Fakfak – Oknum Ketua Aliansi Goran Timur Lomin (Agorti) Pos Fakfak, Ridwan Kilian mengklaim Sekda dan jajaran Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak tidak mendukung Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dibawah kepemimpinan Untung Tamsil – Yoahan Dina Hindom
Pernyataan itu disampaikan Ridwan Kilian ketika berorasi dihalaman Kantor Bupati Fakfak, rabu, (2/2) kemarin diapit puluhan massa yang ikut bergabung didalam Forum Independen Pengawal Pembangunan (Fordefa) Kabupaten Fakfak.
Menurut Ridwan Kilian dalam tuntutanya bahwa jika Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tidak melakukan evaluasi total terhadap sistim birokrasi yang ada maka dampaknya yang merasakan adalah masyarakat kecil, katanya begitu.
“Hari ini, birkorasi tidak mencintai bupati dan wakil bupati dalam bentuk apapun, kami rakyat masih mencintai bupati dan wakil bupati sehingga kami mempertegaskan kepada tim anggaran (Eksekutif-red) secepatnya melakukan koordinasi dengan DPRD untuk sidang anggaran tahun 2022”, Minta Ridwan Kilian dalam orasinya.
Dia memperkenalkan ke public bahwa, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Untung Tamsil – Yohana Dina Hindom keduanya, kata Ridwan, mereka diusung dari rakyat, menurut dia, birokrasi sebesar pemda fakfak mau atur model apapun, bahasa dia, mereka masih mencintai Bupati dan Wakil Bupati Fakfak (UT-YDH).
“Kami minta, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak segera turunkan Sekda (Alibaham Temongemere-red), dan mengevaluasi Dinas-Dinas yang ada disini, pembongkaran birokrasi secepatnya harus dilakukan karena ini dampak negatif terhadap rakyat”, Mintanya.
Secara berulang-ulang, Ridwan Kilian meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak untuk mengevaluasi total birokrasi di pemerintahan saat ini,
Ridwan menuding, kerja-kerja birokrat dilingkungan pemerintah daerah tidak mendukung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, dia mengungkapkan lagi bahwa dasar keterlambatan tersebut menduga akibat karena dendam politik tahun 2020 kemarin.
“Kami minta kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak segera mengavaluasi birokrasi yang ada di Pemda Fakfak karena kerja mereka tidak mendukung bupati dan wakil bupati”, Tuding Ridwan Kilian.
Diketahui bersama bahwa, sebetulnya pesta demokrasi, pemilukada serentah bupati dan wakil bupati fakfak tahun 2020 telah berkahir,
Bupati dan Wakil Bupati Fakfak disetiap kunjungan kerja di Fakfak, keduanya kerap menyampaikan politik 2020 sudah selesai, semua bergandengan tangan majukan fakfak wujudkan Visi Fakfak Tersenyum, himbauan itu terus disampaikan.
Tetapi oknum Ketua AGORTI Fakfak, Ridwan Kilian, dia dalam orasi kemarin menyasar lagi ke belakang, mengulas kontestasi politik tahun 2020, dia mengklaim proses keterlambatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 akibat karena dendam politik.
“Ini akibat politik tahun 2020 berdampak pada birokrasi sehingga mereka sengaja menunda-nunda sidang anggaran daerah dampaknya adalah kami rakyat yang merasakan di masing-masing kampung, karena itu kami berharap bupati dan wakil bupati segera mengevaluasi birokrasi yang ada di Kabupaten Fakfak karena mereka tidak mendukung program Fakfak Tersenyum”, Ulas Ridwan Kilian.
Menurut dia, musim politik tahun 2024 masih jauh, dia pasangkan Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom pasangan lagi untuk pemilu 2024 mendatang,
“Saya mau bilang, Bupati dan wakil bupati fakfak pasti dua periode, jadi birokrasi maupun DPRD mau bikin apa saja kami masih dukung dong dua”, Cetus dia.
Ridwan kemarin ngotot harus hadirkan tim anggaran eksekutif untuk menjelaskan keterlambatan proses penyusunan dokumen perencanaan anggaran tahun anggaran 2022, “Hadirkan tim anggaran untuk menjelaskan ini semua”, Desak dia.
Mengenai terlambatanya penginputan dan proses penyusunan Naskah APBD Tahun Anggaran 2022 oleh tim Eksekutif, Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom saat menemui massa pendemo menjelaskan, terhambatnya proses penyusunan Anggaran Tahun 2022 dikarenakan ada tahapan dan prosedur yang harus diikuti, semuanya sudah mekanismenya..
“Yang perlu kalian tahu bahwa, pemerintah daerah ini diatur dari pusat. Terkait dengan anggaran yang hingga saat ini belum di sidang, tidak ada satu orangpun yang menghalangi agar anggaran tidak jadi. Tidak seperti itu,” jelas Yohana di depan massa.
Lebih lanjut Wakil Bupati menjelaskan, pemerintah harus menyediakan beberapa dokumen antara lain RPJMD, renstra dinas, renja dan RKA. Saat ini sudah tidak bisa melompat-lompat, tapi harus perjanjian bertahap.
“Saat ini memang masih belum bisa diselesaikan, tapi teman-teman masih tetap kerja untuk menyelesaikan. Saat ini masih input anggaran itu di masing-masing OPD,” lanjut Yohana. (ret)
