Fakfak – Anggota DPR – RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie membeberkan bahwa dalam tahun anggaran 2021, pemerintah pusat akan memekarkan 10 DOB provinsi yang ada di Indonesia, dari target 10 provinsi yang akan dimekarkan itu tidak termasuk papua dan papua barat,
Disampaikan Kader PDI Perjuangan Dapil Papua Barat di DPR-RI itu bahwa jika papua terinklut maka konsentrasinya ke wilayah provinsi papua, tidak termasuk wilayah provinsi papua barat.
Hal itu disampaikan kader terbaik PDI Perjuangan itu dalam acara peresmian Tol Laut yang berlangsung di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, kamis, (21/1) kemarin,
Ketika itu dia menyampaikan bahwa pihaknya meski di Komisi – V DPR-RI namun akan diminta oleh Komisi – II DPR-RI untuk memberikan pandangan soal rencana pemerintah memekarkan sejumlah DOB di tanah air pada tahun ini
“Perlu saya sampaikan bahwa hanya ada 10 provinsi yang akan dimekarkan tahun anggaran 2021, dan itu tidak tidak termasuk provinsi di tanah papua”, Singkatnya kepada awak media kemarin di distrik Kokas.
Menurut dia, mesikpun dari 10 itu tidak termasuk provinsi di tanah papua, namun kemudian jika ada provinsi baru yang muncul maka lebih kepada provinsi papua bukan papua barat, Ucap Ijie.
“Kalaupun ada di tanah papua maka lebih pada papuanya, bukan di provinsi papua barat”, Tutur politis PDI Perjuangan yang juga pejuang pemekaran provinsi papua barat tersebut,
Dia meminta kepada semua pihak terutama orang-orang tertentu untuk tidak menjadikan isu pemekaran sebagai kepentingan pribadinya, “Jadi jangan jadikan isu pemekaran ini sebagai kepentingan pribadi dia”, Ujar Jimmy.
Dia berjani akan menyuarakan pemekaran daerah otonomi baru di papua barat ketika pembahasan 10 pemekaran baru provinsi di gedung DPR-RI, “Ketika ada pembahasan di DPR-RI maka kita akan diundang dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk menyuarakanya”, Tutupnya.
Diketahui bahwa, di provinsi papua barat pemerintah sedang berupayah untuk memekarkan 1 provinsi baru lagi yakni Povinsi Papua Barat Daya, mudah-mudahan perjuangan dan proritas 10 provinsi DOB tersebut bisa terinklut dalam keputusan dan pengesahan DPR-RI, (ret)
