Jakarta – Wacana pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah kembali mencuat dan mendapat dukungan dari empat daerah utama di wilayah Bomberay.
Dengan masuknya Papua Barat Tengah sebagai calon Daerah Otonomi Baru (DOB), terdapat konsekuensi besar yang harus dihadapi, yaitu menyusutnya luas Provinsi Papua Barat yang kini semakin tergerus.
Proses kelahiran Provinsi Papua Barat Tengah ini menjadi perhatian serius dalam dinamika pemekaran wilayah di Indonesia Timur.
Empat Kabupaten Usulkan Papua Barat Tengah sebagai DOB Resmi
Empat kabupaten di wilayah Bomberay—yakni Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama—resmi mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah.
Usulan ini merupakan bentuk aspirasi untuk mendekatkan pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan.
Daftar kabupaten yang akan bergabung dalam Papua Barat Tengah:
1. Kabupaten Fakfak – Luas wilayah ±14.320 km²
2. Kabupaten Kaimana – Luas wilayah ±18.500 km²
3. Kabupaten Teluk Bintuni – Luas wilayah ±18.114 km²
4. Kabupaten Teluk Wondama – Luas wilayah ±4.843 km².
Total luas wilayah yang akan menjadi bagian Papua Barat Tengah diperkirakan mencapai ±55.777 km².
Ini berarti Papua Barat akan kehilangan lebih dari 42% dari total luas awalnya yang berkisar ±134.949 km² setelah sebelumnya juga telah mengalami pengurangan wilayah saat Provinsi Papua Barat Daya terbentuk.
Rencana Pusat Pemerintahan Papua Barat Tengah di Bomberay Wilayah Bomberay diusulkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah. Bomberay memiliki posisi geografis strategis karena berada di tengah-tengah keempat kabupaten pengusul.
Selain itu, masyarakat adat Bomberay juga menyatakan kesiapan menghibahkan lahan hingga 200.000 hektare untuk mendukung pembangunan pusat pemerintahan baru.
Estimasi Penyusutan Luas Papua Barat Setelah Pemekaran.
Jika Provinsi Papua Barat Tengah terbentuk, maka Provinsi Papua Barat yang saat ini berluas ±134.949 km² akan berkurang drastis menjadi sekitar ±79.172 km².
Ini merupakan kelanjutan dari penyusutan sebelumnya akibat pemekaran Papua Barat Daya. Dengan dua kali pemekaran (Papua Barat Daya dan Papua Barat Tengah)
Total wilayah yang telah “tergerus” dari Papua Barat diperkirakan melebihi setengah dari luas awalnya.
Pemekaran dan Tantangan Implementasi Papua Barat Tengah
Motivasi utama pembentukan Papua Barat Tengah adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan, mempermudah akses pelayanan publik, serta mendorong pengelolaan potensi ekonomi lokal, terutama sumber daya alam seperti perikanan, tambang, dan kehutanan.
Namun, sejumlah tantangan juga harus diperhatikan:
1. Infrastruktur dasar belum merata, terutama jalan penghubung antar wilayah
2. Kesiapan SDM aparatur pemerintahan baru
3. Potensi tumpang tindih wilayah adat dan administratif
4. Kemungkinan konflik kepentingan antara elite lokal dan pusat
Meskipun demikian, inisiatif ini tetap dianggap sebagai peluang penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah barat daya Papua.
Papua Barat Tengah, Harapan Baru atau Ancaman bagi Keutuhan Wilayah?
Masuknya Papua Barat Tengah dalam daftar calon DOB menjadi penanda keseriusan aspirasi daerah dalam memajukan wilayahnya. Namun, seiring bertambahnya DOB baru, luas Papua Barat semakin tergerus.
Hal ini harus menjadi perhatian utama agar proses pemekaran tidak sekadar membentuk struktur administratif baru, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Jika tidak dikelola dengan baik, Papua Barat berisiko kehilangan kekuatan wilayahnya, sementara tantangan pemerintahan baru di Papua Barat Tengah bisa menjadi beban jangka panjang.*
