Fakfak – Menteri ESDM RI. Kanda Bahlil Lahadalia bakal memberikan kado “Jumbo” untuk dua Kabupaten di Papua Barat yaitu, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni. Kado dimaksud yang disampaikan Mas Bahlil akan diberikan pada Tahun 2027 mendatang.

Dikatakan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni merupakan lumbung energi nasional. Lebih dari sepertiga kebutuhan gas nasional dipasok oleh Kabupaten dimaksud.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkesempatan menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni di Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu (11/6) lalu.

Pada sambutannya ketika itu, Bahlil memastikan bahwa Teluk Bintuni akan mendapat penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2027.

“Dan hari ini saya datang untuk mengunjungi Genting Oil dan BP Tangguh. Pada 2027 saya pastikan penambahan Dana Bagi Hasil untuk Bintuni dan Fak-Fak.

Sudah mulai keluar pada 2027 akhir,” ujar Kang Bahlil dikutip dari youtube Kementerian ESDM RI

Ia mengatakan, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Teluk Bintuni cukup jumbo untuk ukuran kabupaten, yakni sekitar Rp 3,1 triliun.

Nilai tersebut tidak jauh berbeda dari Provinsi Papua Barat, Provinsi tempat Teluk Bintuni berlindung yakni sekitar Rp 3,5 triliun.

“Hampir sama (Provinsi Papua Barat dan kabupaten Teluk Bintuni). Bedanya, Pak Gubernur Rp 3,5 triliun mengelola 7 kabupaten. Pak Bupati 24 distrik,” ujar Mas Menteri. Bahlil.

Dia mengatakan, besarnya APBD Bintuni disebabkan oleh DBH minyak dan gas kabupaten ini.

“Mau tambah lagi PAD-nya? Karena itu saya datang ke sini,” kata Bahlil.

ASTA CITA

Pada kesempatan itu, Menteri Bahlil mengingatkan bahwa peningkatan produksi energi di Teluk Bintuni merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran.

“Program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita itu ada empat, minimal ada empat yang selalu dibicarakan.

Yang pertama adalah kedaulatan pangan, yang kedua energi, yang ketiga adalah hilirisasi, dan yang keempat adalah makanan bergizi,” papar Bahlil.

Dari empat program ini, dikatakannya, dua diantaranya menjadi tugas Kementerian ESDM.

“Dua yang ada di kami, menyangkut dengan kedaulatan energi dan hilirisasi,” tegas Bahlil.

(ret)

Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahlil Lahadalia yang keseharianya sebagai Menteri ESDM RI. Era Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo sampai saat ini menegaskan pihaknya sendiri akan memimpin Satgas Mafia Tambang bakal turun di Manokwari. Ibu Kota Papua barat untuk meretibkan maraknya tambang illegal yang menjamur disana, pasalnya banyak orang menyeret-nyeret dirinya ikut terlibat dalam tambang illegal dimaksud.

“Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang illegal, banyak pemberitaan seolah-olah saya terlibat dalam tambang ilegal. Maka, saya turun langsung dan kalau saya dapat, saya sikat, Saya sendiri yang akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu, yang turut dihadiri Gubernur Dominggus Mandacan.

Menindaklanjuti hal itu. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2023.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, khususnya warga asli Papua.

Ia menjelaskan, percepatan penerbitan izin pertambangan rakyat perlu diikuti dengan koordinasi aktif antara pemerintah daerah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kendala teknis di lapangan.

“Agar Kepala Dinas ESDM provinsi segera berkoordinasi bagaimana teknis langkah-langkahnya. Hal-hal teknis seperti izin lingkungan tinggal diatur sesuai mekanisme. Yang paling penting, jangan sampai setelah izin keluar justru yang bekerja bukan orang Papua. Ini kita harus saling jaga,” tegasnya.

Bambang juga menilai, semangat utama dari kebijakan IPR di Papua Barat adalah mendorong kemandirian ekonomi rakyat lokal dengan memastikan manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Karena itu, pengawasan terhadap implementasi di lapangan menjadi kunci agar kebijakan ini benar-benar sesuai tujuan awalnya yakni membuka lapangan kerja, menambah pendapatan daerah, dan menumbuhkan ekonomi berbasis masyarakat.

“Komisi XII DPR RI berkomitmen akan terus mengawal implementasi izin pertambangan rakyat di Papua Barat sesuai regulasi yang ada, sehingga semangat pemerataan ekonomi dan keadilan sosial benar-benar terwujud dengan nyata,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Kebijakan IPR di Papua Barat dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan Papua sebagai kawasan prioritas dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Komisi XII DPR berharap, percepatan pelaksanaan izin ini juga diiringi pembinaan dan pendampingan teknis agar kegiatan pertambangan rakyat tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di tanah Papua.

(rls/ret)

Bintuni – Bertempat di LNG Tangguh Bintuni. 24 November 2025. Gubernur Papua Barat. Drs Dominggus Mandacan,M.Si didampingi Sekda Provinsi Papua Barat. Dr H Ali Baham Temongmere, MTP. Hadir juga Bupati Kabupaten Teluk Bintuni. Yohanis Manibuy, Bupati Kabupaten Fakfak. Samaun Dahlan serta pemangku kepentingan lainya (CSR) melakukan peresmian penjualan perdana secara resmi alokasi gas bumi sebesar 20 MMSCFD oleh BUMD PT Papua Doberai Mandiri melalui PT Padoma Ubadari Energy.

Gubernur Papua Barat. Domainggu Mandacan mengatakan Papua Barat tidak lagi hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri tetapi telah berdiri sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya migas bagi kesejahteraan rakyatnya. dari tanah teluk bintuni yang kaya, dari jantung industri LNG Tangguh. Kita menyaksikan penjualan perdana secara resmi alokasi gas bumi sebesar 20 MMSCFD oleh BUMD PT Papua Doberai Mandiri melalui PT Padoma Ubadari Energy.

“Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat papua barat, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, yang melalui kebijakan asta cita khususnya penguatan sektor energi nasional, telah memberikan arah yang jelas dan keberpihakan nyata bagi daerah penghasil sumber daya alam, termasuk papua barat.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada, Menteri ESDM RI, DR. Bahlil Lahadalia sebagai putra papua telah ikut mendorong percepatan pemanfaatan alokasi 20 MMSCFD yang 11 tahun lamanya tidak termanfaatkan bagi papua barat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP Pusat, Dirjen Migas Laode Sulaeman, ST, MT, Kepala SKK Migas DR. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A, yang telah menyetujui dan memfasilitasi alokasi strategis ini sehingga dapat terealisasi pada tahun 2025″, Terang Gubernur

Lanjut disampaikan Gubernur bahwa sejak tahun 2014 hingga 2025, atau kurang lebih 11 tahun, papua barat menanti realisasi hak alokasi migas sebagaimana dijanjikan dalam semangat keadilan energi dan otonomi khusus. hari ini (24 November 2025-red), penantian panjang itu terjawab. jika dihitung secara akumulatif, selama 10 tahun alokasi yang tidak terserap, maka sesungguhnya papua barat memiliki hak potensial sebesar 200 MMSCFD.

Disamaikan, apabila dikonversikan dengan kurs dolar Rp16.000 per USD, maka nilai ekonomi yang seharusnya sudah berputar di papua barat mencapai angka yang sangat signifikan kurang lebih 7 triliun rupiah atau 700 miliar pertahun bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. ini bukan sekadar angka. ini adalah simbol keterlambatan keadilan. dan hari ini, kita mulai membalikkan sejarah itu.

“Sekali lagi ingin saya pertegas bahwa ini bukan hibah, ini investasi daerah, saya tegaskan kepada seluruh rakyat papua barat dan kepada seluruh bangsa indonesia, “kuota 20 MMSCFD ini bukan pemberian gratis. ini bukan belas kasihan. ini adalah transaksi resmi dan sah, yang dibeli oleh pemerintah provinsi papua barat melalui BUMD PT Padoma Ubadari Energy sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)”, Jelasnya

Dikatakan lagi bahwa hasil penjualan gas bumi ini akan menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah, penggerak ekonomi kabupaten, fondasi kesejahteraan jangka panjang dan penopang masa depan generasi papua barat. PAD yang dihasilkan dari sektor ini akan dikembalikan sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat di papua barat.

Gubernur Papua Barat minta kepada pihak LNG Tangguh untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto serta beberapa Menteri terkait agar bisa menyetujui alokasi akumultaif 10 tahun yang belum terserap dan mengakui secara penuh hak resmi papua barat atas alokasi migas tersebut

“Dari tempat ini, dari LNG Tangguh, dari tanah sisar matiti, saya menyampaikan pesan terbuka sebagai berikut, pemerintah provinsi papua barat memohon dengan hormat kepada presiden republik indonesia melalui kementerian esdm dan kementerian keuangan agar menyetujui alokasi akumulatif 10 tahun yang belum terserap dan mengakui secara penuh hak resmi papua barat atas alokasi migas tersebut. permintaan ini bukan sekadar permintaan politik. ini adalah tuntutan konstitusional dan moral terhadap keadilan pembangunan.

Alokasi ini tidak hanya untuk Provinsi, tetapi akan kami distribusikan dan dorong sebagai instrumen penguatan PAD bagi seluruh kabupaten di papua barat, untuk teluk bintuni, fakfak, manokwari, manokwari selatan, pegunungan arfak, kaimana. saya ingin memastikan bahwa setiap tetes gas yang mengalir dari bumi papua barat kembali menjadi harapan bagi anak-anak papua, dan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan. hari ini kita tidak sekadar secara perdana melepas penjualan 20 MMSCFD Gas kita. tetapi kita menegakkan harga diri papua barat. kita mencatat sejarah baru pengelolaan energi daerah”, Tutup Gubernur PB.

(ret)

Fakfak – Hasil Wewowo (Kerapatan Adat) melibatkan Pemerintah Daerah, Raja di 7 Petuanan, Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak. Lembaga Masyarakat Adat Fakfak. serta Lintas Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, serta ada Perwakilan Perempuan, maupun steakholder lainya.

Wewowo tersebut menyatakan mendukung sepenuhnya program pemerintah soal pembangunan Investasi di Kabupaten Fakfak.,hasil ini dibacakan bertepatan dengan HUT Ke-125 Kabupaten Fakfak. 16 November 2025 bertempat di pelataran RTH Ma`ruf Amin, beberapa saat kemarin.

Selain itu, mendukung penuh penyelenggaraan program pemerintah daerah kabupaten fakfak melalui Visi dan Misi Fakfak Membara dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030 (Samaun Dahlan-Donatus Nimbitkendik) dengan 32 Program

“Mendukung penuh penyelenggaraan pemerintahan melalui Visi dan Misi Fakfak Membara dengan 32 Program Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030. (Samaun Dahlan-Donatus Nimbitkendik).

Mendukung penuh terkait pelaksanaan pembangunan Investasi di Kabupaten Fakfak dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat”, Begitu isi pernyataan point kedua yang dibacakan Raja Patipi. Atarai Iba.

Selanjutnya dibacakan juga bahwa mereka mendukung perlindungan pelestarian dan pemberdayaan budaya serta adat di Kabupaten Fakfak, soal keamanan. Mereka juga memberikan dukung kepada aparat keamanan sehingga Fakfak tetap dalam keadaan kondusif.

“Menolak dengan tegas peredaran dan konsumsi Miras di Wilayah Kabupaten Fakfak, komiten ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi dalam forum Wewowo kerapatan adat”, Tegasnya disambut tepuk tangan meriah kemarin.

Bahlil dalam kesempatan itu. 16 November 2025. Tampak membuka kran yang selama ini terkunci kemudian mengakses beberapa program pemerintah pusat untuk dibawah ke Fakfak masa kepemimpinan Bupati Fakfak. Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik.

Gestur Menteri Bahlil ketika hadiri HUT ke-125 Kabupaten Fakfak kemarin tampak lebih lebih percaya kepemimpinan (Samaun Dahlan-Donatus Nimbitkendik). dari tempat itu Bahlil umumkan beberapa program yang berhasil dibawah sebagai ole-ole kepada masyarakat fakfak pada momentum hari bersejarah tersebut.

Program ini sebagai bagian dari keinginan Presiden Prabowo agar pembangunan di Indonesia harus merata. Begitu juga program-program tersebut juga diakui atas hasil ola-ola Bupati Fakfak. Samauan Dahlan.

Bupati berhasil rayu Menteri ESDM. Bahlil Lahadalia dengan menurunkan sejumlah program untuk hujani Fakfak sebagai berikut :

Pertama, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Merupakan Program Kementerian ESDM sebagai tindak lanjut dari Komitmen Presiden Prabowo agar target 2030 semua Desa dan Dusun seluruh Indonesia teraliri Listrik. Untuk Kabupaten Fakfak tahun 2025 sebanyak 100 pelanggan.

Teridiri dari : Distrik Bomberay 7 rumah, Distrik Fakfak 34 rumah, distrik Fakfak barat 2 rumah, Distrik Fakfak tengah 17 rumah, Distrik Fakfak timur tengah 14 rumah, Distrik Kayauni 2 rumah, Distrik Kokas 9 rumah, Distrik Kramongmongga 1 rumah, Distrik Pariwari 13 rumah, dan Distrik Wartutin 1 rumah.

Kedua, perubahan Status PLN Ranting Fakfak yang bertahun-tahun tidak bisa diurus oleh kepala daerah siapapun. Ditangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030. Samaun Dahlan – Donatus Nimbitkendik. kini PLN Fakfak sekarang merubaha statusnya menjadi Cabang dengan membawahi PLN Bintuni, Fakfak serta PLN Kaimana. Ini terobosan baru Pemerintahan SANTUN dengan segala kemampuan yang dimiliki.

Karena itu tekad Menteri Bahlil didepan Bupati dan Wakil serta seluruh masyarakat Fakfak pada 16 November kemarin. dan dengan dinaikkanya Status PLN Fakfak menjadi Cabang maka target 2026 semua Kampung dan Distrik di pelosok Fakfak harus menikmati lampu bukan saja 12 jam melainkan 24 jam.

Ketiga, Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM akan bangun PLTG terbesar di Kabupaten Fakfak sebagai jawaban dari beban listrik setelah PLN Fakfak naik status menjadi Cabang. Sedangkan untuk Cash on Delivery (CoD) akan dilakukan pada tahun 2027.

Menurutnya. Pembangunan PLTG dengan kapasitas 20 Megawatt (20.000 Kilowatt) ini dimaksudkan untuk menambah pasokan kebutuhan listrik di Kabupaten Fakfak agar kedepan tidak lagi terjadi pemadam listrik di Kabupaten Fakfak, yang kini telah berusia 125 tahun.

“Pembangunan PLTG di Fakfak tentunya untuk menyiapkan infrastruktur energi yang siap menjemput investasi yang akan masuk di Fakfak. Kalau untuk pupuk (investasi pembangunan pabrik pupuk) butuh (listrik) gede (besar) 100 hingga 200 Megawatt jadi perusahaan tersebut akan bangun sendiri,” tegas Menteri Bahlil kepada wartawan dalam agenda door stop yang berlangsung di Kebun Kelapa, Kelurahan Fakfak Selatan.

Keempat, Rencana Tahun 2026 akan dilakukan pengembangan Bandara Fakfak dengan memperpanjang runwaynya dari 1.400 menjadi 2.000 meter. Hal ini bertujuan agar target tahun 2027 bisa didarati pesawat berbadan besar. Ini juga penting agar mendukung percepatan pelayanan penumpang jika beberapa proyek strategis nasional sudah beroperasi di Fakfak.

Kelima, rencana dimulai tahun anggaran 2026. Pemerintah akan bangun jalan alternatif dari yang sekarang untuk mempermudah percepatan kendaraan masuk-keluar Fakfak bandara, akses jalan ini selain untuk mempermudah mode tranpotasi darat juga strategi pembangunan kea rah bandara karena kepadatan pendudukan didalam kota cukup padat.

Keenam, Tahun 2026 juga rencana akan dibangun pusat industry hilirisasi nasional terbesar di Fakfak yaitu Pala. Ini tujuanya agar harga pala tidak lebih murah, Kata bahlil. Karena itu ia butuhkan lahan seluas 5-10.000 ribu hektare kedepan. peluang ini menjadi tarik menarik sejumlah daerah namun karena kecintaanya terhadap fakfak sehingga ia tetapkan di fakfak.

Ketujuh, kemudian soal Pabrik Pupuk yang semulah dibangun di Kampung Fior. Kemudian akan dipindahkan ke Distrik Tomage. Alasanya adalah. Karena desainnya harus ada tiga pabrik sedangkan luas areal di Fior hanya bisa dibangun 1 pabrik sehingga solusinya dipindahkan ke Tomage agar bisa dibangun 3 Pabrik.

Kedelapan, Bahlil juga berjanji akan bantu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak untuk mengkomunikasikan serta memastikan adanya pembangunan rumah sakit baru di Fakfak. proyek ini bersumber dari APBN dan mulai dikerjakan Tahun Anggaran 2026 besok. semuanya demi masyarakat Fakfak.

(ret)