Fakfak – Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak diminta untuk melakukan Intervensi secara serius soal penyajian dan pengelolaan data masyarakat yang dianggap tidak mampu dalam rangka menyiapkan (Data Bace) untuk kepentingan penerimaan bantuan masyarakat. saatnya seluruh Kampung dan Distrik berperan.
Penyajian dan pengelolaan data penerima bantuan masyaraat tersebut harus obyektif dan transparan. Ketika seseorang dianggap mampu dalam hal kebutuhan ekonomi riil maka jangan dimasukkan dalam daftar dengan kategori tidak mampu. Jangan hanya untuk mendapatkan alokasi bantuan masyarakat seseorang mengklaim diri tidak mampu.
Jadi. Ketika ada petugas dari kementerian/lembaga tertentu yang hendak mendata warga maka yang lebih berperan adalah Aparat Dustrik terutama aparat di Kampung-kampung tersebut. Sebab yang tau warga setempat adalah aparat kampung dan RT apalagi.
Tujuanya untuk memberikan data warga secara obyektif dan transparan kepada petugas yang mendata dilapangan. Jangan ada penduduk siluman kemudian mengklaim diri tak mampu ketika rencana bantuan dikucurkan. Dan ini bisa mengambil hak orang lain.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak. (SDL) Sadali Lahadalia ketika mengikuti pelaksanaan Musrenbang Distrik di Tomage, Senin, 24 Februari 2026 kemarin. Ketika itu kegiatan setingkat Distrik itu dipimpin langsung Bupati Fakfak. Samaun Dahlan dan didampingi Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik. turut hadir sejumlah pimpinan OPD. Dan Kepala Distrik setempat.
Sadali mengatakan, jika proses penyajian dan pengelolaan data tidak obyektif maka data miskin atau orang tidak mampu tidak berkurang selama proses pemerintahan berlangsung nyaris bertambah.
Kenapa, karena orang yang dianggap mampu mengklaim diri sebagai orang tidak mampu hanya untuk mendapatkan bantuan. Ini kesalahan petugas lapangan yang harus diawasi ketat oleh aparat pemerintah dibawahnya.
Akibatnya apa, data penerima bantuan itu tidak berkurang melainkan bertambah. Sementara data orang mampu ikut naik karena mereka mengklaim diri sebagai orang tidak mampu. olehnya itu pemerintahan dibawahnya (Aparat Kampung-red) harus obyektif menyajikan data warga dengan baik dan benar.
“Jadi soal data ini, saya berharap pemerintah daerah terutama kepala-kepala kampung bisa melakukan Intervensi langsung saat tim pendataan turun. Sebab ketika bantuan turun banyak orang mengaku sebagai warga penerima bantuan atau miskin. Padahal dia mampu.
Sedangkan orang yang tidak mampu tidak tercantum didalam data. Yang terjadi adalah. Yang mampu semakin banyak dan miskin tidak berkurang. Nanti diakhir pemerintahan tidak ada perubahan data miskin berkurang menjadi sejahtera di Fakfak ulah pengelolaan data yang tidak obyektif cenderung asal-asalan”, Jelasnya.
Pernyataan SDL/Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak itu didasarkan pada proses penonaktifan sebanyak 6.700 Orang BPJS PBI (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Penerima Bantuan Iuran) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak – Provinsi Papua Barat
Sejujurnya disampaikan Mantan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak ini bahwa pemerintah sangat rugi ketika data sebanyak ini dinonaktifkan. Meskipun dari pihak Kementerian menyatakan penonaktifan tersebut berlaku hanya 3 bulan kedepan akan tetapi sangat mempengaruhi siklus penerima bantuan sosial di Kabupaten Fakfak.
Publik berharap kedepan harus ada sinkronisasi data yang baik. Dimana pemerintah dan BPS Kabupaten Fakfak sepakat menggunakan satu data yang benar-benar obyektif dan akuntabel.
Termasuk juga pihak Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak juga berperan aktif melakukan pembahuran setiap data yang ada di Dukcapil sehingga lajur pertumbuhan data bisa diketahui secara muda dan pasti.
Diketahui bahwa, kebijakan ini bertujuan memperbarui data agar bantuan tepat sasaran, bukan karena pengalihan anggaran ke program MBG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir berbagai media menyatakan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan untuk segmen penerima bantuan iuran (PBI) yang sempat dinonaktifkan akan diaktifkan kembali secara otomatis dalam kurun tiga bulan.
Ia menjelaskan, periode reaktivasi ini berlaku selama tiga bulan. Terhitung mulai 1 Februari 2026 sebagai masa pemutakhiran dan verifikasi data peserta. penonaktifan sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen PBI JK dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Yang mulai berlaku 1 Februari 2026.
Melihat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Yang dikeluarkan 5 Februari 2025 lalu. Bertujuan untuk mengintegrasikan data sosial –ekonomi untuk akurasi data bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Secara nasional. Pemerintah menonaktifkan 11 Juta PBI BPJS. Penonaktifan tersebut merupakan proses kepesertaan Desil 6-10. Kebutuhan anggaran yang disiapkan untuk membayar PBI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9,07 Miliar.
Berikut penjelasan Desil : 1-10 dalam kategori mampu dan tidak mampu
Desil 1: 10 persen rumah tangga paling miskin (sangat tidak mampu), Desil 2: Kelompok miskin, Desil 3: Hampir miskin, Desil 4: Rentan miskin, Desil 5–6: Kelompok menengah bawah, Desil 7–10: 30 persen rumah tangga paling sejahtera, Artinya, Desil 1–4 termasuk kelompok prioritas utama penerima bansos karena berada pada 40 persen tingkat kesejahteraan terbawah.
Bagaimana Cara Menentukan Desil?, Penentuan peringkat tidak hanya melihat penghasilan bulanan. Pemerintah menggunakan sejumlah indikator sosial ekonomi, antara lain : Kepemilikan aset, Kondisi rumah tempat tinggal, Tingkat pendidikan anggota keluarga, Jenis pekerjaan, Jumlah tanggungan
Data tersebut diolah menggunakan metode statistik oleh instansi pemerintah yang menangani urusan statistik nasional, sehingga hasilnya lebih objektif dan terintegrasi.
Sistem desil 1–10 menjadi dasar utama dalam menentukan penerima bansos Kemensos. Desil rendah berarti tingkat kesejahteraan lebih rendah dan menjadi prioritas bantuan, sedangkan desil tinggi menunjukkan kondisi ekonomi lebih stabil.
Dengan memahami arti desil dan rutin mengecek status melalui aplikasi resmi, masyarakat dapat memastikan apakah termasuk kelompok prioritas penerima bansos tahun 2026 atau tidak.
Kronologi Penonaktifan BPJS PBI
Penonaktifan PBI BPJS berlangsung cepat, kurang dari satu bulan. Kebijakan ini bermula dari diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3/HUK/2026 pada 19 Januari 2026.
Aturan tersebut memerintahkan penonaktifan 11 juta peserta PBI akibat pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam pembaruan tersebut, 11 juta peserta dinilai sudah naik desil.
Adapun penerima PBI hanya diperuntukkan bagi masyarakat Desil 1–5 atau kelompok miskin. Pada 22 Januari 2026, aturan tersebut resmi berlaku setelah ditandatangani Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI, Dhahana Putra.
Sepuluh hari setelah diberlakukan, 11 juta peserta PBI dinonaktifkan dan digantikan dengan peserta baru yang masuk kategori desil miskin.
Kebijakan yang dinilai minim sosialisasi ini membuat sejumlah pasien terdampak kesulitan mengakses layanan kesehatan.
