Jakarta – Pemohon dalam perkara PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandara sebagai Pemohon I dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Pemohon II. Mereka adukan KPU dan pihak Terkait yaitu Paslon Capres-Cawapres 02. Prabowo – Gibran ke MK.
Sidang yang berlangsung di MK masuk tahapan pemeriksaan saksi dan mendengar keterangan para ahli baik dari saksi dan ahli pemohon maupun termohon serta pihak terbaik. Hingga Kamis, 5 April 2024 kemarin sejumlah saksi dan ahli dari Pasangan Prabowo – Gibran telah dihadirkan
Termasuk saksi ahli yang dihadirkan adalah. Eks Wamenkumham. Eddy Hieriej, Qodari, serta Margarito Kamis. Saksi lain adalah dari Komisi II DPR RI. serta pihak Kemendagri. Sidang, Kamis, 5 April 2024 kemarin sempat terjadi tindakan walkout yang dilakukan Bambang Widjayanto sebagai bentuk kebaratan terhadap ahli Paslon 02 yaitu Eddy.
Bambang menyebutkan bahwa Eddy tidak layak untuk hadir di ruang sidang MK dalam kepentingan untuk didengarkan keteranganya sebagai ahli dalam sengketa pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Pasalnya Eddy adalah seorang tersangka korupsi. Bambang kemudian menunjukkan sikap konsistensinya dan tinggalkan ruangan sidang.
Eddy yang meruapkan saksi ahli dari paslon 02. Tetap berada diatas mimbar meskipun ditolak oleh Bambang Widjayanto. Eddy memberikan keterangan ahli yang kemudian menegaskan bahwa pembagian Bansos Jokowi bukan untuk memenangkan Paslon 02. Melainkan hal tersebut menjadi kewajiban undang-undang.
Lebih lanjut dikatakan Eddy bahwa. sampai saat ini belum ada salah satu dalil yang bisa memperkuat permohonan pemohon bahwa pembagian bansos tersebut menjadi alat bantu dalam rangka mendongkrak elekotral pasangan Prabowo – Gibran, Eddy kemudian mematahkan permintaan pemohon dalam materi permohonan a quo.
Eka Wamenkumham itu juga menerangkan bahwa pembagian bansos tidak ada kaitanya dengan pemilu sebab orang bukan lapar pada saat pemilu tetapi kebutuhan bansos oleh rakyat setiap saat, oleh karena itu narasi bahwa kemenangan Prabowo – Gibran akibat cawe-cawe Jokowi tidak bisa dibuktikan dalam permohonan dimaksud.
Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan hadir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Jumat (5/4/2024). Sidang akan dimulai pada pukul 08.00 WIB.
“Besok (Hari ini-red) adalah agenda persidangannya untuk mendengar keterangan-keterangan dari para menteri yang sudah kami agendakan, termasuk dari DKPP,” kata Ketua MK Suhartoyo sebelum menutup sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Malam diunggah dari Chaenal Youtube MK.
Terkait dengan jadwal ini, Suhartoyo meminta para pihak, yakni pemohon 1 dan 2, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu supaya tetap hadir untuk mendengarkan apa yang akan diperdalam oleh hakim konstitusi.
“Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan, dan itu hanya para hakim yang akan mengajukan pendalaman,” tutur Suhartoyo.
Keempat Menteri dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
“Karena sebagaimana diskusi universalnya ‘kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodasi pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak,” kata Suhartoyo, dalam persidangan Senin (1/4/2024) lalu.
Ia menjelaskan bahwa permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK. Akan tetapi, hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP RI mengingat jabatan yang mereka emban.
“Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024,” kata Ketua MK.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam persidangan sengketa Pemilu di MK jika diundang oleh MK.
“Ya semua (menteri yang diundang) akan hadir. Karena diundang MK maka akan hadir,” kata Presiden di sela kegiatan melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).dikutip media ini
Presiden mengatakan bahwa para menteri akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan terkait tugas-tugasnya.
“Kalau Menkeu mengenai anggaran seperti apa. Kalau Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari Jumat,” tutur Presiden.
Bahwa Program Bantuan Sosial atau Bansos pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi pembahasan sentral dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Kubu calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menjadi pemantiknya, dengan menganggap pemberian bansos pemerintahan Jokowi saat Pilpres 2024 diberikan secara ugal-ugalan hanya untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon tertentu.
“Penyalahgunaan bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon tertentu,” kata Anies saat sidang perdana PHPU di Gedung MK, Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip pada Rabu (3/4/2024). Kemarin.
Ahli dan saksi yang dihadirkan kubu Anies pun menyuarakan hal itu dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. Di antaranya disampaikan Ekonomi UI Faisal Basri dan Vid Adrison.
Terlepas dari itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo secara rutin melaporkan penggunaan anggaran bansos melalui pemaparan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Kinerja dan Fakta (APBN KITA) setiap bulannya melalui Kementerian Keuangan.
Pagu anggaran bansos pada 2024, sebagaimana tertuang dal APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun. Total anggaran itu naik sekitar 6,08% dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Adapun realisasi pencairannya hingga Februari 2024, atau bulan saat terselenggaranya Pemilu/Pilpres pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86% dari realisasi pada Februari 2023 yang senilai Rp 9,58 triliun.
“Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp9,6 triliun tahun lalu ke Rp22,5 triliun, atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, pada pertengahan Maret lalu.
Dalam buku APBN KITA edisi Maret 2024 disebutkan bahwa kinerja penyaluran bantuan sosial hingga akhir Februari
2024 yang telah mencapai Rp22,53 triliun terutama untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. Narasinya sama dengan yang tertuang dalam buku APBN KITA edisi Maret 2023 meski pada saat itu bukan bulan pencoblosan sebagaimana pada Februari 2024.
Realisasi bansos pada Februari 2024 yang mencapai Rp 22,5 triliun atau 14,8% dari pagu itu naik 19,33% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Terutama untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dan penyaluran bantuan kartu sembako Februari.
Realisasi belanja bansos hingga Februari 2024 itu antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,7 juta KPM; penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); penyaluran bantuan PIP bagi 1,4 juta siswa dan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 116,2 ribu mahasiswa; serta pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.
Sementara itu narasi yang tertuang dalam realisasi bansos per Februari 2023 sebesar Rp 9,58 triliun atau 6,67% dari pagu itu bahkan terkontraksi 63,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Pada periode itu, realisasi bansos terutama dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan iuran bagi 96,8 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 93,3 ribu mahasiswa oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan 8,2 ribu mahasiswa oleh Kemenag; bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 317,1 ribu.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM); bantuan Program Kartu Sembako kepada 1,1 juta KPM; serta bantuan kebencanaan oleh Kementerina Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
(ret)
