Jakarta – Sejauh ini selain suara mayoritas mendukung Bahlil Lahadalia. Menteri ESDM RI. untuk maju Calon sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada Munaslub, 20 Agustus 2024 besok setelah Rapimnas ditengah mundurnya Airlangga Hartarto.
Suara dari Daerah menuntut agar semua rekomendasi Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota yang ditanda tangani Airlangga harus dibatalkan karena tidak mendengar aspirasi dari daerah baik DPD I di Provinsi maupun DPD II di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Merespons suara mayoritas dan daerah yang meminta agar rekomendasi dukungan tersebut yang ditanda tangani Airlangga harus dicabut karena terindikasi tidak mendengar suara/apirasi dari daerah. Bahlil menyampaikan hal tersebut harus menjadi perhatian dan sebaiknya DPP mendengar suara daerah.
Bahlil sampaikan bahwa esensi dari Partai Golkar adalah ada pada DPD I dan DPD II. Kalau DPP hanya mendistribusikan Kader ke Tingkat Nasional. Sebagian besar. Kata Bahlil juga tidak berproses dari daerah sehingga kadang tidak merespon setiap aspirasi yang disampaikan dari akar rumput di daerah.
“Esensi kebesaran Golkar itu ada daerah seluruh Indonesia, karena yang punya basis rekruitmen itu ada pada pimpinan Kecamatan, DPP hanya bagian mendistribusi kader di Tingkat elite. Nah, karena itu saya. Insha Allah kalau terpilih saya ingin mengembalikan marwah DPD I koordinasi dengan DPD II”
Hal itu disampaikan Bahlil ketika melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan semua DPD I dan DPD II serta Organisasi sayap partai Golkar seluruh Indonesia, Minggu, 19 Agustus 2024 malam di Jakarta. vidio amatir itu terlihat bahlil sedang memberikan atensi soal marwah DPD I dan DPD I Golkar Se-Indonesia.
Bahlil menegaskan bahwa DPP hanya memiliki fungsi control terhadap Partai secara global, namun demikian secara organisatoris dan berjenjang untuk mengetahui kader maka. Kata bahlil, yang tau DPD II adalah DPD I. dan seterusnya
“Jadi yang tau tentang DPD II itu adalah DPD I. sedangkan yang tau tentang Pimpinan Kecamatan adalah DPD II bukan DPD I, hirarki sudah ada maka Indahnya kita jalankan, Nah. Saya waktu bendahara di Papua. Setiap Pilkada Bendahara tekor.
Kalau bendahara sudah tekor maka maka rekomendasi dari DPP juga harus libatkan DPD I dong, jangan semuanya diambil oleh DPP. Itu ngga benar ceritanya, karena orang DPD I dan DPD II yang cukup capeh terkait dengan pemenangan kader dari daerah”, Tegasnya.
Bahlil pun merasa terganggu karena awalnya segelintir orang menyerangnya dengan menyebut dia bukan Kader Golkar. ia mengatakan bahwa yang menyebut dirinya bukan kader Golkar ia minta panggung khusus untuk berdebat serta berdiskusi terkait kegolkaran, karena hari ini dia bisa berada disejumlah lini yang sangat potensial karena kemampuanya diasah melalui Golkar.
“Organisasi sayap Partai Golkar ini sumber pengkaderan dari Partai Golkar. jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya bukan Kader Partai saya siap berdebat dan berdiskusi terkait kegolkaran di DPP tentang Golkar kedepan, biar kita ngobrol. Sebetulnya ini penting untuk saya sampaikan kepada kita semua”, Ujarnya.
Diketahui sebelumnya, berbagai daerah yang menyuarakan agar Ketua Umum terpilih Hasil Munaslub menggantikan Airlangga Hartarto besok membatalkan SKEP. DPP Golkar soal rekomendasi dukungan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Gubernur/Wakil Guberenur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota yang telah salah alamat. Tutup.
