Fakfak – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Fakfak Masa Sidang Ketiga, Tahun Sidang 2022 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung selama 2 hari akhirnya ditutup, Jumat, (1/7) malam bertempat di Gedung Sidang DPRD Kabupaten Fakfak – Provinsi Papua Barat.
Sebelum penutupan rapat ini secara seremonial, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui prosedur tata tertib dewan maka setiap Fraksi dipersilahkan untuk menyampaikan pandangan akhirnya sebagai bentuk rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan di Daerah.
Fraksi Karya Pembangunan mampu merekomendasikan 21 point hasil pembahasan mereka selama rapat inin berlangsung yang ditujukan kepada Bupati Fakfak dan jajaran dilingkup pemerintah daerah,
Rekomendasi yang termuat sebanyak 21 butir tersebut salah satunya mengenai dukungan terhadap pengusulan rencana pembentukan DOB Provinsi Bomberay Raya,
Fraksi gabungan beberapa partai politik ini menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut atas dasar aspirasi dukungan masyarakat Kabupaten Fakfak
Bahwa terhadap pengusulan rencana pembentukan DOB Provinsi Bomberay Raya yang kini menggema di seantore Provinsi Papua Barat hingga kini menjadi topik pembahasan Kemendagri maupun Komisi – II DPR RI.
Makrus Kripsul, Anggota DPRD Fakfak/Asal Partai Golkar dari Fraksi Karya Pembangunan saat membacakan point rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa pengusulan pembentukan DOB Provinsi Bomberay Raya merupakan dasar acuanya adalah Aspirasi Rakyat karena itu DPRD merekomendasikan untuk mendukung.
“Bahwa seiring dengan adanya aspirasi masyarakat dalam pembentukan DOB Provinsi Bomberay Raya, maka terhadap hal tersebut Fraksi Karya Pembangunan menyatakan dukungan dan merekomendasikan untuk pembentukan Provinsi Bomberay Raya”, Begitu isi rekomendasi dukungan yang telah disampaikan Fraksi Karya pembangunan untuk ditindaklanjuti.
Diketahui sebelumnya bahwa rencana pembentukan DOB Provinsi Bomberay Raya bakal meliputi Fakfak, Kaimana, Bintuni, dan Teluk Wondama, selain itu juga keempat wilayah pemerintahan ini mengusulkan pemekaran DOB Kabupaten masing-masing. (ret)
