Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM, bahlil lahadalia mengaku dirinya mendapat sorotan bahkan kerap diprotes oleh banyak orang terutama para pengusaha yang izinya dicabut belum lama ini oleh pemerintah.
Menurut Bahlil bahwa ribuan izin yang dicabut adalah berdasarkan hasil kerja dan evaluasi kementerian tekhnis terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemeneterian ESDM, sedangkan Kementerian Investasi tugasnya adalah mengeksekusi.
baca juga :Â Pernyataan Pers Menteri Investasi Soal Alasan Pencabutan Ribuan Izin Usaha
“Saya kan banyak yang protes soal pencabutan izin usaha mereka, bahkan ada yang datang langsung di Kantor dan menyampaikan hal itu kepada saya, saya bilang ini semua dalam rangka menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara” Crita bahlil saat Konferensi Pers kemarin.
Bahlil katakan bahwa dirinya kerap bahkan dihujani protes soal pencabutan izin tersebut, menurut dia, hal itu biasa-biasa saja namun karena pemerintah sudah berkomitmen untuk tidak semena-mena terhadap pengusaha maka pengusaha juga jangan mengatur-atur negara.
baca juga :Â Negara Tidak Dzolimi Pengusaha, Bahlil : Pengusaha juga Jangan main atur Negara
“Banyak pengusaha yang datang protes hal ini (Pencabutan izin-red) kepada saya tapi saya bilang, saya kan mantan pemian, kalau sesama mantan pemian jangan diajari bermain, itu, sebelum ngomong aja kita udah tau arah permaiananya kemana”, Bongkar bahlil.
Disampaikan bahlil bahwa pemerintah ingin agar kolaborasi antara pemerintah maupun pengusaha dan distribusi kepada masyarakat agar bisa memberikan impact positif bagi pertumbuhan ekonomi.
baca juga :Â Konsisten tanpa Berpihak, Menteri Investasi Cabut Izin Usaha Ketua Umum HIPMI
“Ini semata-mata untuk memberikan dampak impact pertumbuhan ekonomi”, Jelas Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers, senin, (25/4) kemarin.
Mengenai sebagian izin yang sudah diklarifikasikan hasilnya akan dipelnokan oleh Tim Satgas Kementerian Investasi/BKPM, ternyata dalam klarifikasi tersebut perusahaanya benar maka akan dikembalikan hak-haknya.
Tetapi kemudian dalam hasil evaluasi dan pelno tersebut terdapat perusahaanya salah maka tetap salah, pemerintah berjanji tidak akan dzolim sama pengusaha.
“Kita jangan membiasakan yang benar dibilang salah, lebih fatal lagi kalau yang salah dibilang benar, “, Beber Bahlil merespon pertanyaan media kemarin, (25/4). (ret)
