Fakfak – Kementerian Investasi/BKPM-RI melakukan penandatanganan kerja sama dalam program Kolaborasi PMA/PMDN dengan UMKM.
Kegiatan tersebut berlangsung di Bali, (18/12) siang dan dihadiri langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM-RI, Bahlil Lahadalia, SE, M.Si dan Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, Muhammad Haris Witjaksono.
Penandatanganan kerja sama dalam program Kolaborasi PMA/PMDN dengan UMKM ini dihadiri banyak awak media melalui daring, termasuk Harian Mata Radar Indonesia,
Muhammad Haris dalam laporanya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi atas kepercayaan kepada PT. Surveyor Indonesia untuk melaksanakan program kemitraan dalam upaya mewujdukan program kolaborasi usaha besar dengan UMKM di Indonesia..
Muhammad Haris dihadapan Menteri Investasi/Kepala BKPM-RI, Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa di tahun 2021 ini tercapai 89 perusahaan besar dan 383 UMKM dengan nilai komitmen mencapai 2,7 Triliun,
“Kami menyambut baik persaingan ini dan sangat berbangga karena kami dilibatkan secara aktif dalam bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi dengan membangun jalan baru,
Karena upaya tersebut adalah bagian dari kerja keras pemerintah agar kepastian pasokan bagi industry besar secara bertahap namun pasti dan beralih pada pemasok-pemasok lokal sehingga tercipta kondisi pasokan”, Jelasnya.
Sementara itu Imam Soejodei sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM-RI melaporkan juga bahwa salah satu arahan Menteri Investasi untuk meningkatkan realisasi investasi yang berkualitas, inklusi, merata, bergerak sektor riil didaerah maka salah satu program unggulan Kementerian Investasi/BKPM-RI adalah kolaborasi dengan UMKM dengan diberikan ruang dan kesempatan yang sama.
“Capaian program kolaborasi usaha besar dengan UMKM adalah, tahun 2020 196 UMKM dan 56 usaha besar dengan total komitmen investasi, Rp. 1,5 Triliun, sementara di tahun 2021 UMKM 383 dan usaha besar 89 dengan total komitmen investasi Rp. 2,7 Triliun
Selanjutnya kontrak kerja sama di tahun 2021 77 Usaha besar dengan 317 UMKM, proses menuju kontrak kerja sama di tahun 2022 adalah 12 usaha besar dengan 66 UMKM”, Urai Imam.
Bahlil Lahadalia mengatakan pandemi Covid – 19 mulai merebah sejak tahun 2020 sampai saat ini, ketika itu tidak ada satu orangpun yang mampu meramal akan terjadi bencana Non alam seperti demikian yang mampu merubah semua sendi-sendii kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi.
Pemerintah hadir untuk menjawab seluruh persoalan tersebut dengan tetap melakukan berbagai strategi, salah satunya adalah membangun pertumbuhan ekonomi, disisi lain pemerintah dituntut untuk menyediakan lapangan pekerjaan ditengah pandemi sementara wabah terus berontak,
“Kalau kita bicara konsumsi maka lagi-lagi kita bicara daya beli masyarakat, daya beli masyarakat itu terjadi kalau ada kepastian pendapatan, kepastian pendapatan itu ada apabila ada lapangan pekerjaan, dan yang mampu dan hanya bisa ciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat adalah swasta karena tidak hanya oleh pemerintah”, Terang Bahlil.
Pendapatan negara, kata Bahlil, sebesar 79 % dari total APBN adalah bertumpuk kepada pajak, pajaknya dari mana, tanya Bahlil, sebagian besar pajak negara ini dari pihak swasta,
“Pajak paling besar itu pajak swasta, jadi sekarang yang menjadi pahlawan ekonomi bangsa ini adalah pelaku usaha besar maupun usaha kecil UMKM,
Jadi pemerintah mengurus pengusaha dari besar maupun kecil, dari luar maupun dalam negeri, semuanya dilakukan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat”, Komtimen Bahlil Lahadalia. (ret)
