Oleh : Zainal Abidin Bay (Mantan Anggota MRPB).
Werpigan, Fakfak – Kita baru saja menikmati suasana Pemilu serentak 2024. (Pileg, DPD dan Pilpres). Disebut suasana karena kta dia, lebih banyak persoalan-persoalan physikologis ketimbang tujuan Pemilu itu sendiri.
Praktik-praktik non demokrasi (Money Politic) bahkan praktik praktik non demokrasi prosedural (pengaturan di luar mekanisme Pemilu ) sangat masif.
Kedua praktik ini menjadi perbincangan utama di tengah masyarakat.dan berbagai plarform medsos. Fakta banyak peserta Pileg (caleg) berkualitas gugur, dikalahkan bukan oleh kompetitor yang lebih berkualitas tapi dikalahkan oleh praktik non demokrasi (money politic) dan praktik non procedural (menggunakan tangan ‘tertentu’).
Perilaku pemilih, bila kita hubungkan dengan Pileg kemarin, begitu masif terjadi praktek money politik bahkan menjamur dari perode sebelumnya. Padahal baik Pileg maupun Pilkada, kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada tipikal pemilih.
Kita tahu bahwa semakin banyak biaya yang dikeluarkan, terbuka lebar semakin sedikit kue pembangunan yang bisa dinikmati oleh rakyat.
Menatap Pilkada ini, secara moral masyarakat harus didampingi, tugas para Caleg yang dikalahkan oleh praktik money politic harus berani mengambil peran meneropong proses pilkada dengan memberikan edukasi-edukasi politik kepada publik, tentang arti penting memilih seorang pemimpin yang memenuhi syarat (eligible).
Edukasi tidak hanya soal bahaya politik transaksi (money politic) tapi juga pentingmya pendekatan politik deliberasi, mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dengan teliti,
Pendekatan deliberasi yang menekankan pentingnya penggunaan logika dan nalar memberikan kekuasaan kepada pemimpin yang kreativitas tentang fiskal, serta dialogis untuk target kesejahteraan rakyat (berdasarkan visi misi)
Kita harus bersepakat mengakhiri untuk menjadi trigger terjadinya kepincangan politik dan kesejahteraan dengan permisif terhadap praktek money politic.
Para Caleg 2024 yang dikalahkan politik uang harus mulai ikut membangun demokrasi berbasis pada keterlibatanya dalam policy making, berbicara tentang pelaksanaan kebijakan dan seterusnya. SDM ini harus siapkan diri, mengawal proses demokrasi yang bersih mengarah pada kesejahteraan rakyat,
Harapan saya, Pilkada 2024 nanti dapat menghasilkan pemimpin (siapapun dia) yang berkomitmen membagi kue pembangunan secara berkeadilan dan semoga Pileg 2029 “kamorang” bisa lebih kompetitif dan berhasil, lebih-lebih kopi tuni, harus keras macam batu itu. (rls/ret)
