Home / Metro / Kesehatan / Kategori Rawan Sedang Dalam Pemilu 2024, Pj. Gubernur Papua Barat Imbau Jaga Kondusifitas Daerah.

Kategori Rawan Sedang Dalam Pemilu 2024, Pj. Gubernur Papua Barat Imbau Jaga Kondusifitas Daerah.

Pemilu 2024, kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi yaitu, Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04), Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, diantaranya, Banten (66,53) Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27) dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, diantaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69) dan Jambi (12,03).

Laporan : Rustam Rettob/Wartawan.

Fakfak – Pj. Gubernur Papua Barat. Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, M,Si mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan di Wilayah Provinsi Papua Barat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah jelang pemilu serentak tahun 2024 agar selalau aman dan terkendali.

“Nanti kita akan menghadapi Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan terakhir nanti dipenghujung Tahun 2024 akan kita hadapi Pemilu Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota-red), karena itu kita jaga semua kondusifitas dan hubungan baik.

Bagi bapak/ibu yang punya Partai Politik maupun Komunitas lainya diharapkan bekerja dengan baik dan terus bergandengan tangan membangun demokrasi yang baik, kita harus hindari hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan kita”, Pesan Pj. Gubernur Papua Barat.

Hal ini disampaikan Pj. Gubernur Papua Barat yang merupakan Mantan Kapolda Papua Barat serta 2 kali menjabat Kapolda Papua itu saat didampingi Istri tercintanya pada acara Silaturahmi bersama dengan Keluarga Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara di Kabupaten Fakfak, Senin, (19/6/2023).

Khusus untuk Kabupaten Fakfak, Pj. Gubernur Papua Barat lebih menekankan pada kehidupan sosial berbudaya dan bermasyarakat yakni, Satu Tungku Tiga Batu, budaya tersebut hanya dimiliki Kabupaten Fakfak sehingga harus dijaga dan dirawat karena menjadi landasan kehidupan bersaudara di daerah ini.

“Satu Tungku Tiga Batu merupakan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah tetapi itu hanya di Kabupaten tercinta kita Fakfak artinya. Saya Kau dan Dia tetap Satu apakah itu Adat, Agama maupun kehidupan lainya kita tetap satu”, Bangga Waterpauw dalam kesempatan kemarin.

Sebelumnya dirilis bawaslu.go.id bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

“Kami harap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” ucapnya dalam peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, (16/12/2022) lalu.

Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi yaitu, Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04).

Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, diantaranya, Banten (66,53) Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27) dan Nusa Tenggara Timur (56,75).

Sebanyak delapan Provinsi masuk dalam kategori rendah, diantaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69) dan Jambi (12,03).

Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi masyarakat ini menambahkan, isu terkait netralitas penyelenggara pemilu menjadi isu utama dari lima isu strategis yang terungkap dalam IKP 2024.

Lolly menilai polemik netralitas menjadi pengalaman penting dalam menjada kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu kedepan.

“Pelaksanaan tahapan di provinsi baru juga menjadi perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Dikatakan Lolly, potensi polarisasi masyarakat tidak boleh dilupakan. Dia berpesan isu ini harus mendapat perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu.

Lalu mitigasi dampak penggunaan media sosial, serta ,elakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.

“Terakhir, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan,” tuturnya.

About admin

Check Also

Komisi VII Dorong BP Tangguh Tingkatkan Partisipasi Tenaga Kerja Lokal di Papua Barat

Bintuni – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa pengembangan proyek Kilang LNG ...

Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi “Amicus Curiae” MK

Jakarta – Presiden Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri mengajukan diri menjadi Sahabat Pengadilan atau Amicus Curiae Mahkamah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!