Fakfak – Bupati Fakfak. Samaun Dahlan didamping Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik menyerahkan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. Dokumen dimaksud diserahkan di gedung pertemuan Kantor Bupati Lantai 3. Rabu, 9 April 2025 dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD dilingkungan Pemda Fakfak
APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025 dalam penetapan kemarin sebesar Rp. 1,4 Triliun. Namun setelah dikonsultasikan ke Provinsi Papua Barat dan saat penyerahan ke Dinas, Kantor, Badan terkait sebesar Rp. 1,3 Triliun lebih
Sementara belanja pemerintah daerah adalah Rp. 1.406.984.20.000.273. dengan demikian defisit APBD Kabupaten Fakfak Tahun 2025 sebesar Rp. 48.221.513.78. defisit tersebut akan diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk ditutup menggunakan SiLPA.
Bupati Fakfak. Samaun Dahlan setelah menyerahkan DPA Tahun Anggaran 2025 saat memberikan arahan menyampaikan kedepan setelah DPA diserahkan maka kepala OPD jangan tidur karena DPA tersebut diserahkan didalamnya ada program dan kegiatan disertai dengan anggaran yang cukup besar.
Dikatakan perputaran ekonomi di kabupaten fakfak sangat bergantung pada APBD sehingga secepatnya semua kegiatan dirapatkan oleh masing-masing keapla bidang mauun kasubag untuk dilaksanakan secara bersama-sama, jangan ada kegiatan yang dilaksanakan ada yang masih tersimpan.
“Teman-teman OPD kalau sudah terima DPA jangan tidur lagi buka dan DPA rapat dengan kepala bidang kepala seksi serta staf di kantor mulai beda APBD yang ada terkait dengan kegiatan, jangan ada lagi kegiatan yang terlambat berjalan di atas perubahan kalau sampai diatas bulan juni dan juli ada kegiatan di OPD yang belum berjalan maka saya akan tarik untuk saya geser ke perubahan, jadi semua kegiatan yang bersifat fisik mulai dari sekarang sudah siapkan itu dan semua sudah harus masuk di daftarkan di LPSE
Semua kegiatan harus daftar dan kemudian silahkan untuk melakukan koordinasi agar ini semua dapat berjalan harus cepat, saya ulangi, jangan tidur lagi artinya yang selama ini mungkin kebiasaan OPD kita ini dulu simpan yang lain dulu kemudian kasih jalan ini dulu,
Tidak boleh begitu, bila perlu serentak semua harus jalan, fakfak ini 90% ketergantungan masyarakat ada pada APBD kita, jadi kalau kita terlambat untuk melaksanakan jalanya APBD atau realisasi APBD maka sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat”, Tegas Bupati Fakfak.
Bupati tegaskan Kepala OPD tidak melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam DPA itu secara tertutup dan sendiri, ia mengingatkan ke semua kepala OPD agar program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama, dibahas bersama semua bidang dan staf di kantor.
Menurutnya, sebab pelaksanaan anggaran itu hanya satu tahun anggara, sehingga program yang sudah direncanakan dan ditetapkan sudah bisa dilaksanakan tanpa harus menyembunyikan program dan kegiatan, semua segera dilaksanakan.
“Jangan lagi ada pekerjaan yang di akhir tahun dan belum dibayar, jangan ada lagi, usahakan kontrak itu jangan masuk lagi di bulan Desember, sebab Oktober paling tinggi November semua pelaksanaan kontrak itu sudah harus selesai agar jangan ada lagi terbentur persoalan hukum di kemudian hari, persoalan hukum ini selalu menjadi sesuatu yang tidak baik”, Warning Bupati Fakfak. (ret)
