Home / Hukrim / Kantor Sekretariat DPRP Papua Barat Dipalang

Kantor Sekretariat DPRP Papua Barat Dipalang

Manokwari – Terjadi aksi Pemalangan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) Senin (6/5) oleh sejumlah orang yang “mengaku” sebagai tenaga honorer dan tenaga kontrak, aksi tersebut dilakukan karena haknya belum dibayarkan selama kurang lebih 4 bulan.

Yan Mambrasar mengatakan sebagai perwakilan dari Tenaga Honorer maupun Kontrak menjelaskan bahwa pemalangan tersebut sebagai aksi protes secara nyata karena gaji mereka belum dibayar selama 4 bulan sementara kebutuhan tenaga honorer juga sama seperti pegawai ASN yang tiap bulan terima gaji.

“Kami hanya ingin mengetahui bahwa kenapa hak kami belum dibayarkan sementara kebutuhan kami seperti rumah kontrak dan kebutuhan lainya sangat banyak, kami hanya bisa berharap di gaji honor yang kami terima karena itu mohon penjelasan kapan gaji honor kami dibayarkan”, Tanya Yan. Dikutip mataradarindonesia.com, Senin, (6/5) kemarin.

Menyoroti hal tersebut, Direktur LP3BH Manokwari. Yan Christian Warinussy berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat khususnya Sekretariat lebih memperhatikan hak mereka. Terutama mereka yang berstatus sebagai tenagah honorer atau kontrak

“Menarik untuk disimak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Khususnya Pj Gubernur Provinsi Papua Barat dan jajarannya, karena kalau benar sudah 4 (empat) bulan mereka tidak menerima gaji atau honor, maka sungguh riskan dan miris sekali apalagi pembayaran dibayarkan setiap 3 bulan.”, Harap Warinussy.

Menurut Warinussy, insiden tersebut tentu menarik dipercakapkan dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat yang sudah disahkan dan berlaku sebagai tolak ukur berjalanannya aspek pengeluaran di Provinsi ini. Termasuk dalam hal belanja pegawai (honorer dan tenaga kontrak) dengan segenap hak-haknya.

Hal ini terang Warinussy, rupanya terjadi juga di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran pemerintah daerah Provinsi Papua Barat. Sehingga saya sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari memandang perlu dilakukan segera pemeriksaan dalam rangka audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat.

Kenapa ini penting dilakukan untuk mengetahui kenapa sampai 4 (empat) bulan ini banyak pegawai negeri, tenaga honorer dan tenaga kontrak yang belum menerima gaji dan atau honor mereka? Apa yang menjadi kendalanya? Apakah tidak ada pengiriman dana belanja pegawai dari Kementerian Keuangan ? Kenapa proses tahapan Pemilukada 2024 bisa berjalan dengan adanya keikutsertaan beberapa calon incumbent dengan lancar.

“sementara pegawai atau aparatur sipil negara(ASN) belum terima gaji atau honornya? Kenapa bisa ada dilakukan acara-acara terkait mendahului kampanye oleh beberapa kandidat incumbent kepala daerah di sejumlah daerah di Papua Barat, seperti lomba Yosim pancar, tari kontemporer, pertandingan futsal dengan cukup meriah? Sementara ASN dan tenaga honorer atau tenaga kontrak di pemerintah daerah belum bisa menerima gaji/honornya? Menurut saya seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) tidak menjadi “patung” dalam melihat fakta ini.” Mintanya.

Menurutnya, seharusnya BPKP Provinsi Papua Barat dan APH dapat bertindak menyelidikinya. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menyelidiki hal ini.

Keterlambatan pembayaran gaji ASN/PNS ini tidak pernah dialami saat saya sebagai salah satu anak PNS bersekolah dahulu, orang tua kami sebagai PNS meskipun dengan tidak dilengkapi teknologi canggih, mampu mengorganisir struktur penggajian mereka hingga setiap bulan dapat diterima dengan baik

“Dari pada situasi saat ini yang sebagian besar sudah dikerjakan dengan bantuan teknologi canggih, tapi masih saja terdapat keterlambatan pembayaran gaji pegawai negeri hingga berbulan-bulan?”, Heran dia. (rls/ret)

About admin

Check Also

ASN Mengikuti Pemilu 2024 Mundur Setelah KPU Tetapkan Sebagai Peserta Calon

Kepala Kantor Regional IX BKN, Sabar Parlindungan Sormin, S.Kom, MMSI Jayapura – Memperhatikan gelaran Pemilihan ...

Bahlil Temui Pelajar Indonesia di Melbourne, : “Kita Butuh Leadership yang Kuat”

Melbourne – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan kuliah umum di ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!