Fakfak – Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak telah memprogramkan 40 Orang dari berbagai unsur baik dari kalangan Pemerintah maupun Masyarakat untuk berangkat ke Bontang, (Kaltim) dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Program Strategis Nasional (PSN) Pupuk Kaltim di Fakfak – Papua Barat.
Nantinya, puluhan orang unsur Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Fakfak yang bakal berangkat ke Bontang. Kalimantan Timur ini untuk koordinasi dan konsultasikan persiapan rencana Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim di Fakfak tentunya pembiayaanya dari pemda Fakfak yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.
“Untuk mendukung kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dimaksud, Pemerintah Daerah melalui RKA Bappeda dan Litbang Fakfak Tahun Anggaran 2023 ini telah menganggarkan Anggaran sebesar Rp. 1,158 Miliar”, Ungkap Bupati. UT. sapaan Bupati Untung Tamsil, kegiatan ini menindaklanjuti usulan Dewan yang disuarakan oleh Fraks NasDem DPRD Fakfak.
Awalnya Fraksi NasDem DPRD Fakfak mengusulkan agar kegiatan tersebut dapat diakomodir oleh pemda Fakfak melalui APBD Fakfai Tahun Anggaran 2023, setelah mendengar dan menerima usulan tersebut, Bupati Fakfak dalam jawabanya merespon apa yang diusulkan Fraksi NasDem DPRD Fakfak, bahwa pada prinsipnya Eksekutif sependapat.
“Terhadap Pandangan Fraksi Nasdem tentang diprogramkan keberangkatan 40 orang ke Bontang. Kalimatan Timur dalam rangka koordinasi dan konsultasi Program Strategis Nasional (PSN) Pabrik Pupuk Kaltim dengan Alokasi Anggaran sebesar 1.158 Milyar dapat disampaikan bahwa Eksekutif sependapat dan mengapresiasi atas dukungan Legislatif terhadap Pembangunan Kawasan Industri Pupuk Di Kabupaten Fakfak.”, Jawab Bupati Fakfak merespon Usulan Fraksi NasDem kemarin.
Lanjut dijelaskan Bupati, Terkait dengan usulan Koordinasi dan Konsultasi rencana Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim di Kabupaten Fakfak, sebagaimana usulan Fraksi NasDem, Pemda Fakfak telah programkan dalam RKA OPD Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp.1.158.Miliar yang digunakan untuk pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Program Strategis Nasional (PSN) tersebut,
Pemerintah telah mengakomodir masing-masing unsur diantaranya unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sebanyak 25 Orang, Unsur Masyarakat Pemilik Hak Ulayat, Unsur Tokoh-Tokoh Masyarakat Non Formal lainya, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Fakfak yang membidangi Ekonomi.
“Sebanyak 40 Orang yang terdiri dari masyarakat pemilik hak ulayat dan Tokoh-Tokoh Informal Lainnya Serta 25 orang dari unsur Pemerintah Daerah termasuk Anggota DPRD Kabupaten Fakfak yang membidangi Ekonomi”, Ujar Bupati Fakfak dalam penjelasanya merespon usulan Dewan yang terhormat melalui mimbar DPRD Fakfak, (ret)
