Bangun Fakfak Butuh Keberanian Bupati, Menteri Bahlil : Saya Lihat Samaun Dahlan Nyali Bagus

Penulis

17 November 2025

Samaun Dahlan/Bupati Fakfak dan Donatus Nimbitkendik/Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030 mendapat apresiasi dari Menteri ESDM dalam hal membangun Fakfak kedepan dimasa kepemimpinan yang baru 9 Bulan berteatan dengan HUT Ke-125 Kota Fakfak. 16 November 2025. foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com

Fakfak – Menteri ESDM. Bahlil Lahadalia saat menghadiri HUT ke-125 Kabupaten Fakfak. (16 November 2025) kemarin yang berlokasi di RTH dan momentum itu juga Bupati memberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa ole-ole dari Presiden Prabowo dari Jakarta untuk Masyarakat Fakfak.

Beberapa diantaranya soal pembangunan Pabrik Pupuk. Pembangunan Jalan Fakfak – Siboru, Pembangunan Industry Hilirisasi Pala, dan juga Program BPBL. Bahlil katakan untuk membangun Fakfak ini butuh keberanian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bahlil sempat bercerita soal rencana pembangunan bandara siboru fakfak puluhan tahun lalu, lokasi pembangunan bandara ini terbilang sangat terjal dan berukit dari berbagai sisi untuk dapat dikembangkan pembangunanya menjadi sebuah bandara yang saat ini sudah clear digunakan, lalu lanjut cerita

Menteri ESDM yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM RI. Bahlil sempat disebut orang “Gila” karena sangat mustahil bandara itu bakal berhasil dibangun ditengah hutan yang penuh berbukti dan jurang ditutupi pohon besar yang sangat padat.

Hiruk pikuk pro kontra bandara ini tidak sedikit, bahkan banyak yang sangat pesimis suatu saat bandara yang dibangun di masa kepemimpinan Mohammad Uswanas dengan Kepala Dinas PU-nya Samaun Dahlan (Kini Bupati Fakfak 2025-2030) itu bakal rampung.

Mantan Loper Koran di Jayapura (Bahlil-red) itu kemudian tekadkan niat dan tunjukkan integritas dirinya untuk terus berjuang hingga bandara ini diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 13 November 2023 lalu. Dari cerita ini menurut Bahlil. Bangun Fakfak ini butuh orang pintar, gila dan juga berani.

Sebetulnya pernyataan ini tidak bermaksud mengucilkan pemimpin-pemimpin terdahulu yang pernah memimpin kota fakfak, namun punya alasan tertentu sehingga “Keberanian” itu disematkan kepada Samaun Dahlan/Bupati Fakfak dan juga Donatus Nimbitkendik/Wakil Bupati Fakfak pada perayaan HUT Ke-125 Kabupaten Fakfak. 16 November 2025 kemarin terbilang feer.

Bahlil akui pemimpin-pemimpin sebelumnya di Fakfak punya peran dan konstribusi untuk membangunan daerah ini di bidangnya masing-masing karena ini adalah Kota milik semua masyarakat. Kota yang paling tertua di Tanah Papua. Kota ini sangat Damai, serta Kota ini djuluki sebagai Kota Bersejarah dimasa perebutan kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Ibu Pertiwi dengan mencetak banyak orang hebat diluar sana.

“Dulu kita mau membangun Air Port banyak orang bilang hanya orang gila yang bisa bangun air port disana, tapi saya mau bilang bahwa memang fakfak ini hanya membutuhkan orang gila yang bisa menyelesaikan pembangunan, kalau nyali pendek jangan, Pak Samaun Dahlan (Bupati Fakfak-red) kalau nyali tinggi, bolehlah, tapi saya lihat Pak Bupati nyalinya bagus”, Terang Bahlil Lahadalia.

Bahlil paparkan beberapa program PSN yang bakal dikerjakan mulai tahun 2026-2027. Khusus Bantuan Penyambungan Baru Listrik (BPBL). Bakal digenjot hingga rampung 2026-2027, kemudian 2026 target perpanjangan runway bandara siboru fakfak dari 1.600 menjadi 2.000 meter agar bisa didarati pesawat berbadan besar. Selanjutnya di tahun 2026 juga akan dibangun pusat industry hilirisasi pala terbesar dengan butuh lahan seluas 5.000 sampai 10.000 ribu hektare.

“Kemudian untuk proyek pabrik pupuk yang awalnya kita rencana bangun di Kampung Fior dipindahan ke Distrik Tomage, karena disana hanya bisa bangun satu pabrik, sementara desain pihak perusahaan dibangun lebih dari satu pabrik, dan setelah dipindahkan ke Distrik Tomage nantinya akan dibangun maulai Tahun 2026 semester II. dan FS (Fsibility Study-nya) sudah selesai”, Jelasnya di RTH kemarin.

Terpisah dikutip dari Chanal youtube Pemda Fakfak, Rapat Paripuran Istrimewa di gedung Sidang DPRD Kabupaten Fakfak kemarin. Bahlil menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak serta seluruh pemangku kepentingan di daerah ini untuk bisa melihat Fakfak kedepan harus maju mandiri serta setara pembangunanya dengan daerah lain untuk anak cucu kedepan.

Bahlil berharap bahwa pemerintah tidak menaruh harapan atas dukungan dana pusat ke daerah. Suatu ketika jika itu di evaluasi maka berpotensi ancaman buat daerah. Oleh sebab itu. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Menteri ESDM. Bahlil Lahadalia kepada Pemerintah Daerah dan Seluruh masyarakat fakfak adalah bagaimana bisa menerima investor untuk berinvestasi di Kabupaten Fakfak.

Kesempatan baik ini harus dimanfaatkan selagi dirinya masih menjabat sebagai Menteri ESDM. kita belum tau jika suatu saat ia tergantikan maka semua harapan ini bisa menuai kendala. Kaka BL sampaikan soal masuknya Investasi di Fakfak. terkait hak-hak masyarakat adat pasti dapat diselesaikan. Tidak mungkin tidak.

“APBD kita sekitar Rp1,3 triliun, dan lebih dari separuhnya tersedot untuk belanja pegawai. Maka percepatan pembangunan harus ditopang oleh investasi” Terang Bahlil Lahadalia. Saat sidang paripurna istimewa DPRD Fakfak, 16 November 2025 kemarin,

Kelihatan yang mampu melakukan ini semua adalah Samaun Dahlan/Bupati Fakfak dan Donatus Nimbitkendik/Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030

(ret)

Kenakan Dasi Berwarna Kuning, Menteri ESDM Hadiri HUT Ke -125 Kota Fakfak

Penulis

Rustam Rettob

16 November 2025

Fakfak – Menteri ESDM. Bahlil Lahadalia bersama Istri tercintanya. Sri Suparni Bahlil Lahadalia hadiri upacara HUT Ke-125. Kota Fakfak. 16 November 2025

Upcara tersebut berlokasi di RTH Ma’ruf Amin. Jalan Reklamasi. Bahlil tampak mengenakan dasi berwarna kuning.

Tidak saja Menteri ESDM dan Istri. Turut hadir juga Sekda Papua Barat. Ali Baham Temongmere mewakili Gubernur Papua Barat. Sekda didampingi Istri tercintanya. Siti Mardiyana.

Terlihat dari tribun pelataran RTH Fakfak. Istri Bupati Fakfak. Nur Widyawati Samaun Dahlan, kemudian juga Istri Wakil Bupati Fakfak. Sri Voni Donatus Nimbitkendik. Serta jajaran Muspida lainya.

Bahlil selain mengenakan dasi berwarna kuning. Ia juga tampil dengan stelan jas berwarna hitam dengan dalaman kemeja berwarna putih. Ia tampak mengenakan songkok nasional dan berkacamata riben warna hitam.

Upacara ini dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan masyarakat fakfak dari berbagai urusan, turut diundang adalah. Raja dari 7 Petuanan di Kabupaten Fakfak. Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak. Masyarakat dari berbagai Etnis di Kabupaten Faktak.

Bertindak sebagai pembina upacara. Bupati Fakfak. Samaun Dahlan. Samaun mengenakan Mahkota Papua. Seragam dengan Wakilnya. Donatus Nimbitkendik.

Bupati Samaun Dahlan Beberkan Agenda Kunjungan Kerja Menteri ESDM di Fakfak

Penulis

Rustam Rettob

15 November 2025

SAMAUN DAHLAN/BUPATI FAKFAK PERIODE 2025-2030

“Setelah Naikkan Status Menjadi PLN Cabang Fakfak, Menteri ESDM Targetkan 2026 Listrik Terpasang di Semua Rumah”

Fakfak – Menteri ESDM RI. Bahlil Lahadalia tiba di Fakfak, pukul 16.00 Wit atau jama 4 Sre, Sabtu, 15 November 2025. Kedatangan Menteri ESDM dijemput Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Samaun Dahlan – Donatus Nimbitkendik didampingi Anggota Forkopimda lainya serta Pimpinan OPD dilingkungan Pemda Fakak.

Selain Menteri ESDM RI. Rombongan yang ikut dalam kunjungan kerja ini adalah Direktur Pupuk Inodnesia dan Pupuk Kaltim. Serta Direktur Retail dan Niaga (Pemasaran) PT PLN Pusat. Rombongan Menteri ESDM ini hadir selain bertepatan degan HUT Kota Fakfak dirangkaian dengan beberapa agenda negara lainya.

Bupati Fakfak. Samaun Dahlan beberkan sejumlah agenda Menteri ESDM dan beberapa pejabat BUMN selama di Kabupaten Fakfak. diantaranya, akan menghadiri puncak peringatan HUT Ke-125 Kota Fakfak, kemudian juga Menteri akan membagikan 2.000 paket sembako.

Agenda lain adalah. Peluncuran status PLN Ranting Fakfak selama ini tidak mampu dinaikkan statusnya menjadi Cabang. Di Era kepemimpinan Bupati Samaun dan Wakil Bupati Donatus. Status tersebut berubah menadi Cabang dan tidak lagi bergantung pada Wilayah Sorong.

Berikutnya, Menteri ESDM didampingi pejabat tinggi BUMN yang ikut menyaksikan kunker Menteri ESDM di Fakfak adalah, penyerahan Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) kepada 104 warga di Kabupaten Fakfak. dan akan diterima secara simblis oleh 5 orang warga pada puncak HUT Kota Fakfak.

Pemerintah juga targetkan di tahun 2026 besok. semua rumah warga di Kabupaten Fakfak yang tersebar di 17 Distrik akan teraliri listrik. Awalnya target pihak PLN adalah rampung tahun 2027 namun setelah melihat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi sehingga target itu dimajukan ke Tahun 2026.

“Terima Kash kepada Pak Menteri ESDM dan rombongan BUMN yang telah hadir dan mengikuti puncak peringatan HUT Ke-125 Kabupaten Fakfak. 16 November. Kehadiran Menteri di Fakfak membawah sejumlah oleh untuk masyarakat dan yang selama ini menjadi tumpaun dan harapan mereka, semoga kedepan program-program ini terus digalakkan”, Ujar SDA. Bupati Fakfak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak memastikan seluruh rangkaia persiapan pelaksanaan HUT Kota Fakfak berjalan lancar, mulai dari doa bersama, gayung bersambut, hingga upacara puncak yang digelar pukul 08.00 WIT di Taman Terbuka Hijau (RTH) KH. Ma’ruf Amin berlangsung aman dan lancar.

(ret)

Menteri ESDM Boyong PLN Pusat Kunjungi Fakfak Bertepatan HUT KE 125, Ini Agendanya

Penulis

Rustam Rettob

15 November 2025

Laporan : Rustam Rettob/Wartawan

Fakfak – Menteri ESDM RI. Bahlil Lahadalia diperkirakan bakal hadiri HUT Ke-125 Kota Fakfak, puncak peringatan Hari bersejarah ini akan digelar pada, 16 November 2025. Dikabarkan, Menteri tidak sendiri,

Kakanda Ketum Umum DPP Partai Golkar ini boyong PLN Pusat. Diperkirakan rombongan Menteri ESDM Bahlil dan PLN Pusat hadiri HUT Ke 125 Kota Fakfak dan melaksanakan beberapa agenda.

Putra Fakfak yang lama berjibaku nasibnya diluar Papua dan kini kembali membawa sejuta harapan nyata untuk masyarakat fakfak sebagai Menteri ESDM. dia didampingi Direktur Retail dan Niaga (Pemasaran) PT PLN Pusat. Adi Priyatno

Kehadiran Menteri ESDM RI. Bahlil dan Direktur Retail dan Niaga (Pemasaran) PLN PUsat di Fakfak adalah selain hadiri HUT Kota Fakfak juga memberikan bantuan program pemasangan listrik gratis kepada warga di Fakfak, sebelumnya juga Pemerintah umumkan status PLN Fakfak naik menjadi Cabang

Ketua Umum DPP Partai Golkar dan pihak PLN Pusat diperkirakan tiba di Fakfak tepatnya di Bandara Siboru dengan waktu yang berbeda, Rombongan PLN Pusat tiba sekira jam 12 Wit, sedangkan Menteri ESDM dan rombongan tiba pada pukul 16.00 Wit sore.

Bupati Fakfak. Samaun Dahlan dan seluruh Forkopimda serta OPD akan menjemput kedatangan Menteri ESDM dan rombongan di Bandara Siboru Fakfak. Agendanya, Menteri Bahlil dan pihak PT PLN Pusat serahkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)

Bantuan Pasang Baru Listrik, yaitu program dari Kementerian ESDM untuk menyambung listrik secara gratis bagi rumah tangga tidak mampu yang belum memiliki listrik. Program ini mencakup biaya instalasi, Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan, dan token listrik perdana, dan ditujukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta keadilan energi.

“Benar, rencana Pak Menteri ESDM. Pak Bahlil tiba di Fakfak pada pukul 16.00 atau Jam 4 sore di Bansara siboru Fakfak dan nanti Bupati dan Forkopimda serta semua OPD akan jemput disana” Singkat Samaun Dahlan.

Saat ini tim dan rombongan Menteri ESDM serta Direktur Retail dan Niaga PT PLN Pusat sebagian sudah di Fakfak sejak beberapa waktu kemarin dan mereka lakukan berbagai persiapan menanti kehadiran kedua pejabat pusat dimaksud. Tentunya atas dukungan Pemda Fakfak.

Informasi yang diperoleh, Menteri ESDM bakal launching program Listrik masuk desa dan dari kurang lebih ratusan rumah warga nantinya 5 sebagai perwakilan berkenaan dengan HUT Ke-125 Kota Fakfak.

Diketahui HUT Kota Fakfak Tahun 2025 bertemakan : “Bersatu Dalam Harmoni Kota Wujudkan Fakfak Membara”.

Pemda Fakfak Bakal Gandeng Pihak Ketiga Distribusi Obat Layanan Kesehatan Gratis

Penulis

Rustam Rettob

15 November 2025

Laporan : Rustam Rettob/Wartawan

Fakfak – Selain menegaskan agar obat-obatan yang keluar dari gudang Farmasi RSUD Fakfak harus betul-betul digunakan untuk layanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak tepat Sasaran.

Bupati Fakfak. Samaun Dahlan juga sampaikan dalam dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat dan stabilitas ketahanan obat di wilayah Puskesmas maupun Pustu yang ada di pelosok Distrik dan Kampung maka pemerintah rencana akan gunakan jasa pihak ketiga untuk mendistribusikan obat-obat tersebut.

“Saya ingatkan, untuk penggunaan obat-obatan yang ada di Rumah Sakit harus betul-betul tepat sasaran. Tidak ada yang sengaja bawa keluar dan tidak ada yang gunakan diluar layanan rumah sakit, ketahuan saya akan tindak tegas. tidak segan-segan saya minta APH proses

Saya juga akan menyiapkan salah satu perusaahan sebagai pihak ketiga agar dapat melakukan pendistribusian obat-obatan di berbagai Puskesmas dan Pustu di Tingkat Distrik maupun Pustu di Kampung-Kampung”, Terang Bupati Fakfak yang juga adalah Ketua DPD Golkar Papua Barat. Samaun Dahlan.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD Golkar Papua Barat yang keseharianya sebagai Bupati Fakfak. Samaun Dahlan kerap diberbagai kesempatan kegiatan di RSUD Fakfak. terakhir pada Peresmian dan Launching sejumlah fasilitas pendukung di RSUD Fakfak, rabu, 13 November 2025 kemarin di Gedung Lantai III.

Disampaikan. Sterilisasi obat-obatan itu sangat penting untuk dapat melayani masyarakat. Selalu lakukan kontrol terhadap stok obat-obatan yang ada di RSUD. kini. stok obat yang tersedia bertahan sampai 5 bulan kedepan. artinya November-desember 2025 sampai Januari-Maret 2026.

Tujuan utama menggunakan jasa pihak ketiga untuk layanan obat-obatan (outsourcing layanan farmasi) adalah untuk mengurangi biaya operasional, mengakses keahlian khusus, dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan., ada beberapa kelebihan dari penggunaan jasa pihak ketiga untuk lakukan pendistribusian terhadap obat-obatan di rumah sakit, diantaranya :

Penghematan Anggaran: Perusahaan dapat menghindari pengeluaran besar untuk proses rekrutmen, pelatihan, gaji tetap, tunjangan, dan penyediaan infrastruktur pendukung (seperti gudang penyimpanan khusus) secara internal.

Biaya Tenaga Kerja yang Fleksibel: Biaya tenaga kerja dapat disesuaikan berdasarkan kontrak proyek atau kebutuhan jangka pendek, menjadikannya lebih fleksibe.

Keahlian Spesialis: Pihak ketiga, seperti penyedia logistik pihak ketiga (3PL) khusus farmasi, memiliki keahlian, teknologi, dan sumber daya spesifik yang diperlukan untuk mengelola obat-obatan sesuai standar yang ketat (misalnya, Cara Distribusi Obat yang Baik/CDOB).

Kepatuhan Regulasi: Membantu perusahaan memenuhi persyaratan kepatuhan regulasi yang terus berkembang tanpa harus membangun tim ahli internal yang besar.

Optimalisasi Rantai Pasokan: Pihak ketiga dapat mengoptimalkan pergerakan obat dari produsen ke pengguna akhir secara lebih efisien.

Fokus pada Bisnis Inti: Dengan mengalihdayakan fungsi non-inti seperti logistik atau manajemen apotek, perusahaan dapat tetap fokus pada aktivitas utama mereka, seperti penelitian, pengembangan, dan perawatan pasien.

Peningkatan Ketersediaan Obat: Manajemen persediaan yang efektif oleh pihak ketiga membantu menghindari kekosongan stok obat dan memastikan ketersediaan pasokan yang cukup dan tepat waktu sesuai kebutuhan pasien.

Akses Pasar yang Lebih Luas: Penyedia layanan pihak ketiga sering kali memiliki jaringan distribusi yang luas, memungkinkan produk farmasi menjangkau wilayah yang lebih sulit diakses oleh produsen sendiri.

Percepatan Waktu Masuk ke Pasar (Time-to-Market): Akses ke keahlian dan jaringan yang sudah mapan dapat mempercepat proses pengiriman produk baru ke pasar.

Ditegaskan, niatnya sebagai Bupati Fakfak bersama Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat terutama terkait layanan kesehatan gratis.

Kepemimpinan mereka berdua dibantu OPD telah menorehkan beberapa bukti nyata dalam program pelayanan kepada masyarakat. Salah satu diantaranya kesehatan gratis. Untuk layanan kesehatan gratis kini sudah mendapat apresiasi pusat.

Menurut Samaun. Masyarakat yang datang sebagai pasien di rumah sakit mereka berharap pulang dalam keadaan sudah sembuh setelah mengidap penykitnya masing-masing, oleh sebab itu pelayanan terutama petugas di rumah sakit betul-betul memberikan rasa nyaman dan benar-benar menunjukkan pelayanan prima kepada mereka dengan menyuguhkan yang terbaik.

“Saya (Bupati Fakfak-red) dengan Pak Wakil benar-benar perhatikan soal program layanan kesehatan gratis, kami terus memantau perkembangan di Rumah sakit. Apa-apa yang kurang dan menjadi keluhan masyarakat tetap kami akan tindaklanjuti. tentunya semua kebutuhan fasilitas dan obat-obatan terpenuhi dengan standard operasional prosedur sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan bersama”, Urainya dikuping mataradarindonesia.com.

(ret)

Dunia Tidak Beri Tempat Bagi Orang Apatsis

Penulis

Rustam Rettob

14 November 2025

Fakfak – Bupati Fakfak periode 2010–2020 sekaligus salah satu pendiri Politeknik Negeri Fakfak (Polinef), Dr. Muhammad Uswanas, M.Si., menyampaikan orasi ilmiah pada Wisuda Ke-XI Polinef.

Dalam pidatonya, Uswanas menegaskan kembali peran strategis Polinef sebagai satu-satunya politeknik negeri di Tanah Papua dan menjadi aset penting negara dalam memperkuat pendidikan vokasi di Kawasan Timur Indonesia.

Uswanas meluruskan berbagai anggapan keliru mengenai penerimaan mahasiswa Polinef. Ia menegaskan, seluruh proses seleksi dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat tanpa panitia lokal.

“Ini aset negara, aset pemerintah pusat. Karena itu penerimaan dilakukan secara nasional,” ujarnya. Ia juga menepis isu bahwa Polinef hanya diisi mahasiswa dari luar daerah.

“Tadi saya lihat sekitar 58 persen mahasiswa kita lahir di Fakfak,” Terang disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam orasinya, Uswanas menekankan pentingnya pendidikan vokasi yang berorientasi pada karya nyata, kompetensi, dan kesiapan kerja.

Menurut dia, dunia kerja kini bergerak cepat akibat perkembangan teknologi dan globalisasi.

“Vokasi itu menciptakan orang siap kerja dan juga mampu menciptakan lapangan kerja. Dunia tidak lagi hanya menuntut hafalan teori, tetapi hasil dan kemampuan beradaptasi,” ujarnya.

Uswanas juga menyoroti peluang besar Fakfak sebagai daerah yang tengah bersiap memasuki era industri migas. Ia mengingatkan Polinef agar memanfaatkan momentum ini dengan menyiapkan tenaga terampil yang relevan dengan kebutuhan industri hulu dan hilir.

“Dua blok migas besar berada di Fakfak. Tahun 2026 daerah ini mulai masuk fase produksi. Politeknik harus menjadi pusat lahirnya tenaga ahli di bidang pertambangan, gas, dan minyak,” katanya.

Menutup orasi, Uswanas mendorong para lulusan untuk optimis dan tidak minder dengan latar belakang institusi pendidikan daerah. Ia mengutip pemikiran filsuf René Descartes, Cogito Ergo Sum, sebagai pengingat bahwa daya pikir menentukan masa depan seseorang.

“Jangan ragu. Kalau kita berpikir maju, maka kita ada. Dunia tidak memberi tempat bagi orang yang apatis. Berpikirlah seperti sarjana dan bangun daerah ini,” ujarnya.

Uswanas mengucapkan selamat kepada seluruh lulusan dan mendorong sivitas akademika Polinef terus memperkuat mutu pendidikan vokasi demi kemajuan Fakfak dan Papua.

Polinef Untuk Semua :

Pionir berdirinya Politeknik Negeri Fakfak (Polinef), Mohammad Uswanas, menepis anggapan bahwa mayoritas mahasiswa Polinef berasal dari luar daerah.

Dikatakan Mohammad Uswanas dalam sambutan pada Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-XI Polinef di Fakfak, Papua Barat, Kamis (13/11/2025).

Uswanas menegaskan, bahwa lebih dari separuh mahasiswa Polinef adalah putra daerah.

“Berdasarkan data, sebanyak 58 persen calon mahasiswa yang diterima dan belajar di Polinef merupakan kelahiran Fakfak,” ujarnya.

Mantan Bupati Fakfak dua periode itu menuturkan, kehadiran Polinef tidaklah mudah diwujudkan.

Ia menekankan bahwa Polinef merupakan kampus politeknik negeri pertama yang berdiri di Tanah Papua.

“Perlu diketahui, ini satu-satunya kampus politeknik negeri pertama di atas Tanah Papua,” tegasnya.

Uswanas menambahkan, Polinef adalah aset negara sehingga penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara nasional.

Karena itu, kampus ini terbuka bagi siapa saja yang ingin berkuliah dan ikut membangun Fakfak.

Selain itu, politikus Golkar tersebut menekankan pentingnya pendidikan vokasi yang berorientasi pada karya nyata dan kebutuhan dunia kerja.

“Sampai hari ini kita masih berhadapan dengan tantangan tenaga kerja. Pendidikan vokasi hadir untuk membekali peserta didik dengan keahlian praktis dan teknis di bidang tertentu,” jelasnya.

Ia menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan sesuai tuntutan dunia kerja.

Sejarah Berdirinya Polinef

Politeknik Negeri Fakfak (POLINEF) berdiri berdasarkan launching yang dilaksanakan di Gedung Wintder Tuare pada tanggal 18 Oktober 2012 di Kabupaten Fakfak dan sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 68 tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kelola Politeknik Negeri Fakfak.

Pendirian Politekni Negeri Fakfak di prakarsai oleh Bupati Fakfak Drs. Mohammad Uswanas, M.Si dan peletakan batu pertama pendirian oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso.

Mulai tahun 2012/2013, Polinef menyelenggarakan Pendidikan Vokasional Program D3, yang terdiri dari Program Studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, Program Studi Teknik Sipil, dan Program Studi Manajemen Informatika.

Pada tahun2016 Poinef menambah 2 program Studi baru yaitu: Program Studi Teknik Listrik dan Program Studi Agroindustri. Tahun 2015 dan 2016 Polinef telah menamatkan (wisuda) mahasiswa pertama, dan angkatan kedua sejumlah 54 orang pada tahun 2015, dan 85 orang pada tahun 2016.

Putusan MK : Polisi Aktif tak Bisa Duduki Jabatan Sipil

Penulis

Rustam Rettob

14 November 2025

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) tidak bisa memberikan tugas kepada polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil.
MK menyatakan apabila ingin menduduki jabatan sipil, polisi harus mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya.

Larangan itu tertuang saat MK mengabulkan seluruh permohonan nomor: 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tentang Kepolisian (UU Polri) yang diajukan Syamsul Jahidin (mahasiswa/advokat) dan Christian Adrianus Sihite (mahasiswa).

“Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Kamis (13/11).

Pasal 28 ayat (3) berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Sedangkan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘jabatan di luar kepolisian’ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”

“Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” kata Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

“Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, ‘mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian’ adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian,” sambungnya.

Ridwan menyatakan tidak ada keraguan dalam rumusan demikian yang merupakan rumusan norma expressis verbis yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain.

“Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah perlu menegaskan ‘jabatan’ yang mengharuskan Anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, dengan merujuk UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan non-manajerial (vide Pasal 13 UU 20/2023),” terang Ridwan.

Sementara dalam permohonannya, Para Pemohon melampirkan daftar sejumlah pejabat kepolisian aktif yang menduduki jabatan di luar instansi atau yang tidak mempunyai sangkut paut dengan institusi Polri.

Di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Setyo Budiyanto; Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Komjen Pol Panca Putra Simanjuntak yang bertugas di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

Selain itu, ada pula Komjen Pol Nico Afinta selaku Sekretaris Jenderal Menteri Hukum dan HAM; Komjen Pol Marthinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN); Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo selaku Kepala BSSN.

Lalu Komjen Pol Eddy Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Irjen Pol Mohammad Iqbal menjabat sebagai Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Para Pemohon menilai bahwa polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik.

Terdapat alasan berbeda atau concurring opinion dari Hakim Konstitusi Arsul Sani yang pada pokoknya berpendapat frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU 2/2002 berpotensi membuka ruang penafsiran yang dapat memperluas norma jabatan di luar kepolisian tanpa ada batasan yang jelas, sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan M Guntur Hamzah mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada pokoknya menyatakan sepanjang pengujian frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU 2/2002 bukan persoalan mengenai konstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan persoalan implementasi norma. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon seharusnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

(ryn/isn/CNNINDONESIA/ret)

Bupati Fakfak Dorong Peran Masyarakat Adat Sambut Investasi, Budaya Palang Matikan Pembangunan Daerah

Penulis

Rustam Rettob

13 November 2025

Bupati Fakfak. Samaun Dahlan. saat memberikan sambutan pada apel Direktur dan Staf ASN di RSUD Fakfak belum lama ini, foto.dok.mataradarindonesia.com

Fakfak – Bupati Fakfak. Samaun Dahlan yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Papua Barat eriode 2025-2030 berharap kepemimpinan Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak. Apnel Hegemur mampu mengkomunikasikan kepentingan Dewan Adat maupun masyarakat dalam rangka mendukung serta mendorong hadirnya Investasi di Kabupaten Fakfak. sebut budaya palang memalang hanya mematikan proses pembangunan daerah utamanya di Kabupaten Fakfak.

Dalam sambutan tertutup yang disampaikan Ketua DPD Golkar Papua Barat yang kesehariannya sebagai Bupati Fakfak. Samaun Dahlan mengakui beberapa Investor besar yang sebentar lagi akan gelontorkan dana untuk berinvestasi di Kabupaten Fakfak. ruang menyampaikan aspirasi serta hak setiap masyarakat ada saluran yang telah tersedia yaitu kepada pemerintah maupun DPRD setempat sehingga proses dalam menyelesaikan setiap persoalan ditempuh dengan baik dan lebih mengedepankan azas rasa keadilan bagi seluruh yang berkepentingan. Selain itu semua proses hak adat masing-masing akan di rumuskan didalan AMDAL setiap Investasi yang akan dibangun di Fakfak.

Selain di acara penutupan Konferensi III Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak. persoalan yang sama juga disampaikan Bupati Fakfak. Samaun dahlan ketika memberikan arahan dan catatan dalam acara Wewowo (Duduk Bicara Bersama) berlangsung di Gedung Witnder Tuare Fakfak, Kamis, 13 November 2025. Didepan masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainya serta para Raja di 7 Petauanan. Samaun sampaikan jika sebentar lagi ada beberapa Investor yang akan masuk membawah uang untuk berinvestasi di Kabupaten Fakfak. karena itu Investasi dengan nilai triliunan ini agar didukung dengan baik agar mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Fakfak sedang dilirik banyak investor besar dari luar, dari migas hingga perkebunan. Namun keputusan investasi sering terganjal oleh aksi spontan masyarakat ketika merasa haknya terganggu. Samaun menilai cara itu harus diakhiri, jika memang ada persoalan atau kesepakatan yang mau kita tempuh maka ada jalur resmi penyampaian aspirasi masyarakat adalah melalui mekanisme AMDAL. Dalam proses itu, masyarakat adat, pemerintah, dan investor bertemu, membahas risiko, merumuskan ganti rugi, dan menetapkan kewajiban masing-masing,Kalau ada yang belum jelas, kita perdebatkan di ruang musyawarah, bukan di jalan umum,” tegasnya.

Samaun kemudian mengumumkan bahwa seorang investor besar telah datang melakukan survei untuk pembangunan shorebase senilai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun. Jika terwujud, shorebase itu akan menjadi pusat logistik proyek migas di wilayah Fakfak–Bintuni. Daerah ini , kata dia, memang sedang dikelilingi peluang besar. Sedikitnya ada tiga sumur migas baru yang akan dikembangkan. Dua di antaranya memiliki cadangan yang disebut terbesar di Asia Tenggara. Yaitu, Wilayah Fakfak dan perbatasan Fakfak dan Kaimana.

“Kalau shorebase ada di sini, tenaga kerja, barang, dan uang akan masuk lewat Fakfak. Tidak lagi lewat Sorong, nantinya kita punya pertumbuhan ekonomi terjamin, lapangan pekerjaan banyak dan terbuka untuk anak-anak kita, makanya mulai saat ini kita harus menyiapkan pendidikan vokasi untuk anak-anak kita sebagaimana rencana besar pemerintah kedepan” Terangnya.

Syaratnya satu, bandara Fakfak harus diperpanjang. Samaun menyebut Garuda sudah bersedia membuka rute Jakarta–Fakfak jika panjang landasan memenuhi standar. Bila itu terjadi, arus pekerja migas akan turun di Fakfak, bukan di kota lain. “Investor hanya datang ke daerah yang stabil. Fakfak harus tetap damai.”. Ia meminta seluruh masyarakat menahan diri dari aksi palang-memalang yang kerap terjadi ketika ada keluhan atau sengketa adat.

(ret)

Wewowo Sambut HUT Ke-125 Kota Fakfak Dorong Pembangunan Investasi Sehat

Penulis

Rustam Rettob

13 November 2025

Fakfak – Pelaksanaan Wewowo (Duduk Bicara Bersama) secara Adat adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap dua hari menjelang peringatan Hari Jadi Kota Fakfak setiap 16 November. Kali ini Wewowo tersebut juga dilaksanakan, kamis, 13 November 2025 bertempat di Gedung Witnder Tuare Fakfak. acara skaral adat dimaksud dipimpin langsung Bupati Fakfak. Samaun Dahlan. Didampingi Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik. Dihadiri Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak. LMA Kabupaten Fakfak. Raja di 7 Petuanan serta Tokoh ada, Agama, Tokoh Masyarakat bahkan Toko perempuan dan sejumlah OPD dilingkungan Pemda Fakfak.

Kegiatan ini berlangsung sejak pagi pukul 10.00 Wit dibuka secara resmi oleh Bupati Fakfak. Samaun Dahlan. Dalam arahan sekaligus paparan program yang sedang berlangsung serta program yang akan dilaksanakan dalam masa kepemimpinan Pemerintahan berjargon SANTUN. Samaun tidak luput dari agenda sosialisasi program layanan pendidikan dan kesehatan gratis sebagai program prioritas yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025 ini, tentunya kedua program tersebut telah mendapat respon positif dan publik terutama masyarakat fakfak bahkan dilirik hingga level nasional. Samaun berharap program-program ini bisa berjalan sebagaimana harapan masyarakat.

Selain program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan yang masuk dalam 32 program baik Pemerintahan Samaun – Donatus, juga ada rencana pembangunan Investasi yang akan masuk di Kabupaten Fakfak. memang harus diakui suatu daerah tidak ada Investasi maka tumbuh dan berkembang dari sisi pembangunan sangat lambat nyaris tertinggal jauh, untuk itu Bupati Fakfak. Samaun Dahlan berharap kepada semua masyarakat terutama masyarakat dan para raja di 7 Petuanan untuk memberikan dukungan terhadap rencana beberapa Investasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Fakfak. harapanya, dengan hadirnya Investor dengan membawah Investasi dapat memajukan Kabupaten Fakfak maju bersaing bersama daerah lain di Tanah papua.

“Mengenai program layanan kesehatan, kita masih kekurangan dokter spesialis banyak sehingga tahun anggaran 226, pemerintah akan menambahkan kurang lebih 10 dokter lagi untuk membantu mendorong layanan kesehatan gratis, kami akan segera memikirkan tempat tinggal mereka dan telah menemukan tempat kontrak yang akan digunakan untuk dokter spesialis yang akan berkontrak untuk bertugas di fakfak, rencana rumah kontrak yang saya tinggal setelah saya pindah ke rumah negara akan saya kontrakkan untuk mereka. Semua ini hanya untuk bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman dari sisi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kita sehat dulu bicara program, kalau tidak sehat bagaimana mungkin mau bicara program”, Ulas Bupati Fakfak.

Yang kedua, persoalan pendidikan, Bupati Fakfak jelaskan bahwa lebih dan kurang pasti ditemukan dalam setiap program pemerintah, namun telah dilakukan realisasi bantuan seragam sekolah berupa sepatu, kaso kaki, celana/rok, kemeja, bahkan dasi dan topi (Perempaun maupun laki-Laki) masing-masing 4 pasang, setelah dihitung menurut Bupati. Masih ada uang lebih sehingga dimasukkan lagi bukan saja anak-anak asli papua melainkan yang Non asli papua, baik negeri maupun Swasta, disamping itu juga pemerintah menghitung lagi dengan biaya pendidikan sekolah. untuk pembayaran SPP. Ini semua dilakukan untuk bagaimana menjaga kesinambungan program layanan pendidikan gratis. jadi soal pendidikan baik seragam sampai biaya pembangunan semua gratis.

Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) memastikan, proses pencairan bantuan pendidikan tersebut kini telah memasuki tahap akhir di bank penyalur, Sekretaris Disdikpora Fakfak, Mohammad Tahir Patiran, menyampaikan hal itu di Fakfak, Kamis, 13 November 2025. Ia menegaskan, seluruh tim sedang bekerja maksimal agar dana beasiswa segera diterima oleh para mahasiswa penerima. keterlambatan pencairan sebelumnya disebabkan oleh proses verifikasi data penerima yang memerlukan waktu lebih lama. Proses ini penting agar penyaluran dana benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Pembangunan Kabupaten Fakfak kedepan, tidak lagi harus bergantung pada Pemerintah Provinsi dan apalagi Pemerintah Pusat. Fakfak kedepan harus mampu berdiri diatas kakinya sendiri dengan hasil sumber daya alam yang dimiliki berlimpah, baik ada didalam kandungan perut bumi maupun yang ada di Laut serta yang ada di darat, Bupati dan Wakil selama ini pulang pergi Jakarta untuk melakukan berbagai loby ke Pemerintah pusat bahkan Investor menanam saham di Kabupaten Fakfak. pembangunan kedepan tidak terlalu banyak berharap pada APBD Kabupaten Fakfak yang kini mulai berkurang. 2026 besok dipangkas oleh pemerintah pusat sekitar 200 Miliar. Untuk itu kehadiran Investasilah yang mampu menjembatani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

“Kita tidak lagi menunggu pemberian dari Provinsi dan Pusat tetapi sudah waktunya kita bisa dapat sendiri dari apa yang ada di isi perut bumi kita, kami menemui menteri dan investor agar bagaimana mereka masuk menanam saham di fakfak, oleh karena itu, satu kabar gembira yang baik, bahwa 2027. Sumur yang diarguni sudah mulai beroperasi, kalau produksinya 2027. Maka 2028 bagi hasil kita. Fakfak mulai dapat, kedua, masih ada 3 sumur lagi yang saya kejar, 1 di Fakfak, 1 lagi Fakfak berbatasan dengan kaimana, dua sumur ini punya cadangan Minyak dan gas terbesar di Asia tenggara, satu lagi mulai dilaksanakan” papar Samaun Dahlan.

Samaun berharap. Terkait dengan pembangunan Investasi. Mengenai hak masyarakat adat. Semuanya harus dibahwas dan dimasukkan dalam AMDAL. (Analisi Manfaat Dampak dan Lingkungan). Bupati berharap agar sebelum melakukan proses pekerjaan investasi duduk bicara bersama-sama, hilangkan budaya palang jika ingin daerah atau negeri ini maju. Investasi mpasti berpikir dua kai untuk masuk jika kondisi daerah tidak nyaman dan stabil, namun jika aman maka semua pekerjaan Investasi bisa berjalan baik dan kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi terlihat daerah maju.

(ret)

Realisasi PNBP Sektor ESDM Capai Rp200,66 Triliun, Menteri Bahlil Lanjutkan Program Pro Rakyat di 2026

Penulis

Rustam Rettob

13 November 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuktikan kinerjanya sebagai salah satu pilar utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di hadapan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp200,66 triliun per 10 November 2025.

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuktikan kinerjanya sebagai salah satu pilar utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di hadapan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp200,66 triliun per 10 November 2025.

Dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung Selasa (11/11) tersebut, Bahlil merinci, capaian PNBP yang impresif itu setara dengan 78,74% dari total PNBP yang ditargetkan pada APBN 2025 sebesar Rp254,83 triliun. Kinerja apik juga dicatat di subsektor minyak dan gas bumi (migas), di mana produksi minyak bumi (termasuk kondensat) tercatat mengalami kenaikan 4,94% menjadi 605,5 ribu barel per hari dibandingkan periode Januari-Oktober 2024.

“Saya laporkan, Insya Allah target PNBP ini bisa tercapai sampai dengan 31 Desember, mudah-mudahan (jumlahnya) bisa lebih. Sekalipun kita tahu bahwa harga komoditas sekarang lagi turun,” ujar Bahlil.

Dari sisi belanja tahun 2025, Bahlil juga melaporkan progres penyerapan anggaran. Dengan total pagu Kementerian ESDM, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp14.107,27 miliar, realisasi per 10 November 2025 tercatat 31,12%. Kementerian ESDM memproyeksikan penyerapan anggaran akan terakselerasi signifikan di akhir tahun, dengan prognosa mencapai 91,68% pada 31 Desember 2025. Bahlil menegaskan bahwa percepatan belanja difokuskan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Dalam perjalanan waktu, kita mendapat anggaran tambahan di bulan Agustus. Untuk membiayai beberapa program-program strategis. Di dalamnya adalah listrik desa, kemudian pipa, dan untuk membangun listrik gratis (BPBL), dan kita juga membangun jargas (jaringan gas),” rincinya.

Fokus Program Pro-Rakyat

Memasuki Tahun Anggaran 2026, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program yang menyentuh langsung kepentingan publik, sesuai janji yang dipaparkan di awal. Pemerintah telah mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp10,12 triliun untuk Kementerian ESDM pada tahun 2026. Secara rinci, anggaran berupa rupiah murni sebesar Rp7,68 triliun (75,9%), PNBP sebesar Rp1,82 triliun (18%), dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp0,61 triliun (6,1%).

Adapun lebih dari setengah total anggaran adalah untuk belanja program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, sebesar Rp6,56 triliun atau 64,8%. Sisanya adalah untuk belanja rutin sebanyak Rp3,56 triliun atau 35,2%.

“Rencana program strategis kita, petani-petani kita ini tetap kita fasilitasi dengan konverter kit, itu kurang lebih sekitar 14.000 paket kita dorong. Jargas kita lanjutkan, kemudian kita juga bikin PLTS untuk 60 unit. Kemudian PLTS untuk pompa air pertanian, itu ada sekitar 100 unit. Kemudian PLTMH ada 3 unit, pipa gasnya kita lanjutkan. Kemudian pemasangan BPBL kita naikkan menambah 250 ribu rumah tangga,” paparnya.

Secara rinci, Bahlil menjelaskan bahwa pada tahun 2026, Ditjen Migas akan mendapat alokasi pagu terbesar, yaitu Rp4.022,98 miliar. Anggaran ini di antaranya akan digunakan untuk melanjutkan proyek prioritas Pipa Gas Bumi Dumai – Sei Mangkei (Dusem) dan Cirebon – Semarang (Cisem) Tahap II, serta Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) dan basic design pipa transmisi.

Di sektor ketenagalistrikan, alokasi pagu untuk Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) ditetapkan sebesar Rp1.731,74 miliar. Anggaran ini akan difokuskan untuk membiayai program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) bagi 250.000 rumah tangga dengan anggaran Rp500,00 miliar , serta program Infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) di 372 lokasi senilai Rp1.000,00 miliar.

Sementara, untuk mendorong transisi energi, Ditjen EBTKE dengan pagu Rp880,47 miliar akan melaksanakan pembangunan 60 unit PLTS, 100 unit PLTS untuk Pompa Air Pertanian, dan PLTMH. Anggaran Badan Geologi sebesar Rp796,29 miliar sebagian dialokasikan untuk pembangunan Kapal Geomarin V dan mitigasi bencana geologi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan anggaran 2026 dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui akses listrik, gas bumi, maupun energi bersih.

(rls/ret)

1...282930...487 Halaman 29 dari 487

Buy now