Fakfak – Bupati Fakfak DR Mohammad Uswanas, M,Si pada seminar RKPD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung di Kampung Wasa Mulya, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak belum lama ini sempat membedah habis sistim pemerintahan dari aspek pengusulan program dan kegiatan pemerintah di kabupaten fakfak yang tujuanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan Bupati Fakfak dalam kapasitas sebagai pamteri pada seminar tersebut, pria bergelar Doktor (DR) dibidang kebijakan publik itu menginginkan agar tahapan pengusulan program oleh setiap OPD tidak asal dalam konteks “Coba-Coba” saja, mkasudnya adalah, program yang diusulkan benar-benar atas aspirasi masyarakat, kebutuhan dan urgensi kepentingan masyarakat, baik pendek, menengah, dan jangka panjang.
Ditegaskan pria kelahiran di Fakfak, pada 16 Februari 1960 yang merupakan anak ke enam dari pasangan Abdul Kadir Uswanas dan Aisyah Atamimi bahwa karena setiap program mengandung beban biaya keuangan pusat, provinsi maupun daerah karena itu harus betul – betul program tersebut tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, kalau ada program “coba-coba” usulkan, kata Uswanas, berarti tidak melalui tahapan kajian dan fakta dilapangan,
“Dalam pengusulan program pemerintah yang dilakukan oleh setiap OPD harus betul-betul sesuai kebutuhan masyarakat dan perencanaan yang matang tentu melalui tahapan pengkajian yang baik, kemudian diusulkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Fakfak, tetapi kalau asal buat program kemudian “Coba-coba usulkan saja maka itu bukan program melainkan untuk menghabiskan anggaran daerah”, Kritik Kaka M, Sapaan akrab Bupati Fakfak, DR Mohammad Uswanas,M.Si.
Almuni Universitas Cenderawasih Jayapura dengan mendapat gelar Sarjana Ilmu Keguruan dan Pendidikan tahun 1988 ini juga mengingatkan kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak untuk tidak menerima pengusulan program yang diusulkan melalui OPD dengan cara “Coba-coba” atau tidak melalui tahapan perencanaan yang baik dan matang diberbagai sketor.
Uswanas yang sebelumnya menghabiskan masa kuliahnya S-1 dibidang keguruan maupun S-2 dengan gelar Magister Ilmu Ekonomi di Uncen Jayapuran ini mencontohkan di OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten fakfak, menurutnya program pembangunan RKB merupakan bentuk kegiatan fisik (Infrastruktur) yang membebani anggaran daerah yang cukup besar, namun OPD yang bersangkutan harus melakukan kajian berapa jumlah RKB yang dibangun tiap tahun dan berapa kapasitas siswa yang mengisi ruangan itu,
Menurut mantan Ketua OSIS 416 Fakfak bahwa hal ini dilihat dari aspek penyediaan infrastruktur (RKB) sebagai penunjang lancaranya pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar, tetapi yang lebih terpenting adalah, berapa jumlah siswa/siswi mengisi ruang RKB tersebut, ini juga soal, kata Mocha, oleh sebab itu kajian sebab akibat harus dilakukan setiap OPD sehingga pemerintah tidak menganggarkan anggaran program yang mubazir, Contoh Bupati dalam seminar belum lama ini.
Sementara itu, bagian Monitoring dan Evaluasi, dia mengkritisi kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak sebagai lembaga Independen yang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program dan kegiatan pemerintah yang berlangsung selama ini dan berjalan setiap akhir tahun anggaran,
Dikatakan, tidak hanya bappeda dan litbang, semua OPD dilingkungan pemerintah daerah kabupaten fakfak selama ini merek melakukan evaluasi khususnya berapa program yang telah dilaksanakan dengan menyerap berapa banyak anggaran, tetapi jarang sekali melakukan evaluasi terhadap Input, Outpun dan Income, terutama income, tegas bupati, ini harus dilakukan, Tandasnya.
“Bappeda dan Litbang juga dalam melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap realisasi kinerja program pemerintah daerah, tidak hanya fokus pada bidang berapa jumlah program dilaksanakan, tetapi juga melihat incomenya, selain Inptu dan Output, sebab kalau kita kejar program harus tuntas setiap tahun dan tidak evaluasi hasilnya maka pasti terjadi persoalan lain lagi karena Input, Output maupun Income harus dievaluasi secara menyeluruh, termasuk OPD juga demikian, jangan setiap tahun prosentasi program saja tetapi harus dievaluasikan hasilnya”, Minta Kaka M, Bupati Fakfak yang juga Ketua DPD Partai Golkar Fakfak itu.
Dia sangat berharap kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak sebagai OPD yang memiliki Independensi sebagai lembaga laboratorium perencanaan pembangunan agar betul-betul menyiapkan perencanaan progran dan kebijakan daerah yang bisa mencakup semua sektor pembangunan dan mengenai sasaran kebutuhan masyarakat dan kepentingan daerah, sebab menurutnya, kebocoran anggaran bisa terjadi apabila terdapat sebuah perencanaan yang gagal, Tutupnya Kaka Mocha, (ret)
