap zaman menetapkan kompas penunjuk arah kebijakan dan prioritas pembangunan menuju dermaga masa depan, termasuk meninggalkan jejak keberhasilan dalam struktur ekonomi, politik, dan sosial hingga saat ini.

Orde Lama mencari bentuk terbaik republik yang baru lahir, fokus kepada upaya mempertahankan kemerdekaan, menegakkan identitas negara, mengupayakan nasionalisasi aset, dan menyeleksi sektor strategis yang harus dikuasi oleh negara.

Selanjutnya, Orde Baru bertumpu kepada penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen melalui trilogi pembangunan, yang berfokus kepada penciptaan stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan hasil pembangunan.

Stabilitas politik diletakkan sebagai prasyarat utama pembangunan (ekonomi). Aktivitas ekonomi dirancang dalam jangka panjang melalui perencanaan terpusat, investasi luar negeri mulai dibuka, diiringi dengan ikhtiar modernisasi pertanian, industrialisasi, dan ekspansi infrastruktur.

Era tersebut meninggalkan jejak kemajuan yang mengagumkan, antara lain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, swasembada beras, kemandirian energi, penurunan kemiskinan yang luar biasa, pengembangan infrastruktur dasar, ekspansi pendidikan melalui program wajib belajar enam tahun (SD inpres), stabilisasi ekonomi makro, dan perluasan kelas menengah.

Orde Reformasi lahir dari semangat kolektif anak bangsa untuk menyempurnakan capaian pembangunan pada dua era sebelumnya. Demokratisasi politik, desentralisasi dan otonomi daerah, reformasi ekonomi, pembangunan inklusif menjadi fokus utama.

Buah reformasi telah dinikmati hingga saat ini meskipun tantangan demi tantangan terus datang silih berganti. Ketiga orde itu saling berkait, tersambung, dan menutup celah kekurangan dari periode-periode sebelumnya.

GELAR PAHLAWAN SOEHARTO

Bahtera besar itu kini telah berusia 80 tahun dengan sirkulasi kepemimpinan yang silih berganti. Presiden Sukarno memimpin Indonesia lebih dari dua dekade, Presiden Soeharto melanjutkan kepemimpinan selama 32 tahun, yang kemudian dituntaskan Presiden BJ Habibie.

Hasil pemilihan umum pertama pascareformasi menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat yang dilanjutkan oleh Presiden Megawati. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih melalui mekanisme pemilihan umum langsung pertama selama dua periode, dilanjutkan Presiden Joko Widodo, dan sekarang Presiden Prabowo Subianto.

Perjuangan dan pengabdian para pemimpin bangsa patut dikenang, diteladani, dan diapresiasi. Mantan Presiden Sukarno telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2012 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemarin, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025.

Peristiwa bersejarah tersebut mengingatkan kita pada pesan monumental mantan Presiden Sukarno: bangsa yang besar ialah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.

Mantan Presiden Soeharto menerima anugerah pahlawan nasional pada bidang perjuangan bersenjata dan politik. Ingatan publik terhadap sosok Presiden Kedua Republik Indonesia tersebut tidak bisa lepas dari atribut sebagai Bapak Pembangunan.

Kepemimpinannya selama 32 tahun di era Orde Baru berhasil membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan, ekspansi pembangunan infrastruktur dasar, serta swasembada pangan dan energi.

Kunci keberhasilan pembangunan di era Orde Baru tidak lepas dari terciptanya stabilitas nasional. Melanjutkan rintisan mantan Presiden Sukarno dalam membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 1964.

Mantan Presiden Soeharto mengoptimalkan peran Golkar sebagai instrumen konsolidasi lintas pelaku dan lintas golongan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional jangka panjang secara terpadu, terencana, dan terkendali.

Golkar berkembang menjadi partai politik modern yang berorientasi pada kinerja dan pembangunan. Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, Golkar meraih lebih dari 62% suara nasional, menandai keberhasilan mantan Presiden Soeharto membangun sistem politik yang stabil dan efisien.

Golkar menjadi wadah integrasi sosial, menghubungkan birokrasi, militer, dan masyarakat sipil dalam satu orientasi yang sama, yakni pembangunan bangsa. Keberhasilan mantan Presiden Soeharto membesarkan Golkar adalah cermin dari kemampuannya mengelola politik secara fungsional, menjadikan politik sebagai sarana kerja kolektif, bukan semata-mata medan pertikaian ideologi.

JEJAK KINERJA ORDE BARU

Mantan Presiden Soeharto memahami legitimasi politik akan meningkat bila diikuti kesejahteraan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, sejak awal pemerintahannya ia selalu menempatkan pembangunan ekonomi sebagai alas utama konsolidasi bangsa.

Melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita, pemerintah menyusun arah pembangunan nasional secara terukur dan berjangka panjang. Tradisi perencanaan ekonomi ini menjadi model kebijakan pembangunan yang masih digunakan hingga saat ini.

Fase awal Orde Baru, pemerintah berhasil memulihkan stabilitas makroekonomi. Inflasi yang semula sangat tinggi bisa ditekan, anggaran negara dikelola dengan rapi dan disiplin, serta kerja sama dengan lembaga internasional dibuka kembali. Langkah itu mengembalikan kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia. Dari tahap pemulihan itu, mantan Presiden Soeharto melangkah ke fase industrialisasi.

Repelita II dan III menjadi tonggak penting tumbuhnya sektor industri nasional. Pemerintah mendirikan industri baja melalui PT Krakatau Steel, industri pupuk lewat PT Pupuk Sriwijaya dan PT Petrokimia Gresik, serta mengembangkan industri strategis seperti pesawat, kapal, dan senjata di bawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Melalui kebijakan penguatan industri dalam negeri, Indonesia mulai dikenal sebagai negara industri baru di Asia Tenggara.

Mantan Presiden Soeharto juga menaruh perhatian besar kepada sektor pendidikan. Ribuan sekolah dasar dibangun melalui program inpres sekolah dasar, yang menjangkau hampir seluruh wilayah perdesaan.

Kebijakan wajib belajar dan pembangunan perguruan tinggi negeri baru telah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Hasilnya, tingkat melek huruf meningkat tajam dan kualitas sumber daya insani mulai tumbuh sebagai penopang pembangunan.

Keberhasilannya yang paling nyata terlihat pada swasembada beras pada 1984, yang menjadikan Indonesia tidak lagi bergantung impor pangan. Kesuksesan itu bukan kebetulan, melainkan hasil desain kebijakan yang konsisten. Pemerintah memperkenalkan program bimas (bimbingan massal) dan inmas (intensifikasi massal), menyalurkan pupuk bersubsidi, memperluas jaringan irigasi melalui Instruksi Presiden tentang Irigasi, dan menugasi Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjaga stabilitas harga beras serta membeli hasil panen petani.

Mantan Presiden Soeharto menempatkan petani sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima kebijakan. Penyuluh pertanian dikirim ke desa-desa untuk mentransfer teknologi, sementara infrastruktur pertanian dibangun secara besar-besaran.

Dalam satu dekade, produktivitas padi meningkat hampir dua kali lipat. Indonesia yang semula dikenal sebagai pengimpor beras terbesar di Asia berubah menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

Produksi beras nasional meningkat dari sekitar 12 juta ton pada akhir 1960-an menjadi hampir 30 juta ton pada 1984. Swasembada beras tidak hanya menunjukkan keberhasilan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan kedaulatan nasional. Mantan Presiden Soeharto membuktikan bahwa pembangunan yang berpihak kepada petani mampu menjadi tulang punggung kestabilan negara.

Ia juga mencatat keberhasilan besar di sektor energi. Sejak awal 1970-an, mantan Presiden Soeharto memperkuat sektor minyak dan gas bumi sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dia memperkenalkan sistem kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC), sebuah model kemitraan antara negara dan investor yang tetap menempatkan kontrol di tangan pemerintah. Model itu kemudian menjadi standar global dan masih digunakan hingga saat ini.

Produksi minyak meningkat tajam dari 0,9 juta barel per hari pada 1970 menjadi 1,6 juta barel per hari pada 1977. Indonesia aktif dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC dan menjadi eksportir bersih minyak mentah selama lebih dari dua dekade. Ketika harga minyak dunia naik drastis pada 1973 dan 1979, mantan Presiden Soeharto memanfaatkan momentum tersebut untuk mempercepat pembangunan nasional.

Pendapatan dari sektor minyak dan gas menyumbang lebih dari 60% anggaran negara pada pertengahan 1970-an digunakan untuk membangun jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, serta memperluas jaringan listrik melalui program listrik masuk desa. Subsidi energi diterapkan sebagai strategi pemerataan agar akses energi menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selama tiga dekade kepemimpinannya, Indonesia tumbuh sebagai negara yang stabil dan disegani. Pendapatan per kapita meningkat dari sekitar US$70 pada akhir 1960-an menjadi lebih dari US$1.000 menjelang akhir masa pemerintahannya.

Angka kemiskinan turun tajam dari 60% (1970) menjadi 11,3% (1996), akses pendidikan meluas, dan infrastruktur dasar menjangkau seluruh pelosok negeri. Banyak kebijakan yang diperkenalkan pada masa mantan Presiden Soeharto, seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), subsidi energi, dan program pangan nasional, masih menjadi pijakan kebijakan publik hingga kini.

MENEGAKKAN INDONESIA

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto bukan sekadar penghormatan simbolis, melainkan pengakuan terhadap jasa besar seorang pemimpin yang membawa Indonesia melewati masa-masa sulit menuju era stabilitas dan pertumbuhan. Ia merupakan arsitek pembangunan yang menegakkan kemandirian ekonomi, stabilisasi politik, serta kesejahteraan masyarakat.

Mantan Presiden Soeharto memimpin pada masa paling sulit ketika kondisi ekonomi Indonesia berada di ambang kehancuran. Pada 1966, inflasi mencapai 650%, cadangan devisa hanya sekitar US$100 juta, utang luar negeri menumpuk, dan sektor pangan terpuruk. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi, perdagangan lumpuh, dan rakyat hidup dalam ketidakpastian. Dalam situasi seperti itu, kepemimpinan Soeharto tampil dengan pendekatan yang rasional dan pragmatis. Ia tidak menempuh jalan retorika ideologis, tetapi mengayunkan langkah konkret untuk menstabilkan moneter, membenahi fiskal, dan mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia.

Mantan Presiden Soeharto memanggil para teknokrat terbaik bangsa, membangun sistem ekonomi yang berpijak pada disiplin dan efisiensi, serta menata ulang tata kelola pemerintahan agar berjalan rasional.

Dari titik inilah fondasi pembangunan nasional diletakkan secara sistematis dan berkelanjutan. Modal itu pula yang membuat semangat pembangunan dihidupkan melalui kebijakan yang menempatkan kemandirian bangsa, dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama bagi kedaulatan bangsa.

Warisan kebijakan mantan Presiden Soeharto kini menjadi inspirasi bagi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Orientasi pada swasembada pangan dan energi hingga hilirisasi adalah kelanjutan dari gagasan besar yang dulu landasannya diletakkan mantan Presiden Soeharto.

Sejarah telah menunjukkan bahwa pada masanya Indonesia bisa bangkit menjadi negara yang stabil dan mandiri.

Penting disadari pula tidak ada seorang pun pemimpin yang paripurna, perjalanannya selalu dilekati dengan aneka kelemahan, di samping kelebihan yang diberikan. Kekurangan itulah yang menjadi ruang bagi para pemimpin setelahnya untuk mengerjakan perbaikan. Inilah yang membuat Indonesia tetap tegak dan paten hingga sekarang, sekaligus menjadi jejak sejarah kemajuan bangsa.

(Media Indonesia/Opini)