Jakarta – Dalam Rapat Koordinasi terkait Isu-Isu Strategis dalam rangka Pelaksanaan Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara virtual
Menteri Dalam Negeri meminta kepada penjabat (Pj.) Kepala Daerah maupun Kepala Daerah aktif untuk segera penuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di masing-masing daerah.
Menurutnya, pemenuhan anggaran ini perlu dilakukan secara tepat waktu karena pihak penyelenggara harus menjalankan sejumlah tahapan.
“Saya menekankan anggaran yang telah disepakati bersama melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat disalurkan sebanyak 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dan 60 persen APBD Tahun 2024.
Saya juga telah mengingatkan kepala daerah mengenai persentase penyaluran anggaran tersebut sejak Januari 2023 melalui surat edaran”, Terangnya.
Hal itu disampaikan Mendagri Tito dalam Rakor Dalam Rapat Koordinasi terkait Isu-Isu Strategis terkait Pelaksanaan Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara virtual, rabu, 27 Maret 2024 kemarin.
Tito juga berkenaan mendorong Pj. Kepala Daerah agar segera menghitung ketersediaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD.
“Saya meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mengecek betul ketersediaan anggaran tersebut di masing-masing”, Jelasnya.
Mantan Kapolri itu mengingatkan Pj. Kepala Daerah agar terus berupaya mengendalikan inflasi. Pasalnya, pengendalian inflasi ini berkaitan dengan upaya memastikan pangan masyarakat tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau. Artinya ada barangnya dan juga harganya terjangkau oleh rakyat, itu penting.
“Saya terus melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah (Pemda).
Saya minta Pj. Kepala Daerah dapat menjaga laju inflasi di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.
Pasalnya, meski saat ini angka inflasi secara nasional terkendali, kondisi di daerah masih beragam.”, Ujar Tito. (rls/ret)
