Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, wacana penambahan kementerian di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Tidak perlu dikaitkan dengan pemborosan uang negara. Menurut Yusril, seharusnya yang dilihat dari wacana itu adalah bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan ke depan.
“Wacana yang berkembang Pak Prabowo ingin menambah jumlah kementerian menjadi 40, itu sah saja. Jumlah kementerian memang harus disesuaikan dengan program yang dibuat Pak Prabowo ketika kampanye,” ujar Yusril. Sabtu, 18 Mei 2024
“Penambahan jumlah kementerian tidak perlu dikaitkan dengan pemborosan, tetapi harus dilihat dari sudut efektivitas menjalankan roda pemerintahan dan rumitnya masalah yang kita hadapi. Indonesia negara besar dan jumlah penduduk yang besar pula,” sambungnya.
Yusril lantas mengungkit Malaysia yang memiliki 19 menteri, di mana penduduknya kurang dari 10 persen penduduk Indonesia. Lalu, Thailand punya 36 kementerian, sedangkan Jepang punya sekitar 40 menteri dan menteri negara.
“Jadi tergantung saja pada kebutuhan dan rumitnya masalah yang dihadapi, bukan harus dilihat dari faktor bagi-bagi kekuasaan,” jelas Yusril.
Yusril menekankan, jumlah kementerian bisa saja ditambah, tetapi dengan amandemen UU Kementerian Negara. Dia menyebut upaya tersebut bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR sekarang, atau setelah Prabowo dilantik dengan menerbitkan Perppu.
“Apa bisa Prabowo terbitkan Perppu sehari setelah dilantik? Bisa. Jangankan sehari, satu menit sesudah dilantik saja sudah berwenang. Karena satu detik saja sesudah mengucapkan sumpah sebagai Presiden di sidang MPR, kewenangan Prabowo sebagai Presiden sudah 100 persen. dia berwenang melakukan apa saja yang menjadi kewenangan seorang Presiden,” terangnya. (rls/ret)
