Home / Metro / Kesehatan / Polemik Pembangunan Perkantoran Pemerintah Provinsi Papua

Polemik Pembangunan Perkantoran Pemerintah Provinsi Papua

Jayapura – Lokasi pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dikabarkan menimbulkan potensi konflik dengan masyarakat adat setempat. Pasalnya, gedung perkantoran ini akan berdiri di atas tanah adat. Aduan pun bahkan telah diajukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Menanggapi pertanyaan awak media mengenai isu tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan, sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut Badan Pengarah Papua (BPP),

Pihaknya siang ini, Selasa (10/10), telah menggelar Rapat Koordinasi terkait Update Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Dari pertemuan ini, diketahui bahwa permasalahan lahan untuk pembangunan gedung perkantoran sudah selesai.

“Di laporan tadi dalam rapat, menurut Pj. Gubernur [Papua Pegunungan], tidak ada masalah. Jadi, tidak ada masalah dan semuanya sudah beres,” tutur Wapres dalam keterangan tertulisnya usai menghadiri Rapat BPP, di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Lebih jauh, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menjelaskan, kurang lebih 13 suku adat setempat sudah berdialog berulang kali membahas masalah ini. Adapun aksi protes yang mengemuka, berasal dari satu warga bernama Bonny Lani, padahal secara prinsip masyarakat pemilik hak ulayat telah bersepakat untuk menyerahkan hak mereka.

“Jadi, saya pikir sebenarnya ini sudah selesai sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pj. Gubernur Papua Pegunungan,” ujarnya.

John Wempi mengungkapkan, masyarakat setempat justru tidak mau menerima penggantian uang. Sebagai gantinya, mereka meminta, generasi anak-anaknya akan diberikan ruang pekerjaan dalam proses pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.

“Dan, komitmen itu akan dilakukan dan telah ditandatangani bersama di notaris,” ucapnya.

Untuk itu, John Wempi memastikan, proses peletakan batu pertama pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena bisa dihadiri oleh Wapres pada Kamis (12/10/2023) mendatang, sebagaimana prosesi groundbreaking serupa di Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

“Saya kebetulan juga dari Wamena. Kita sudah proses ini [penyelesaian masalah lahan] dan pada prinsipnya kehadiran Pak Wapres tidak mungkin ada masalah. Kami sudah clear,” pungkas John Wempi.

Hadir pula mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, dan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian. (ret)

About admin

Check Also

Komisi VII Dorong BP Tangguh Tingkatkan Partisipasi Tenaga Kerja Lokal di Papua Barat

Bintuni – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa pengembangan proyek Kilang LNG ...

Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi “Amicus Curiae” MK

Jakarta – Presiden Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri mengajukan diri menjadi Sahabat Pengadilan atau Amicus Curiae Mahkamah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!