Perbincangan Hangat Pangdam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema dengan Unsur Pejabat Pemerintah Prov Papua Barat, Bupati Fakfak dan Bupati Kaimana disela rangkaian acara HUT Kota Fakfak Ke-122 (16/11) kemarin, foto ; Humas Korem Fakfak.
Laporan : Rustam Rettob/Wartawan.
Fakfak – Kejadian di Wilayah Kabupaten Bintuni-Provinsi Papua Barat belum lama menyisahkan banyak pengalaman penting untuk semua pihak terutama jajaran Pemerintah agar didalam penyelenggaran program dan kegiatan terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan proyek fisik dan berada dilokasi yang sangat jauh dari pantauan aparat negara setidaknya untuk menyiapkan ruang agar libatkan aparat keamanan baik TNI maupun rekan-rekan dari Polri.
Ditemui mata radar indonesia di VIP Room Bandara Torea Fakfak, Kamis, (17/11) kemarin, kepada dua awak media, Komandan Komando Daerah Militer atau Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema menegaskan bahwa situasi dan kondisi saat di wilayah Eks. Insiden pembantaian kemarin terbilang sangat kondusif dan sudah aman karena aparat telah melakukan langkah-langkah penegakkan hukum terhadap pelaku pembantaian brutal tersebut.
“Insiden di Wilayah Bintuni khususnya Jalan Trans Bintuni – Maybrat sebetulnya menjadi pelajaran dan pengalaman berharga buat kita semua agar kedepan aparat keamanan negara selalu dilibatkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah karena berkaitan dengan ketahanan dan keyamanan masyarakat disuati wilayah, saya sampaikan bahwa saat ini aparat telah melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, Tegas Komandan Kodam XVIII/Kasuari.
Gabriel meminta kepada Pemerintah Daerah dalam struktur formalnya sampai ke tingkat kampung/desa, maka pemda harus memberikan lampu hijau kepada aparat kampung sekalipun untuk menjaga keamanan bersama masyarakat untuk jangan segan-segan melibatkan TNI maupun teman-teman dari Polri karena TNI/Polri merupakan alat negara yang siap digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Ketika aparat diminta untuk melakukan pengamanan terhadap setiap kegiatan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan maka sebagai aparat negara atau alat negara tentu akan mengambil langkah-langkah antisipatif secara terukur, pendekatanya adalah keamanan dan seperti di Bintuni adalah proses penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelakunya”, Tegas orang nomor satu di Kodam XVIII/Kasuari.
Jenderal mengimbau kepada semua pihak termasuk Pemerintah Daerah dan jajaranya, juga Masyarakat agar memotret (melihat) kondisi yang terjadi kemarin di jalan trans Bintuni – Maybrat agar tidak lagi terulang kembali, pembelajaran untuk masyarakat bahwa kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ini dapat dipengaruhi oleh segelintir orang atau sekelompok orang yang membuat sturktur pemerintah ini terkesan lemah nyaris tidak ada aparat. Jangan..!
“Pemerintah Daerah dan Masyarakat agar memoterte (melihat) kejadian yang terjadi itu tidak boleh terjadi lagi, pembelajaran untuk masyarakat bahwa jangan sampai kejadian itu terulang kembali karena ini hanya ulah segelintir orang yang menginginkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara sampai struktur terendah di kampung terkesan tidak ada perangkat pemerintah daerah, ada masyarakat kok, ada kepala kampung kok, hanya 10 orang tidak bisa dinyatakan bahwa tidak boleh, aparat sellau siap dan hadir untuk masyarakat, bangsa dan negara kesatuan republik indonesia”, Terang Komandan Kodam XVIII/Kasuari.
Diluas lebih lanjut, semua kembali kepada porses pembangunan yang berjalan sehingga pembangunan atau kata lain program pemerintah harus kita dorong paling utama, tentu setiap pembangunan didalamnya ada unsur keamanan tujuanya apa dalam rangka menjamin keselamatan keamanan setiap mereka yang melakukan aktifitas pelayanan program pemerintah kepada masyarakat.
“Bukan terbalik, begitu ada kejadian keamanan yang dimajukan, tidak salah dan memang betul keamanan hadir atas nama negara disetiap persoalan demi menjaga kedaukatan bangsa dan negara, berkaca dari binutni, harus bangun hubungan sinergitas bersama antara aparat keamanan bahkan sisi keamanan kita dorong lebih awal agar memastikan kondisi suatu wilayah itu aman dan terkendali kemudian disusul dengan tahapan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan”, Tutup Jenderal.
