Malut – Masih teringat hangat ditelinga publik dan melihat secara jelas dimata banyak orang, Gubernur Sherly ikut dalam rombongan Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Indonesia menuntut ke pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan uang tidak memangkas anggaran transfer ke daerah
Pasalnya jika anggaran transfer ke daerah dipangkas maka otomatis berpengaruh terhadi sejumlah pembangunan yang telah direncanakan ada tahun anggaran 2026 mendatang, terutama soal janji kampanye politik 2024 lalu. Pemangkasan ini juga menjadi dampak buruk terhadap rencana daerah melakukan inoveasi terhadap pembangunan daerah
Lebih-lebih. Daerah pasti mengalami keuslitan karena soal pembayaran gaji ASN terutama P3K yang jumlah hingga ratusan orang diberbagai daerah. Karena itu harapan para Gubernur Se-Indonesia termasuk Bupati maupun Walikota agar Menteri Keuangan urungkan niat lakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah dalam tahun anggaran 2026 besok.
Manuver Gubernur Maluku Utara. Shelry Lao mendapat tanggapan keras terhadap Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Wakil Rakyat asal Partai Gerindra bernama Mislan Syarif ini menyayangkan sikap Gubernur Malut yang turut meminta tambahan anggaran pusat ke daerah sementara anggaran yang ada saja tidak mampu serap habis.
Melalui akun tiktok #GarudaMuda08. Wakil Rakyat Dapil Kabupaten Taliabu ini mengecam keras tindakan Kepala Dinas PUPR Malut dan Kepala Bappeda Malut pada pelaksanaan anggaran perubahan tahun 2025 kemarin. ketika itu mereka janji menurunkan sejumlah program yang sudah diperjuangkan ternyata setelah penetapan program tersebut tidak ada didalam DPAP.
Mungkinkah Wakil Rakyat ini bersama masyarakat Kabupaten Taliabu di PHP-Kan (Pemberi Harapan Palsu) oleh Kadis PUPR dan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara. Ketika rapat paripurna beberapa hari kemarin yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Malut. Kader Gerindra itu memberikan tanggapan keras atas dokumen anggaran perubahan tahun anggaran 2025 kemarin.
“Mendengar pidato wakil gubernur selaku pemerintah, kita mendengar penyebutan angka-angka, dan menurut saya penyebutan angka-angka ini normative saja, tetapi yang perlu kita gali sekarang adalah bagaimana isi dokumen yang dipertontonkan setebal ini ke kita selaku wakil rakyat, berapa besar kepentingan rakyat didalam dokumen ini, tetapi DPRD tidak diberikan waktu untuk menggali dan mengkaji dokumen ini.
Jangan sampai angka-angka yang tertuang didalam dokumen ini hanya sebatas retorika tetapi sebenarnya kami selaku wakil rakyat tidak tau, karena coba lihat jadwal. Hari ini dan besok sudah persetujuan, tidak mungkin kita mau buka dan duduk baca dan kaji satu-satu dokumen sebesar itu, makanya sharusnya tim TAPD sebagai penyusun anggaran dari awal memberikan dokumn ini kepada kami, jangan sampai DPRD terlambat mengkaji ini barang terkesan yang menghambat sidang adalah DPRD. Ini kan keliru.
Karena terus terang, beberapa dokumen yang terjadi, setelah kami RDP dengan beberapa OPD. Kadang hari ini ada tapi besok mau tanda tangan program yang sudah ada didalam psotur anggaran itu dia hilang, kalau sudah ketuk palu mau apalagi. Ini untuk pemerintah dan menjadi perhatian kita bersama, jadi sekali lagi jangan buru-buru untuk menandatangani ini, kita harus kaji lebih dalam lagi.”, Terang Syarif.
Ia lanjut mempertanyakan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap daerah terpencil yang ada di Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, menurutnya, selama ini belum ada program pemerintah yang terlihat merubah wajah daerah terpencil terutama di Kabupaten Taliabu disana, dia bahkan memprotes Gubernur Maluku Utara sibuk minta tambahan anggaran pusat padahal yang ada saja tidak mampu serap habis.
“Saya sebagai Wakil Rakyat dari daerah yang terluar dan terpencil ini mau lihat sebesar apa perhatian pemerintah provinsi Maluku utara kepada kami, kemarin bilang ada, pada saat toki palu tidak ada, Nol, ini yang saya takutkan, jangan sampai 2026 nol lagi, dengan gagahnya Kadis PUPR menyampaikan dengan gagahnya Kepala Bappeda menyampaikan bahwa ada, terakhir kemarin nol, Taliabu tidak.
Kalau memang provinsi ini (malut-red) tiak mampu melihat kami lepaskan kami dan kami siap bergabung dengan Sulawesi, jangan pak. Pemerintah pusat potong anggaran katanya 700 miliar, yang ada saja tidak habis belanja, bagaimana mau minta lagi ke pusat, coba lihat serap kita sekarang, mau minta tapi yang ada saja tidak habis.,apa yang mau kita bicara lagi, sudah terlalu pak kami teriris ini dari daerah terjauh, silahkan pak, saya sudah siap di PAW kalau hanya karena ini saya menuntut keadilan saya punya negeri”, Tegasnya.
(ret)
