Manokwari – Dewan Pimpinan Pusat. Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) paten merekomendasikan Jenderal (Purn) Paulus Waterpauw kepada Presiden Joko Widodo melalui Mendagri untuk ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat setelah masa Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2016-2022 berkahir bulan Mei besok.
KNPI beralasan bahwa suhu politik dan stabilitas situasi keamanan di Papua Barat jelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang dipastikan grafiknya cukup tinggi sehingga pemerintah pusat harus lebih selektif agar menunjuk seorang untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Barat periode 2022-2024 dengan memiliki track record secara nasional di dunia kepemimpinan, dan itu ada di seorang Paulus Waterpauw (Irjen Pol. Purn).
“Produk aturan dan ketentuan yang berlaku di Kemeterian Dalam Negeri bahwa salah satu syarat menjadi Penjabat Gubernur adalah termasuk Deputi maka usulan untuk menunjuk Jenderal Paulus Waterpauw (salah satu Deputi) di Kemendagri sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat itu adalah hal yang lumrah dan beliau mempunyai sepak terjang didunia kepemimpinan yang sangat terukur sampai ke tingkat nasional”, Jelas Ngabalin.
Kenapa DPP KNPI berkehendak sungguh agar mengusulkan Jenderal (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Pj. Gubernur Papua Barat, ? Saya, lanjut Amin, ingin menyampaikan bahwa jelang pemilu 2024 konstalasi politik di Papua Barat ini kita tidak ingin terjadi keributan, Maka tidak ada alasan lain untuk menunjuk Paulus Waterpauw sebagai Pj. Gubernur Papua Barat”, Begitu pernyataan Wakil Ketua Umum Utama, DPP KNPI, Amin Ngabalin dalam Webinar bertajuk, “Wajah Optimisme Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2024”, Impelementasi UU No. 10 tahun 2016 Menuju Papua Barat yang Harmonis dan Unggul, Rabu, (13/4) kemarin.
Amin Ngabalin selaku Wakil Ketua Umum Utama DPP KNPI meminta Kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri agar tidak menunjuk Penjabat Gubernur Papua Barat yang masih memiliki hubungan kekeluargaan erat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Paua Barat sekarang,
Hal ini menurut Amin yang juga keseharianya sebagai Waksejend DPP Partai Golkar bahwa, jika terjadi demikian maka akan muncul konflik kepentingan dengan kandidat lain yang ingin mau maju sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat di Tahun 2024 mendatang.
“Kami minta kepada Pak Menteri Dalam Negeri agar jangan menunjuk Pj. Gubernur Papua Barat yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan mereka (Gubernur – Wakil Gubernur Papua Barat saat ini), jika itu terjadi maka bisa terjadi konflik kepentingan sesama Calon Gubernur yang lain,
Oleh karena itu, Paulus Waterpauw adalah solusi terbaik dan sangat tepat untuk menjabat Pj. Gubernur Papua Barat, saya Haqqul Yaqin, beliau akan mampu menjaga netralitas stabilitas kondisi keamanan di papua barat jelang pemilu 2024 besok di papua barat karena itu kami sangat yakin juga akan berpeluang besar untuk menjabat sebagai (Pj) Gubernur Papua Barat 2022-2024”, Terang Amin dalam acara Webinar tersebut.
Menurut Mantan Sekjen DPD KNPI Papua Barat 2 Periode mendampingi Hermus Indow kala itu, Amin beberkan satu prestasi seorang Jenderal (Purn) Paulus Waterpauw ditengah konflik kasus Surabaya belum lama ini di tanah papua, di Papua orang hanya sekedar demonstrasi sementara di papua barat terdapat beberapa Kabupaten/Kota aksinya hingga membakar sejumlah fasilitas publik
Pikiran Ngabalin bahwa ketika itu yang menjabat sebagai Kapolda Papua adalah, Paulus Waterpauw, artinya apa, sudah teruji dengan berbagai konflik yang sangat besar di tanah papua, untuk itu, Amin melihat bahwa sosok Paulus Waterpauw sangat layak dan pantas untuk menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat
“Ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa ketika terjadi arus gelombang demonstrasi besar-besaran merepsons kasus Surabaya bahkan yang paling rawan dan brutal itu di papua barat, dijayapura orang hanya sekedar demo tapi di Manokwari, sorong, dan Fakfak orang sampai bakar-bakaran.
Oleh karena itu kita butuh seorang PJ. Gubernur yang memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam mengelola manajemen kepemimpinan yang baik dan terukur secara nasional untuk bagaimana menjamin Impelementasi UU No. 10 tahun 2016 tersebut di tanah papua”, Ungkap Amin Ngabalin. (ret)
Acara Webinar tersebut menghadirkan 4 Narasumber diantaranya, Drs Akmal Malik dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakilkan oleh Budi Santoso, DR Muhammad Ali, Rektor UNAMIN Sorong, Amin Ngabalin, Wakil Ketua Umum Utama DPP KNPI,
Selanjutnya Pak DR Aretnas Mambrisauw, Tokoh Masyarakat Raja Ampat, dan peserta yang ikut Webinar itu berjumlah kurang lebih 83 orang dari berbagai kalangan dengan moderator adalah, Bung Kariadi, SH. MH, Deka FH Unamin Sorong.
Webinar Edukatif dan Inspiratif ini diseleggarakan atas kerjasama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sorong Raya, dan Ikatan Alumni Jawa Timur (IKLAJATIM) Tanah Papua, dengan durasi waktu dari pukul 17.00 – 18.30 alias 1 Jam 30 menit. (ret)
