Fakfak – Salah satu hal yang menjadi perhatian kelompok khusus adalah Afirmasi terhadap orang asli papua. dalam konteks otonomi khusus, afirmasi tidak boleh hanya berhenti pada penggunaan istilah orang asli papua dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Afirmasi harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata, terukur, dan dapat dilihat manfaatnya oleh masyarakat. karena itu, dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, kelompok khusus terus memberikan perhatian terhadap sejauh mana program dan kegiatan pemerintah daerah memberikan ruang dan manfaat yang nyata bagi orang asli papua fakfak.
“Kebijakan anggaran perlu memberikan perhatian terhadap peningkatan akses OAP Fakfak terhadap Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Pekerjaan, Pelatihan, Pengembangan Usaha, serta keterlibatan dalam Pembangunan Daerah.
Dengan demikian, keberpihakan kepada OAP bukan hanya menjadi pernyataan normatif, tetapi menjadi bagian nyata dari kebijakan anggaran daerah.”,Hal itu disampaikan oleh Kelompok Khusus Dewan pada Sidang Perubahan APBD Fakfak, Sabtu, 26 September 2026 malam di Gedung DPRD Fakfak
Falentinus sebagai Juru Bicara Kelompok Khusus menyampaikan bahwa kelompok khusus menyarankan pemerintah daerah untuk meninjau kembali secara menyeluruh mekanisme penerimaan mahasiswa afirmasi yang dibiayai melalui dana otonomi khusus, mulai dari proses pendataan, verifikasi dan validasi calon penerima, mekanisme seleksi, penetapan perguruan tinggi dan program studi, hingga mekanisme pemberian hak-hak mahasiswa selama menjalani pendidikan.
“Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan afirmasi benar-benar memberikan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP), dilaksanakan secara transparan, objektif, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. penggunaan dana otsus untuk layanan pendidikan dan beasiswa bagi oap merupakan bagian dari arah penggunaan dana otsus di bidang pendidikan.” Terangnya.
