Laporan : Rustam Rettob/Wartawan
Fakfak – Dalam rangka menyambut tahun politik 2029 mendatang, partai politik mulai memanaskan mesinnya masing-masing, salah satu yang dilakukan adalah dengan adanya konsolidasi internal. Partai Golkar Provinsi Papua Barat kini terus membangun konsolidasi internal melalui pelaksanaan Musda Tingkat Kabupaten Se-Provinsi Papua Barat.
Kegiatan Musda Golakr Tingkat DPD Kabupaten Se-Papua Barat bakal dihadiri langsung Ketua DPD Golkar Papua Barat. Samaun Dahlan. Ketua DPD papua Barat ini keseharianya sebagai Bupati Fakfak periode 2025-2030. ia tentunya memerintahkan kepada seluruh DPD II Tingkat Kabupaten untuk melaksanakan Musda.
Perintah Ketua DPD II Partai Golkar menindaklanjuti Instruksi DPP Partai Golkar. Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Bahlil meinginstruksikan kepada seluruh DPD I maupun DPD II Golkar Se-Indonesia khususnya bagi yang belum melaksanakan Musda agar segera melaksanakan Musda.
DPD Golkar Provinsi Papua Barat merespon Instruksi tersebut dan telah melaksanakan Musda dibeberapa Daerah Kabupaten Se-Papua Barat. seperti Musda Golkar Kabupaten Kaimana. DPD Golkar Papua Barat dihadiri Sekretaris telah menyelesaikan agenda Musda tersebut hingga terpilihnya Suny Syamsu periode 2026-2030.
Sejatinya, Forum Musda Golkar Tingkat Kabupaten meminta tiga agenda. pertama Membahas Program Kerja, Kedua, Meminta Pertanggungjawaban Pengurus, serta Ketiga adalah, Memilih Ketua/Fotamteur Pengurus DPD Golkar yang baru untuk masa kepengurusan 5 Tahun berikutny. tiga agenda ini dibahas didalam Forum yang dihadiri perwakilan Distrik maupun Organisasi Saya Dibentuk maupun Terbentuk.
Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat. Samaun Dahlan disela kesibukannya bersama masyarakat menyambut kemeriahan HUT Ke-81 Republik Indonesia, Kamis, 13 Agustus 2026 kemarin mengakui dalam waktu dekat akan mengadakan roadshow ke beberapa Kabupaten di Papua Barat untuk melaksanakan Musda atas perintah DPP Partai Golkar kepada seluruh jajaran didaerah.
“Benar, kami telah mendapatkan perintah dari DPP Untuk segera melekasnakan Musda Golkar di tingkat DPD Kabupaten Se-Papua Barat. karena itu. setelah upacara peringatan HUT ke-81 RI besok. kami segera ke Manokwari untuk melaksanakan Musda Manokwari Raya. tekhnisnya akan diatur besok. untuk DPD Kaimana telah dilaksanakan Musda. sedangkan Fakfak rencana 15 Agustus 2026 besok, kita berharap semua berjalan aman dan lancar”, Jelasnya by ponsel kepada mataradarindoensia.com.
Sebelumnya, Instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menjadi penanda dimulainya percepatan konsolidasi organisasi di seluruh daerah. DPD Partai Golkar Papua Barat pun tak luput dari instruksi tersebut dan diwajibkan menuntaskan Musyawarah Daerah (Musda) paling lambat 30 Agustus 2026 sebagai bagian dari penataan kepengurusan dan penguatan mesin partai menuju agenda politik mendatang.
Ketentuan itu tertuang dalam Surat Instruksi DPP Partai Golkar Nomor SI-11/DPP/GOLKAR/VII/2026 tertanggal 17 Juli 2026 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Kahar Muzakir dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua maupun Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam surat instruksi itu, DPP menegaskan bahwa pelaksanaan konsolidasi organisasi di sejumlah daerah belum berjalan optimal sesuai target yang telah diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar roda organisasi bergerak lebih efektif dan kepengurusan di setiap tingkatan memiliki legitimasi yang kuat.
Karena itu, DPP menetapkan tenggat waktu yang wajib dipatuhi seluruh jajaran partai. Musyawarah Daerah (Musda) Tingkat Kabupaten/Kota harus selesai paling lambat 30 Agustus 2026. Selanjutnya, Musyawarah Kecamatan (Muscam) ditargetkan rampung pada 31 Oktober 2026, sedangkan Musyawarah Desa/Kelurahan (Muslur) wajib diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026.
Selain meminta seluruh tingkatan kepengurusan menyelesaikan agenda musyawarah tepat waktu, DPP juga menginstruksikan agar hasil pelaksanaan konsolidasi organisasi dilaporkan secara berkala kepada DPP melalui Bidang Kepartaian. Mekanisme pelaporan tersebut dimaksudkan agar proses konsolidasi di daerah dapat dipantau secara langsung hingga seluruh tahapan selesai.
Bagi DPD Partai Golkar Papua Barat, instruksi tersebut menjadi sinyal dimulainya tahapan penting dalam menentukan kepemimpinan partai lima tahun ke depan. Musda tidak hanya menjadi forum penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, tetapi juga menjadi arena pemilihan Ketua DPD yang akan memimpin konsolidasi partai menghadapi berbagai agenda politik.
Instruksi DPP tersebut sekaligus menegaskan komitmen Partai Golkar untuk mempercepat regenerasi kepemimpinan, memperkuat kaderisasi, serta memastikan struktur organisasi dari tingkat kabupaten hingga desa terbentuk secara utuh sebagai modal menghadapi kontestasi politik di masa mendatang.
