Home / Metro / Pendidikan / Mentan Tersangka KPK, Wapres Pastikan Program Pertanian Tetap Berjalan

Mentan Tersangka KPK, Wapres Pastikan Program Pertanian Tetap Berjalan

Donggala – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (29/09) lalu. Padahal, pertanian Indonesia tengah menghadapi fenomena kekeringan di beberapa wilayah.

Menanggapi pertanyaan awak media terkait hal ini, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesisa K.H. Ma’ruf Amin memastikan program pertanian tetap berjalan. meskipun Menteri Pertanian Republik Indonesia telah ditetapkan tersangka oleh KPK

“Saya kira tidak [terganggu]. Pertama, kan programnya sudah jelas, langkah-langkah yang akan dilakukan, varietasnya mana. Dalam rangka menghadapi El Nino juga sudah disiapkan sekian area yang harus ditanami, kemudian ke depan itu sudah baik, yang kemudian langkah-langkah intensifikasi, maupun juga mekanisasi, kemudian juga ekspansi, untuk memperluas lagi, itu sudah terpogram dengan baik,” tutur Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Peresmian dan Penanaman Perdana Kawasan Pangan Nusantara di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah,Rabu (04/10) kemarin.

Lebih lanjut Wapres meyakini bahwa Wakil Mentan (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi bersama para pejabat teknis di Kementan mampu mengeksekusi rencana-rencana penanganan pertanian yang telah disiapkan pemerintah.

“Dan ada Wamentan, ada gubernur di daerah yang sudah siap juga, dirjen teknis, menurut saya, program pertanian tidak akan terganggu,” ujarnya.

Ketika ditanya perihal kemungkinan reshuffle, Wapres menjawab bahwa keputusan resuhffle merupakan prerogatif Presiden.

Sebagai informasi, Mentan Syahrul Yasin Limpo hingga saat ini belum kembali ke Indonesia usai lawatan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia yang berlangsung sejak akhir September lalu. Menurut informasi, Mentan tengah sakit sehingga kepulangannya ke Indonesia tertunda.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers hari ini yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Bupati Donggala Kasman Lassa. (rls/ret)

About admin

Check Also

Hindari Transaksi Jual Beli Suara, Konferensi PWI Sumsel Harus Netral dan Independen

Palembang – Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (DKP PWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta ...

Pemilu 2024, Partisipasi Pemilih Harus Meningkat di Papua Barat, Jangan ada Gangguan dari Dalam dan Rongrongan dari Luar

Pj Gubernur Papua Barat. Alibaham Temongmere dalam satu kesmepatan belum lama di ini di Kabupaten ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!