Fakfak – Percepatan pembangunan lumbung ikan nasional yang dipusatkan di Ambon, Provinsi Maluku dipastikan akan berbuah angin segar untuk Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana-provinsi papua barat, hal itu disampaikan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada mataradarindonesia.com, minggu, (4/4) kemarin dibandar udara torea fakfak.
Menurut pria kelahiran Banda, / Maluku 7 Agustus 1976 ini kepada awak media bahwa dampak positif dari pembangunan lumbung ikan nasional di Maluku terhadap Kabupaten Fakfak – Kaimana di Provinsi papua barat karena selain kawasan ambon sebagai LIN sementara ada 13 titik sebagai penampung dan bisa tersebar sampai ke Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak.
Program penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional ini di era kepemimpinan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun program ini tidak berjalan secara efektif sehingga melalui kepemimpinan Presiden Joko Widodo, BKPM menindaklanjuti arahan presiden untuk melanjutkan program dimaksud untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat dibidang kelautan dan perikanan.
“Lumbung Ikan Nasional ini sudah pernah di rumuskan lewat kebijakan negara melalui kepemimpinan pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) namun belum berjalan, 4 bulan sebelumnya BKPM dan beberapa kementerian diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemetaan dalam rangka implementasi investasi sehingga BKPM, Menteri Perhubungan, Menteri KKP, Gubernur Maluku, kami buatkan pemetaan dan formulasi kawasan industri perikanan dengan Newport”, terang Lahadali didampingi Plh. Bupati Fakfak, Alibaham Temongmere.
Lanjut pria yang dilantik menjadi Kepala BKPM ke-19 pada 23 Oktober 2019 ini bahwa untuk memuluskan program tersebut, pemerintah dalam pemetaan tersebut hasilnya memindahkan pelabuhan ambon yang sekarang ke salah satu lokasi yang baru dengan target lokasi mencapai 200-300 hektare.
“Kita memindahkan pelabuhan ambon yang sekarang ke salah satu lokasi yang baru dengan target luas areal mencapai 200-300 hektare, akhirnya kita bagi, leading sektor bagi infrastruktur menjadi tanggung jawab kementerian perhubungan, leading sektor untuk wilayah penangkapan dan bisnis adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan tanggung jawab BKPM adalah untuk leading sektor izin investor dan kawasan industry”, Urai Bahlil Lahadalia.
Jebolan STIE Port Numbay, Jayapura, Universitas Cenderawasih, dan SMK Yapis Fakfak (Bahlil-red) mengakui pasca pihaknya bersama Kemenhub, KKP, didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail meninjau lokasi tersebut, Presiden tiba di ambon untuk melihat hasil kerja mereka bertiga (BKPM, Kemenhub, KKP), termasuk Gubernur Maluku
“Kemarin Pak Presiden sudah tinjau lokasi tersebut direncanakan tahun 2021 ini akan dimulai dengan beberapa proses tahapan dengan target tahun 2023 sudah harus selesai,
Selain kawasan industri sebagai lumbung ikan nasional ada 13 titik sebagai penampung sehingga kami ada dorong agar fakfak-kaimana bisa menjadi salah satu titik penampungan hasil tangkapan ikan, konsepnya lagi kita siapkan sekarang”, Tutup dia lalu beranjak menuju pesawat bersama rombongan kemarin, (ret)
