Jakarta – Banyak sekali kiritikan ataupun sorotan menyangkut adanya pelaksanaan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menurut banyak pihak bahwa efisiensi tersebut tidak harus dilakukan ditengah angka ekonomi masyarakat mulai terpuruk, katanya.
Bahkan sebagian memandang bahwa efisiensi yang dilakukan Prabowo sebagai bentuk terjadi penumpuk sejumlah kegiatan yang menjurus pada kepentingan kelompok tertentu atau orang per orang. Padahal jika dilihat dari sisi efisiensi tersebut termaktub ada 3 hal penting.
Pertama, terjadi pengurangan atau pemotongan adanya penumpukan anggaran perjalanan dinas kepala OPD di berbagai daerah sehingga anggaran tersebut sejatinya digunakan untuk kepentingan masyarakat, selain itu juga semakin tinggi biaya perjalanan dinas maka program dan kegiatan pro rakyat pasti tidak bisa dilaksanakan oleh karena anggaran terserap habis di biaya perjalanan dinas.
Kedua, Kegiatan FGD dan juga Seminar, menurut Prabowo. Kegiatan Fpcus Grup Discution merupakan bentuk kegiatan yang positif dimana bisa bertemua beberap ahli dan kelompok untuk membicarakan hal-hal penting kaitan dengan pembangunan, namun dari siklus anggaran yang ada sejatunya anggaran FGD sudah harus dikurangi sehinggha anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainya di masyarakat.
Ketiga menyangkut dengan Seminar atau sejenisnya, Prabowo bukan tidak mendukung kegiatan seminar-seminar yang dilakukan pemerintah atau kerja sama lainya namun Prabowo lagi-lagi memangkas anggaran seminar ini untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat. Itulah alasan kenapa terjadi efesiensi dan beberapa diantaranya adalah Perjalanan Dinas, FGD dan Seminar.
Gubernur Maluku. Hendrick Lewarisa menegaskan bahwa kebijakan Prabowo lakukan efisiensi terhadap anggaran tidak berpengaruh terhadap program yang ada diberbagai daerah, Hendrik didampingi Wakilnya. Abdullah Vanath menyampaikan bahwa sebetulnya program prioritas diberbagai daerah tetap dan terus disupprot oleh pemerintah pusat sepanjang untuk kepentingan rakyat.
“Jadi kegiatan yang tidak terlalu mendesak seperti Seminar-Seminar, perjalanan dinas, seminar-seminar, tapi kita sadar juga bahwa selama ini banyak kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dan itu tidak dilakukan efisiensi
Nah, justru kita bersyukur lewat kebijakan Pak Prabowo ada kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat sehingga ini terbaik bagi Negara dan bangsa ini, sehingga uang yang dipungut dari wajiba pajak rakyat itu dipergunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat” Terangnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi hal tersebut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, adanya kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif. Kebijakan ini dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.
“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sebagian yang lain dirugikan, tetapi paling tidak arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang dimaui pemerintah,” kata Wijayanto dilansir Antara pada Jumat 31 Januari 2025.
Kendati demikian, ia menyebut realokasi belanja negara yang tidak dikelola dengan baik akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat berdampak terhadap ekonomi, sehingga ukuran dan alokasinya menjadi faktor utama.
Kebijakan melakukan efisiensi anggaran kata dia memang membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN, tetapi tentu akan ada efek negatif bagi sektor-sektor tertentu pastinya. “Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi secara cukup masif,” jelasnya.
Sebelumnya Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari lalu menuliskan, ada delapan jejeran pemerintah yang terimbas pemangkasan anggaran pada pemerintahan Prabowo. Mulai dari Kementerian, TNI, Polri, kejaksaan, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan juga bupati/walikota.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya.
Prabowo juga menyampaikan, efisiensi ini dilakukan agar fokus anggaran bisa semakin efisien. Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Seperti makan bergizi gratis, juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” kata Sri Mulyani dilansir pada 27 Januari 2025.
Lebih lanjut, Wijayanto ikut menanggapi persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Katanya, MBG pula memerlukan pengelolaan transparan dan efisien. Sebagai langkah mitigasi, ia menyarankan agar efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian. (ret)
