Manokwari – Panitia Pendaftaran Pemilihan Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Papua Barat membuka pendaftaran kepada peserta Calon Ketua Kadin dengan biaya pendaftaran harus Rp. 500 Juta. Hal ini menggambarkan bahwa proses pemilihan Ketua Kadin Papua Barat tidak mertabat
Salah satu pengusaha anak asli papua melihat dan menilai bahwa dengan adanya biaya pendaftaran sebagai Calon Ketua Kadin Papua Barat meletup hingga Rp. 500 Juta terkesan tidak ada ruang kepada anak-anak papua untuk berekspresi dan mengembangkan sayapnya di bidang usaha/pengusaha karena mulai dibunuh dengan cara-cara yang kurang bermartabat.
Sebetulnya panitia bisa melihat aspek lain selain biaya pendaftaran harus Rp. 500 Juta sebab banyak anak-anak papua yang ingin berkompetisi secara sehat di Organisasi yang menghimpun para pengusaha ini namun ruang itu seakan dibatasi oleh kelompok atau golongan tertentu sehingga langkah mereka kedepan semakin terjal.
Organisasi KADIN adalah Ibu atau Induk dari semua Wadah berhimpun Asosiasi profesi berbagai Dunia Usaha… oleh sebab itu yang memimpin KADIN minimal berpengalaman dalam Hal Organisasi dan Punya banyak Jam terbang di berbagai bisang Organksasi Profesi Dunia Usaha
“Sebagai Ketua HNSI dan HISWANA MUGAS (Dua Profesi Usaha) saya sangat menyayangkan proses Pemilihan Ketua KADIN Papua Barat yang terkesan mendadak dan seakan di arahkan oleh kelompok dan golongan tertentu, itu bisa tergambar dari Uang Pendaftaran 500 Juta dan di Buka cuma beberapa saat langsung di Tutup Pendaftaran nya.
Sebagai Pengusahan Asli Papua saya ingin menyampaikan bahwa Proses ini kurang Bermartabat dan perlu di sikapi dengan baik dan transparan oleh Ketua Panitia
Mestinya Pemilihan Ketua KADIN di selenggarakan secara terbuka dan Ada Proses Wawancara dan Penyampaian Visi dan Misi, Apa yang akan di Lakukan 5 Tahun ke depan KADIN Papua Barat dan Apa Program jangka Pendek, Menengah, dan Jangka Panjang
Apa target yang akan di capai dalam hal Pertumbuhan Ekonomi dan membantu Pemerinta menekan Inflasi Daerah yang cukup tinggi termasuk dampak Ekonomi dalam Hal Penyelesain Masalah Stunting dan Kemiskinan Ekstrim”, Terang Ferry Auparay dalam keterangan tertulisnya.
Dia pertanyakan alasan dan dasar penetapan biaya pendaftaran Calon Ketua Kamar Dagang Indopnesia (Kadin) Papua Barat oleh Panitia, apakah itu diatur didalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau hanya ditentukan sendiri atas kesepakatan panitia.?
“Apa syarat wajib uang Pendaftaran 500 Juta yg di buat panitia pelaksana di atur dalam AD/ART atau angka 500 Juta merupakan hanya akalan/Siasat Panitia agar pengusaha mampu tertentu saja yg bisa mendaftar krna tdk semua Pengusaha Asli Papua siap uang Pendaftaran 500 Juta”, Tanya Fery.
Ketua DPD Golkar Kabupaten Teluk Wondama itu sayangkan bahwa Kadin Papua Barat sudah dua kali gelar Musda dan selama ini tidak pernah ada uang pendaftaran hingga Rp. 500 Juta, namun Musda kali ini biaya pendaftaranya sangat tinggi nyaris tidak mampu dijangkau oleh pengusaha-pengusaha muda di Tanah Papua.
“Secara Empiris proses Musda KADIN sudah 2 Kali di selenggarakan tapi baru kali ini di buat agak mendadak dengan Uang Pendaftaran 500 Juta, Periode sebelum nya tdk ada syarat itu
Saya berharap KADIN Papua Barat tidak di jadikan Alat Politik dan Hanya kepentingan mencari Proyek di Pemerinta Daerah (Kontraktor)”, tegasnya.
Dikatakan, Kadin harus mandiri dan berperan penting dalam mendorong semua sektor usaha di Papua Barat terutama beberapa sektor Primadona tapi tidak tersentuh sampai saat ini yaitu Dunia Perikanan, Kehutanan
Termasuk UMKM di berbagai jenis usaha terutama mendorong Kesejahteraan bagi mama-mama Papua penjual pinang dan pedagang kelontong di pasar Tradisional dan mendorong terbukannya pasar pasar Eksport prodak Unggulan Papua Barat, harapnya, (rls/ret)
