Laporan : Rustam Rettob/Wartawan
Jakarta – Catatan IMF dalam Press Releassenya belum lama ini bahwa ketika indonesia menerapkna kebijakan larangan ekspor ke luar negeri tentunya akan berdampak terhadap negara lain karena bisa mengalami kerugian yang cukup besar,
Pernyataan rilis dan data IMF ini dibantah terbuka Menteri Invetsasi/Kepala BKPM RI. Bahlil Lahadalia yang trend dengan anak kampung dari Fakfak – papua barat. Bahlil tanyakan, waktu indonesia mengalami kerugian apakah dipikrikan oleh negara lain, menurutnya, tidak ada.
“Menyangkut merugikan negara lain, apakah waktu indonesia rugi negara lain ada memikirkan kita.? Indonesia pernah punya sejarah panjang tentang IMF. Tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi yang merekomendasikan resep untuk ekonomi kita kembali adalah IMF, industry ditutup, dirgantara : Bansos ditutup akhirnya daya beli masyarakat lemah, disitulah cikal bakal deindustrialisasi, bunga kredit dinaikkan akibatnya hampir semua pengusaha koleps, kredit macet assetnya diambil, apa yang terjadi, ? negara kita lambat untuk menuju pertumbuhan ekonomi. di tahun yang sama (1998) Malaysia menolak rekomendasi IMF,”, beber bahlil.
Bahlil mempertanyakan maksud IMF menyampaikan pikiran yang sangat bertentangan dengan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan republic indonesia, dari mana kerangka berfikir yang menyebut bahwa larangan ekspor akan berdampak buruk terhadap negara lain, apakah IMF atau negara lain memikirkan indonesia selama ini.
“IMF mendiagnosa kepada negara yang hari ini lagi susah, jangan ikut campur indonesia, IMF kan sudah mengakui pertumbuhan ekonomi sudah baik, IMF juga mengakui neraca perdagangan indonesia sudah baik kenapa IMF katakan kebijakan menyetop impor merugikan negara lain, apakah indoensia rugi negara lain memikirkan,
Menurut saya, IMF keliru dan ngawur, dan kebijakan yang sudah dilakukan indonesia dibawah kepemimpinan Bapak Presiden. Jokowi saat ini sudah ada di jalan yang benar dan tepat. Kita menghargai pandangan mereka tetapi tidak terima pandangan yang tidak obyektif bahkan mereka tidak tau tentang arah dan tujuan bernegara kita”, Tegas Bahlil.
Hilirisasi Sebagai Nilai Tambah Penciptaan Lapangan Pekerjaan.
Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk meningkatkan nilai Investasi setiap tahun, perintah Jokowi dilaksanakan pria berdarah maluku itu dengan serius sehingga selama menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM nilai investasi naik setiap tahun dan terciptanya lapangan pekerjaan yang sangat tinggi.
Disampaikan Bahlil bahwa, 2019 masih lebih banyak pada sektor jasa dan ditahun tersebut hanya 61 Triliun pada sektor industri, sehingga Jokowi memerintahkan untuk kementerian yang ia pimpin tentunya fokus pada penciptaan nilai tambah lewat pertambangan, 2020 dinaik dari sektor jasa menjadi manufactur, tahun 2022 investasi mencapai 171 Triliun (FDI yang masuk dibidang manufaktur.
“Ini malah saya melihat adam ketakutan dari kelompok tertentu ketika indonesia dalam kondisi trend sudah bagus atau dijalan yang benar, ada apa ini maksudnya ?”, tanya Menteri Investasi.
Bahlil beberkan lagi bahwa IMF menanyakan terkait Ekspor bahan baku, IMF merekomendasikan untuk tetap melakukan ekspor, publik harus tau bahwa Eroap dan dunia telah membangun sebuah konsensus tentang pembangunan yang berkelanjutan lewat SDGs, lingkungan kemudian lapangan pekerja untuk masyarakat, pemberdayaan dan great.
“Kalau indonesia tetap melakukan proses ekspor bahan baku maka bayangkan berapa puluh juta atau ratusan juta bahan baku indonesia yang ditambang tanpa memperhatikan pengelolaan lingkungan dengan baik, berapa banyak orang yang lapangan pekerjaannya bis akita tidak cipatakan dengan baik, berapa nilai tambah yang hilang akibat rekomendasi ini,
Jadi menurut saya, standard ganda yang dibangun disaat bersamaan negara lain melarang ekspor seperti Amerika, jadi kenapa indonesia yang diusik, menurut saya, karena menyangkut wibawah harga diri harkat dan martabat serta kedaulatan negara, Indonesia tidak boleh diintervensi oleh negara manapun.”, Terangnya.
IMF dalam catatan sejarahnya bahwa dia pernah menjadikan indonesia sebagai pasien yang gagal diagnose, ibaratnya, menurut bahlil, apakah pasiej selalu mengikuti petunjuk dokter sudah menjadikan pasien dari UGD ke ICU,
“Sakit kita yang seharusnya tidak perlu operasi dia operasi kita total, sudah operasi gagal juga tindakan operasinya, ini sesuatu yang tidak terlalu mencerminkan pandangan yang okbyektif bagi pembangunan bangsa dan negara kita”, tegasnya.
IMF Mungkin Baru Bangun Tidur atau Lagi Tidur.
Bahlil katakan bahwa IMF kini sedang tidur alias tidak mengikuti perkembangan karena tidak membaca konsensus dari hasil G20, indonesia memprakarsasi untuk bagaimana mengglokan hilirisasi dan kolaborasi UMKM di dalam komuniti bersama kepala-kepala negara di G20, terbaca diparagrfa 37.
“Bahwa betul waktu indonesia dibawah ke WTO tentang nikel belum ada Konsensus diantara negara-negara itu, tapi kami pemerintah republik indonesia atas perintah Pak Presiden Jokowi perjuangkan itu untuk dimasukkan dalam keputusan bersama melalui forum G20 kemarin,
Persetujuanya adalah bahwa hilirisasi adalah bagian keputusan bersama diparagraf 37 untuk memberikan ruang kepada masing-masing negara mengelola ekonominya, penciptaan nilai tambahnya dengan keunggulan-keunggulan komparatif di masing-masing negara.
Atas dasar itu, Indoensia meluncurkan Namanya Bali Kompendium dengan substansinya bahwa. Indoensia memberikan ruang kepada masing-masing negara untuk memikirkan membuat startegi dan langkah-langkah komprehensif dalam rangka pengelolaan SDA untuk meningkatkan nilai tambah di negaranya sendiri. Tanpa harus negara lain intervensi, jadi IMF ini baru bangun tidur”, urai Bahli.
Tujuan Bernegara ini Untuka Apa. ?
Sebuah negara berkembang menjadi negara maju tidak hanya dilihat dari berapa pendapatan per kakpita, No. itu hanya satu syarat, kata Bahlil, syarat berikutnya adalah tentang industrialisasi.
“Jadi tidak mesti pendapatan perkapitan sebuah negara tinggi kemudian negara tersebut masuk didalam negara maju, Contoh, Uni Emirat Ara : Pendapatan perkaitan 40 ribu lebih tetapi tidak trmasuk negara maju karena tidak membangun industrialisasi.
Sementara Korea pendapatan perkapitanya tidak lebih dari 30 ribu tetapi negara masuk kategori negara maju karena mampu menciptakan nilai tambah dari sebuah proses indisutrialisasi dan teknologi,
Jadi negara kita indonesia ini jangan dibodoh-bodohi lagi, dia (IMF-red) kita indonesia masih tidak tau apa-apa, kalau Menteri yang cumin tau baca buku yang bisa diperlakukan begitu.
Menteri era Jokowi ini dibidang ekonomi semua pelaku kadang tidak ada buku diciptakan sendiri, bagaimana bis akita negara indonesia mau ditipu-tipu terus”, Terangnya.
