Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham menyoroti pernyataan Amien Rais dI sebuah video yang viral di YouTube dan menuai polemik publik. Idrus menilai, pernyataan itu mencerminkan minimnya penerapan prinsip tabayyun atau verifikasi dalam menyampaikan informasi di ruang publik.
Idrus mengaku terkejut dengan konten video tersebut, mengingat hubungan yang selama ini terjalin erat antara Amien Rais dan Presiden Prabowo Subianto sejak masa Koalisi Merah Putih pada 2014.
“Saya seperti disambar petir di siang bolong. Dulu komunikasi beliau dengan Pak Prabowo sangat intens dan solid. Bahkan lebih dari sekadar mitra koalisi, keduanya saling menopang secara pemikiran. Karena itu, saya bertanya, ke mana perginya semangat silaturahmi itu? Mengapa tidak bertabayyun sebelum menyampaikan tudingan serius ke publik?” ujar Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) 2014 ini, Minggu (3/5/2026) dalam keterangan tertulisnya diterima mataradarindonesia.com.
Menurut Idrus, kedekatan Amien Rais dan Prabowo bukanlah hubungan politik biasa. Dalam dinamika Koalisi Merah Putih 2014, keduanya dikenal memiliki komunikasi yang cair, intens, dan penuh kepercayaan. Karena itu, perubahan sikap yang ditunjukkan melalui pernyataan terbuka dinilai menjadi pertanyaan besar.
“Hubungan itu dibangun dengan modal kepercayaan dan silaturahmi yang panjang. Maka sangat disayangkan jika kemudian ruang publik justru digunakan untuk melontarkan tuduhan tanpa proses klarifikasi,” kata dia.
Idrus menegaskan, demokrasi memang menjamin kebebasan berpendapat. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dimaknai tanpa batas, apalagi jika berpotensi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ia menekankan bahwa dalam perspektif agama, khususnya Islam, tabayyun merupakan prinsip fundamental yang wajib dipegang dalam komunikasi publik. Prinsip ini mencakup verifikasi sumber (tatsabbut), pemeriksaan isi informasi, konfirmasi kepada pihak terkait, hingga menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi sebelum kebenarannya jelas.
“Tabayyun itu bukan sekadar cek fakta. Ada proses menyeluruh mulai dari memeriksa kredibilitas sumber, isi informasi, hingga memberi ruang klarifikasi kepada pihak yang dituduh. Tanpa itu, kita berisiko terjebak dalam disinformasi,” ujar Idrus.
Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran tuduhan tanpa verifikasi, terlebih yang menyangkut moralitas seseorang, dapat berdampak serius dan merusak tatanan sosial maupun politik.
Dalam konteks tersebut, Idrus mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah mengambil tindakan terhadap konten yang dinilai mengandung hoaks dan ujaran kebencian.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak menempuh jalur hukum terhadap Amien Rais, melainkan menjalankan kewenangan administratif sesuai undang-undang, seperti melakukan take down terhadap konten bermasalah.
“Langkah Komdigi sudah tepat dan proporsional. Ini bukan soal membungkam kritik, tetapi menjaga ruang publik dari konten yang mengandung fitnah dan disinformasi,” kata Idrus.
Dalam siaran pers resminya, Komdigi menyatakan bahwa video yang diunggah Amien Rais mengandung narasi fitnah, serangan personal, serta ujaran kebencian terhadap Presiden. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah penurunan konten guna menjaga kualitas informasi di ruang digital.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin apresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menangani polemik video pernyataan Amien Rais yang dinilai mengandung unsur fitnah dan ujaran kebencian.
Menurut Nurul, tindakan Komdigi yang memilih menurunkan (take down) konten tanpa langsung menempuh jalur hukum adalah langkah yang tepat dan proporsional dalam menjaga ruang digital tetap sehat.
“Langkah Komdigi sudah tepat, yakni melakukan penindakan administratif sesuai kewenangan. Ini penting untuk menjaga ruang publik digital kita tetap kondusif tanpa harus langsung melakukan kriminalisasi,” ujar Nurul kepada Golkarpedia, Senin (4/5/2026) dalam keterangan tertulisnya.
Legislator Partai Golkar asal Kota Bandung dan Kota Cimahi ini juga menilai keputusan yang diambil Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mencerminkan pendekatan yang seimbang antara penegakan aturan dan menjaga iklim demokrasi.
Lebih lanjut, Nurul mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi harus diiringi tanggung jawab, terutama bagi tokoh publik yang memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat.
“Kebebasan berpendapat memang dijamin, tetapi setiap pernyataan – terutama yang bersifat personal dan sensitif – harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai berkembang menjadi fitnah yang merugikan pihak lain,” tegasnya.
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) ini menekankan bahwa pernyataan politik seharusnya berfokus pada substansi kebijakan dan kepentingan publik, bukan pada isu-isu personal yang tidak didukung oleh bukti yang jelas.
“Diskursus politik kita harus sehat dan berbasis data. Jika tidak, maka yang terjadi adalah degradasi kualitas demokrasi karena ruang publik dipenuhi narasi yang tidak dapat diverifikasi,” lanjut Nurul.
Dalam konteks ini, Nurul Arifin juga mengimbau seluruh pihak, politisi maupun masyarakat, untuk lebih bijak dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi di ruang digital.
“Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi. Jangan sampai kebebasan yang kita miliki justru disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar,” pungkasnya.
Lebih jauh, Idrus menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap penting dalam demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan dengan cara yang beretika dan bertanggung jawab.
“Kalau memang ingin menjadi moralis sejati, justru tabayyun itu wajib. Tanpa itu, kritik bisa berubah menjadi fitnah. Bahkan, kebenaran yang disampaikan dengan cara yang salah bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” tegasnya.
Idrus pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di tengah derasnya arus digital saat ini.
“Jangan kejar viral. Viral itu sesaat, tapi dampaknya bisa panjang. Mari biasakan tabayyun agar ruang publik kita tetap sehat dan bermartabat,” pungkas Idrus.
(rls/ret)
