Pulau-Pulau Kur di bawah Wilayah Pemerintahan Mana ?
(Oleh : Asri Sirvev / Ketua Himakursel – Kota Tual).
Sabtu, 16 Oktober 2021 – 69 Tahun Pulau-Pulau Kur dimata Pemerintah Daerah (54 Tahun Kabupaten Maluku Tenggara, Dan 15 Tahun Kota Tual). bahwa negara indonesia adalah Negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, dan agama, baik dari sabang sampai merauke yang terikat dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Yang memiliki 17.500 pulau dengan luas daratan 30% dan luas lautan 70%, tentulah terpisah oleh lautan dan tinggal di pelosok-pelosok daerah terpencil.
Namun di mata UUD 1945 setiap anak bangsa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan Pendidikan, Kesehatan, komunikasi, transportasi, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang layak, dan sarana pendukung yang lain dalam menjawab kesejahteraan masyarakat. untuk mengantarkan anak bangsa menuju masyarakat yang adil dan Makmur.
Hal ini yang menjadi dorongan para pejuang kita yang terdahulu, untuk percepatan pemekaran provinsi, kota, kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan dan desa dalam mempercepat proses pembangunan untuk menjawab keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara merujuk pada syarat pembentukan daerah otonom yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan lebih merata. Pembentukan daerah otonom juga bertujuan agar masyarakatnya lebih mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri dan potensi daerah. sebagaimana di jelaskan sebagai sebuah persyaratan pembentukan daerah dalam UU No 23 tahun 2014.
UU ini tidak hanya di pakai sebagai rujukan pemekaran daerah baru, namun juga jadi rujukan bila otonom daerah baru tidak mampu mengembangkan maka bisa di gunakan untuk jadi rujukan untuk menyatukan satu wilaya administrasi dari dua wilaya yang baru di mekarkan.
Pada prinsipnya pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
Tetapi, Hal tersebut Justru berbanding terbalik dengan Kondisi yang saat ini di alami oleh masyarakat dua kecamatan di pulau-pulau kur, hal mana Pemerintah daerah Kota Tual yang sudah berjalan hampir tiga periode ini, kami dari masyarakat pulau-pulau yakni dari dua kecamatan (Kur Utara dan Kur Selatan ). Masih jauh tertinggal dari semua itu, sehingga menjadi hak kami hadir untuk menuntut hak-hak itu sebagai anak bangsa dan sebagai warga Kota Tual.
Pertama Soal Transportasi.
Bahwa kapal sebagai sarana angkut yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, dimana sejauh ini, desa-desa yang ada di kur seperti Desa Mangur, Fadol dan Kaimear sampai saat ini belum ada satupun transportasi yang beroprasi di sana.
Padahal Kota Tual ini memiliki 5 kecamatan, dari 5 kecamatan tersebut ada tiga kecamatan di pulau-pulau, bahkan setiap kecamatan memiliki desa yang ada di pulau yang lumayan jauh dari ibu kota kecamatan, sehingga seharusnya ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Tual, hal ini perlu kami sampaikan sebab sering terjadi tragedi yang miris bagi warga Pulau-pulau kur, di mana kecelakaan laut pada tahun 2019 yang menimpa warga Kur selatan sebanyak 10 orang yang hilang tanpa kabar, dan 4 orang hilang di tahun 2021, di mana dua orang berhasil selamat dan 2 orang lainnya bahkan sandal merekapun tidak ada jejak hingga hari Ini, sungguh tragedi yang memilukan bagi warga masyarakat Pulau-Pulau Kur, akibat dari tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga disana meski dengan perahu seadanya di gunakan untuk berlayar, dimana hati dan perasaan para pelayan masyarakat di pemerintah Kota Tual.
Kedua Soal Bahan Bakar Minyak (BBM)
Soal BBM, baru beberapa minggu terakhir ini warga pulau-pulau Kur di batasi untuk mengangkut BBM meskipun seliter dengan alasan menjaga terjadinya kecelakaan laut, Namun Pemerintah Daerah dan ASDP, juga perhubungan laut tidak memberi solusi lain atas persoalan ini. dimana BBM sangat di butuhkan oleh masyarakat pulau-pulau, terjadinya kelangkaan BBM disana, mengakibatkan harga BBM di pulau-pulau Kur naik dua kali lipat hingga mencapai harga fantastis, dimana Bensin yang harganya Rp15.000 naik sampai Rp20.000/liter dan minyak tanah Rp10.000/liter, akan tetapi semua instansi terkait dan Pemerintah Daerah menutup mata atas persoalan yang terjadi disana.
Ketiga Mengenai Kebutuhan Telekomunikasi
Komunikasi sebagai salah satu sarana pendukung dalam menjawab persoalan yang ada, Hal yang paling memprihatinkan dimana sudah 3 tahun terakhir ini para pelajar mulai dari SD, SMP dan SMA harus berminggu-minggu menyebrang ke Kota untuk ikut simulasi dan ujian nasional. Bukan hanya itu, kerap kali ASN meninggalkan tempat tugas hanya dengan alasan pengiriman data mulai dari pihak kecamatan, pihak medis hingga tenaga guru. Jika persoalan ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan stakeholder yang ada, tentu yang menjadi korban atas persoalan ini ialah masyarakat dan generasi muda daerah ini.
Keempat Ketersediaan Infrastruktur Jalan.
Jalan yang merupakan jantung pembangunan dalam rangkah mempercepat Akses perekonomian warga disana, sungguh di sayangkan bila sampai di pulau Kur Utara dan Kur Selatan, jalan lingkar kur yang digusur dari tahun 1992 sampai saat ini belum ada tindak lanjut, sampai pada tahun 2019 kemarin Pemerintah Daerah Kota Tual melakukan penggusuran setelah sekian lama terbengkalai, namun sama saja, tidak ada tindak lanjut hingga saat ini,
Masyarakat tidak di beri ganti rugi atas penggusuran tersebut, tanaman mereka digusur, bahkan kebun wargapun di gusur, Semua itu tidak digubris oleh warga dan sebagai bentuk hibah masyarakat hanya semata-mata untuk mendapatkan jalan yang layak,
Namun sejauh ini jalan hanya sebatas penggusuran tanpa ada kejelasan kapan dilakukan pengaspalan jalan tersebut, bukan hanya jalan lingkar kur yang menjadi persoalan namun jalan utama yang di lintasi oleh warga, yang menjadi penghubung antar desa sampai saat inipun pembangunannya belum merata. contohnya di kecamatan Kur Selatan dan di beberapa desa di kecamatan pulau-pulau kur, Kapan kami dilayani Tuan dan Puan di Pemerintah Kota Tual
Kelima Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan.
Dimana Kantor camat di Kur Selatan di bangun tanpa fasilitas, bahkan camat dan jajaranya sampai detik ini tidak ada di tempat. anggaran kecamatan tidak di gunakan untuk menjawab persoalan yang di hadapi masyarakat.
Mereka (Masyarakat-red) mengurus KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan lain-lain terpaksa harus menyebrang ke Kota untuk pengurusan di kota tual, lantas kecamatan di bentuk untuk apa ? Bahkan lebih fatalnya Pemerintah Kecamatan Kur Selatan hanya menggunakan data fiktif untuk mencairkan anggaran, seperti anggaran 17 agustus tahun 2021 lalu, namun implementasi di lapangan tidak ada.
Keenam Untuk Bidang Pendidikan.
Pendidikan sebagai jantung peradaban yang membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan namun sarana prasaran disana tidak memadai mulai dari kesediaan buku di perpustakaan, Gedung yang layak, laboratorium, computer dll. bahkan problem terbesar adalah ada sebagian guru yang sering lalai dalam menjalankan tugas dalam proses belajar mengajar sehingga di juluki guru ulangan dan guru ujian karena hanya hadir pada momen ulangan dan ujian, selain itu, baru pada beberapa minggu yang lalu akibat terbatasnya sarana telekomunikasi jaringan internet siswa SMP di Pulau-Pulau Kur bahkan melakukan simulasi Ujian On line di Tepi pantai Namaselap Desa Sarmaf demi mendapat jaringan untuk kelancaran berkomunikasi via on line.
Ketujuh Bidang Kesehatan
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar, namun sarana pra sarana disana tidak mendukung, mulai dari kesediaan pengobatan sampai dengan alat pendukung penanganan pasien gawat darurat, tenaga medispun terbatas. bahkan dokter menghilang tanpa kejelasan dari 2018 sampai saat ini tidak ada kabar, dan Puskesmas Desa di beberapa desa hanya jadi huni oleh hewan-hewan karena tidak ada tenaga medis.
Kedelapan Sumber Daya Alam
Kecamatan kur selatan dan PP kur memiliki sumber daya alam yang sejauh ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam proses pengelolaan dan pengembangan sehingga hasil alam tersebut harus di ekspor ke seram bagian timur (SBT), bahkan kur juga perna dicantumkan sebagai lumbung pangan kota tual. Namun bantuan pertanian belum sampai ke warga masyarakat di dua kecamatan ini sebagai sebuah jawaban atas janji PEMDA Kota Tual menjadikan kur sebagai lumbung pangan kota tual.
Kur secara keseluruhan memiliki potensi yang sangat luar biasa, mulai dari, cengkeh, palah, kenari, kelapa, ikan, bahkan dari para wisatapun ada disana, potensi ini bisa di kembangkan sebagai income daerah untuk menjawab tujuan awal pemekaran otonomi daerah baru.
Olehnya itu, Kami meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Tual agar :
- Transportasi laut (Veri) dapat beroperasi minimal lebih dari satu kali dalam seminggu dengan mengambil jalur Desa mangur, fadol hingga kaimer harus Kembali beroperasi.
- Pihak pertamina harus menyediakan agen BBM kecamatan, dalam Rangka menjawab kebutuhan masyarakat di pulau-pulau.
- Pemerintah daerah, DPRD kota tual dan Dinas infokom harus mengahadirkan telecomunikasi di PP kur dan kur selatan.
- Pemerintah daerah dan DPRD Kota Tual harus menindak lanjuti jalan yang sudah lama tidak dibangun.
- Pemerintah daerah dan DPRD harus mengevaluasi Camat persoalan anggaran dan kinerja di tingkat kecamatan (Camat Kur Selatan),
- Pemerintah daerah harus memfasilitasi kebutuhan sarana pra sarana Pendidikan dan sekaligus mengevaluasi tenaga-tenaga Guru yang lalai dalam menjalankan tugas.
- Pemerintah dan Dinas Kesehatan harus menyediakan fasilitas kesehatan serta mengevaluasi tenaga Kesehatan yang lalai dalam menjalakan tugas.
- Pemerintah daerah harus menyediakan penada untuk menampung hasil sumber daya alam di pulau-pulau kur dan kur selatan.
Demikian sebagai pengetahuan kita bersama berkaitan dengan masalah-masalah yang selama ini terjadi di pulau-Pulau Kur, Selanjutnya sebagai Pemuda Kur kami butuh Dorongan dan kerjasama dari semua Komponen Daerah untuk sama-sama dapat mewujudkan Masyarakat Pulau-Pulau Kur yang Adil, Makmur dan sejahtera, Terima Kasih.
Editor : Redaktur Mataradarindonesia.com
