Jakarta – Bangsa ini telah berjalan jauh. Ada masa membangun, ada masa tersandung, ada masa di mana kita belajar untuk menata kembali apa yang sempat retak. Nama Soeharto berada di tengah alur panjang itu. Di satu sisi, ada cerita tentang fondasi negara, infrastruktur, kewibawaan dan kerja pembangunan. Di sisi lain, ada ingatan tentang luka, tekanan, dan rasa kehilangan ruang kebebasan. Semua itu hidup dalam satu tubuh bangsa.

Sejarah itu hadir lengkap. Kita tidak perlu melarikan diri darinya atau pula terjebak di dalamnya. Yang kita perlukan adalah duduk sebentar, memahami dengan hati yang lebih matang, dan bertanya pada diri sendiri: apa pelajaran paling berharga yang dapat kita bawa ke depan.

Di titik ini Partai Golkar berdiri. Sebagai partai yang pernah berada di ruang paling dekat dengan kekuasaan, Golkar menyimpan jejak pengalaman yang panjang. Ada kekuatan visi pembangunan, ada jejak organisasi yang rapi, ada kedisiplinan politik yang pernah mengikat bangsa ini bergerak. Namun ada juga sisi-sisi yang masih membuat sebagian rakyat menyimpan perasaan yang belum selesai. Semua itu adalah bagian dari rumah besar Golkar.

Bahlil Lahadalia hadir sebagai wajah generasi yang memikul warisan itu. Ia lahir dari tanah perjuangan yang tidak mudah. Orang kecil, jatuh bangun, memulai hidup dari titik nol, merasakan perut lapar dan pintu kesempatan yang tertutup.

Dari Timur negeri, banyak orang mungkin tidak menyangka bahwa suatu hari ia akan berdiri memimpin Partai Golkar. Ia bukan anak jenderal. Ia bukan keturunan pengusaha besar.

Ia datang dari perjalanan hidup yang keras dan panjang. Justru dari situlah ia membawa pesan bahwa Golkar bukan milik segelintir kalangan, melainkan milik seluruh rakyat yang mau bekerja dan berjuang.

Maka cara bicaranya wajar bila terasa lugas, kadang agak keras, kadang seperti mau bercanda namun sebenarnya sedang serius. Ia membawa gaya kepemimpinan yang tidak banyak teori, namun penuh jam terbang. Pengalaman saya berinteraksi dengannya juga demikian. Bahlil bukan orang yang pintar bicara, namun terlihat hatinya tulus.

Dalam perjalanannya hari ini, Bahlil menjadi representasi generasi muda Indonesia yang diberi kepercayaan mengemban agenda agenda strategis negara, mulai dari masa Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo. Banyak hal yang ia jalankan bukan dengan sorak-sorai, tetapi dengan kerja nyata.

Dan iya. Kita jujur saja. Bahlil bukan sosok yang disukai semua orang. Bahkan mungkin saat ini, yang menyukainya lebih sedikit daripada yang tidak menyukainya. Banyak kebijakan yang menimbulkan perdebatan. Banyak ucapan yang memancing reaksi.

Banyak langkah yang dinilai tajam. Itu semua terdengar dan tercatat. Saya menganggap semua itu sebagai masukan dari rakyat kepada Ketua Umum saya. Masukan adalah bentuk cinta. Yang diam biasanya bukan karena suka, tapi karena sudah tidak berharap.

Ada hal-hal yang memang masih perlu ditata. Ada keputusan yang belum menemukan penjelasan yang tepat. Ada pertanyaan yang masih menggantung. Namun saya percaya, Bahlil sedang mencari jalan bagaimana kepentingan rakyat dapat diutamakan, tanpa harus menjual harga diri bangsa.

Tidak mudah berdiri di tengah persimpangan antara modal, negara, dan kepentingan rakyat. Tidak semua keputusan terasa manis. Tapi di situlah nilai seorang pemimpin diuji. Kenapa saat ini SPBU swasta masih bertahan? Karena mereka masih berharap.

Kehadirannya mengingatkan kita pada pesan Bung Karno: Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah bukan untuk dipuja tanpa kritik, dan bukan pula untuk dihapus. Sejarah adalah guru yang menuntun langkah hari ini.

Lalu bagaimana semua ini kembali kepada Soeharto dan sejarah Golkar? Dengan cara yang sederhana. Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan memiliki dua wajah. Ia bisa membangun, juga di sisi yang lain, bisa melukai. Dari sana bangsa kita belajar berjalan lebih pelan dan lebih lembut. Kita belajar bahwa pembangunan saja tidak cukup tanpa ruang kebebasan. Kita belajar bahwa kebebasan juga membutuhkan kedisiplinan agar arah bangsa tidak tercerai.

Golkar membawa pelajaran itu. Bahlil membawanya dengan gaya zaman sekarang. Tidak kaku. Tidak penuh podium. Namun dengan ngobrol, dengan pertemuan kecil, dengan mendengar suara rakyat di lapangan.

Kadang ada yang tercubit. Kadang ada yang tersinggung. Tapi bangsa ini tumbuh justru ketika ada ruang untuk saling mengingatkan, saling mengoreksi, dan saling menuntun.

Maka ketika kita menyebut Soeharto hari ini, kita sedang berbicara tentang keberanian memandang sejarah secara utuh.

Yang bening kita jaga. Yang perih kita rawat agar tidak terulang. Yang baik kita jadikan fondasi. Yang kurang kita jadikan guru. Dan Golkar hadir untuk menjaga ingatan itu tetap hidup.

Bahlil berjalan di jalur itu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan segala sorotan dan apresiasinya. Dengan segala tawa dan omelannya. Ia bagian dari perjalanan bangsa ini menuju kedewasaan.

Kita semua berjalan bersama. Pelan, namun pasti. Ke arah masa depan yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih bijaksana.

Oleh: Prof. Dr. Ali Muchtar  Ngabalin, M. Si, Ketua DPP Partai Golkar, Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional

“KPU mengklaim penggunaan jet pribadi merupakan langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa (extraordinary circumstances), bukan bentuk pemborosan atau pelanggaran hukum, malah penggunaan jet pribadi justru menghemat anggaran.”

Jakarta –  Tak kurang dari 59 kali Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin dan empat anggotanya menggunakan jet pribadi untuk perjalanan dinas. Anggaran yang dihabiskan untuk penggunaan jet pribadi itu sangat besar sekitar Rp90 miliar.

Afifuddin bersama dengan empat anggota KPU lainnya yaitu Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat dijatuhi sanksi peringatan keras setelah puluhan kali perjalanan dinas menggunakan jet pribadi saat pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dalam sidang yang digelar pada Selasa (21/10/2025) lalu, anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengungkap bahwa kelima anggota KPU itu melakukan 59 kali perjalanan dinas dengan menggunakan jet pribadi. Dimana tak ada satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik.

Ratna menjelaskan Ketua KPU dan anggotanya beralasan bahwa penggunaan jet pribadi ditujukan untuk monitoring logistik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun faktanya, daerah-daerah yang dituju bukan daerah 3T dan memiliki penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang memadai misalnya Bali dan Kuala Lumpur, Malaysia.

Kelimanya bahkan terungkap menggunakan jet pribadi mewah dengan jenis Embraer Legacy 650. Dan perjalanan dinas yang dilakukan hanya bertujuan untuk monitoring di Bali dan penghitungan suara di luar negeri yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras pada teradu 1 Mochammad Afifuddin selaku ketua merangkap anggota, teradu 2 Idham Holik, teradu 3 Yulianto Sudrajat, teradu 4 Persada Harahap, dan teradu 5 August Mellaz, masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua DKPP Heddy Lugito.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pihaknya bakal memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) buntut polemik pemakaian jet pribadi.

Menurut Rifqi, meskipun persoalan pemakaian jet pribadi pimpinan KPU itu terjadi sebelum pihaknya dilantik sebagai anggota DPR 2024-2029, Komisi II melihat persoalan itu penting untuk evaluasi lembaga tersebut di masa mendatang.

“Kami akan mempelajari putusannya dan kami akan memanggil KPU, termasuk Bawaslu juga,” kata Rifqi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Dipelajari KPK

Tak hanya Komisi II DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan mempelajari putusan DKPP atas pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan empat anggota KPU lainnya karena menggunakan jet pribadi dengan biaya Rp 90 miliar.

“Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025) lalu.

Budi mengatakan putusan DKPP akan menjadi salah satu referensi bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penggunaan jet pribadi oleh komisioner KPU. Sementara terkait laporan masyarakat soal penggunaan jet pribadi Ketua KPU, Budi belum bisa menyampaikan secara detail perkembangan kasusnya.

Diketahui Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia) melaporkan dugaan penyalahgunaan private jet KPU ke KPK. Pengadaan jet itu diduga terkait perjalanan dinas pada 2024 lalu.

“Hari ini Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan penyalahgunaan private jet KPU yang dilakukan pada tahun 2024 kemarin,” kata peneliti TI Indonesia, Agus Sarwono kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025) lalu.

Mereka melapor usai mendapati sejumlah temuan yang salah satunya dugaan penggelembungan nilai kontrak dengan perusahaan private jet. Dimana nilai kontrak itu melebihi dari pagu anggaran.

“Detail pagunya itu di angka Rp 46 miliar. Sementara nilai kontraknya itu jika ditotal dari dua kontrak, Januari dan juga Februari (2024) itu Rp 65 miliar. Itu ada dua kontrak,” ujar dia.

Mereka juga melaporkan KPU karena dianggap kurang transparan terkait anggaran pengadaan jet tersebut. KPU juga dilaporkan karena private jet diduga dipakai untuk perjalanan dinas ke pulau yang sebenarnya bisa dijangkau pesawat komersil, yang kemudian hal ini kemudian menjadi temuan DKPP.

“Tetapi menurut analisa kami dari 100 persen perjalanan mereka, ada sekitar 59 trip, itu 60 persen ke daerah-daerah yang bukan terluar dan bukan tertinggal. Sehingga bisa digunakan pesawat-pesawat komersial. Contohnya ada yang ke Bali, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Banjarmasin, ada yang ke Malang dan lain sebagainya,” kata peneliti Trend Asia Zakki Amali.

Respons Ketua KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memberikan klarifikasi terkait dengan penggunaan pesawat jet pribadi untuk perjalanan dinas dalam Pemilu 2024. Menurutnya, penggunaan jet pribadi merupakan langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa (extraordinary circumstances), bukan bentuk pemborosan atau pelanggaran hukum.

Ia menjelaskan bahwa masa kampanye Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, jauh lebih pendek dari Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari. Oleh karenanya, KPU pusat harus memantau dan memastikan kesiapan serta distribusi logistik ke berbagai daerah dalam waktu bersamaan.

Ia beralasan transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan, baik ke daerah terluar maupun ke kota-kota besar yang memiliki daftar pemilih banyak dengan agenda padat. Selain itu, penggunaan pesawat jet awalnya direncanakan ke daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) karena dianggap berpotensi terjadi masalah logistik Pemilu.

Namun, dalam perkembangannya, berbagai daerah dan kota yang tidak masuk kategori 3T justru mengalami masalah. Oleh sebab itu, ia mengklaim, penggunaan pesawat jet bukan hanya karena keterpencilan wilayah, melainkan juga karena kebutuhan mobilitas lintas pulau dalam waktu yang sangat singkat, misalnya kunjungan ke tiga provinsi dalam satu hari.

“Ini tidak mungkin dicapai dengan pesawat komersial reguler, mengingat jadwal penerbangan yang terbatas dan risiko keterlambatan. Konteksnya bukan hanya jarak geografis, tetapi juga kejar waktu dan efisiensi koordinasi nasional. Ini murni kebutuhan teknis, bukan gaya hidup,” kata Afifuddin dalam siaran persnya, Kamis (30/10/2025).

Di sisi lain, penggunaan jet pribadi juga diperuntukkan sebagai bentuk meminimalisir kesalahan distribusi logistik dan efisiensi anggaran logistik. KPU menilai monitoring dan inspeksi mendadak menggunakan jet pribadi membuat daerah lebih sigap dan siap dalam melakukan sortir, lipat, dan pengepakan logistik pemilu di gudang-gudang KPU kabupaten/kota untuk selanjutnya didistribusikan ke kecamatan dan TPS.

“Mereka merasa diawasi langsung, maka secara psikologis KPU daerah bekerja sesuai target dan timeline yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, KPU RI tidak hanya menerima laporan tetapi juga langsung memantau ke lapangan,” kata Afifuddin.

Berbagai daerah yang biasanya mengalami keterlambatan logistik pada pemilu sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu pada Pemilu 2024, bahkan terdapat efisiensi anggaran logistik hingga Rp 380 miliar. Afifuddin juga menyebutan bahwa seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dana yang digunakan berasal dari APBN dan tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPU RI. Ia mengatakan, proses penggunaan anggaran itu dilakukan secara transparan, terdata, dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU justru melakukan efisiensi pembayaran dari kontrak awal sebesar Rp65 miliar menjadi Rp46 miliar yang pembayarannya telah dilakukan review oleh pengawas internal KPU. “Dengan demikian, terdapat efisiensi sebesar Rp19 miliar dalam pelaksanaan kontrak pesawat jet. Tidak ada proses yang disembunyikan, sesuai aturan perundang-undangan, serta telah dilakukan audit oleh BPK,” ucap Afifuddin

Meski begitu, KPU tetap mendengarkan suara publik, tetapi juga punya kewajiban konstitusional untuk memastikan pemilu berjalan tepat waktu dan berkualitas. KPU juga menegaskan bahwa untuk kegiatan monitoring dan supervisi biasa, di luar situasi luar biasa tersebut, KPU tetap menggunakan penerbangan reguler biasa.

“KPU berharap klarifikasi ini dapat memberikan gambaran utuh kepada masyarakat dan media mengenai konteks serta niat baik di balik keputusan tersebut. KPU tetap berkomitmen pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas demokrasi,” kata Afifuddin. (Sumber : Hukumonline.com)

Manokwari – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar mengeglar Musda Ke-IV. Berlangsung di Swiss-Bell Hotel Manokwari-Papua Barat. Sabtu, 8 November 2025 pagi.

Musda itu dihadiri oleh Ketua DPP Partai Golkar. Bahlil Lahadalia didampingi Sekda dan Bendaharanya serta sejumlah Pejabat DPP. Termasuk Anggota DPR RI Dapil Papua Barat.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD Golkar Kabupaten Se-Papua Barat. beberapa diantaranya menjadi Bupati.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Papua Barat. Drs H Ali Baham Temongmere,MTP. Termasuk Pengurus DPD Golkar Papua Barat.

Plt Ketua DPD Golkar Papua Barat. Mohammad Uswanas dalam laporanya menyampaikan semua petunjuk dan arahan yang disampaikan sebagai bentuk Juknis dan Juklak

Pelaksanaan Musda Ke-IV Golkar Papua Barat telah dijalankan dan dilaksanakan dengan Clear hasilnya Musda tersebut berlangsung aman dan lancar.

Uswanas katakan bahwa Musda tersebut selain untuk melaksanakan tiga agenda utama yaitu, Meminta Pertanggungjawaban Pengurus sebelumnya, Memabahas Program Kerja serta, memilih dan menetapkan Ketua/Formateur Golkar Provinsi Papua Barat periode 2025-2030. Musda tersebut juga mengevaluasi seluruh proses politik selama ini.

Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahlil Lahadalia dalam sambutanya menyapa seluruh rombongan yang ikut bersama dalam pelaksanaan Musda Ke-IV DPD Partai Golkar Papua Barat.

Kemudian Menteri ESDM itu juga menyapa Ketua – Ketua DPD II Golkar Kabupaten Se-Papua Barat. termasuk juga menyapa beberapa pejabat tamu undangan yang hadir.

Giliran menyapa Sekda Papua Barat. Ali Baham Temongmere. Bahlil kemudian sempat bercerita panjang tentang kisah kasih di Sekolah dan semasa menjadi Ketua OSIS.

Bahlil sering mendapat suntikan bantuan dana ketika itu dari ABT semasa menjabat sebagai Kabag Umum Setda Fakfak. ceritanya.

“Pak Sekda takut Pidato karena takut masuk Golkar. Pak Sekda. Semua Pegawai Negeri di Republik ini sebelum tahun 1999 itu Kader Golkar dan yang mendirikan Golkar ini salah satu diantaranya adalah PNS.

Jadi kalau PNS kembali ke beringin (Golkar-red) itu tidak salah, karena rumah mereka, kira-kira begitu”, Lempar Canda Bahlil soal sejarah Golkar.

Lebih lanjut Bahlil bercerita dimasa dirinya masih menjadi Ketua OSIS. Ia teringat yang biasa ajak masuk Golkar adalah Sekda ABT.

“Dulu dimasa saya masih Ketua OSIS. Pak Sekda ini suka-suka kasih kita uang dan pake mobil untuk kampanye pemilih muda, iya to”, sambil jari telunjuk mengarah ke Sekda ABT ketika hadir di acara Musda tersebut. Ali Baham pun tak hindari cerita itu dan kemudian ia membuang senyum atas cerita kisah kasih mereka.

Bahlil ungkapkan bahwa semasa masih dibangku SMA ia mulai belajar terlibat aktif di berbagai organisasi hingga Ali Baham mengajakanya masuk Golkar saat ABT masih berstatus PNS hingga sekarang.

“Bapak ini (Ali Baham-red) yang dulu suka suruh-suruh kita masuk Golkar. Sekarang kita sudah menjadi Ketum Golkar Bapak malah mau mengindar lagi

Tapi tidak apa-apa, Bapak Sekda. Kamar Bapak di Golkar tetap terbuka”, Canda Bahlil ke Sekda. Disambut tawa riuh tamu undangan yang hadir.

(ret)