Jakarta – Wisuda kelulusan untuk anak PAUD TK, SD, SMP, dan SMA menjadi topik yang ramai dibahas belakangan ini. Keramaian tersebut juga muncul seputar perdebatan apakah anak TK hingga SMA perlu mengadakan acara kelulusan seperti wisuda mahasiswa.
Pembahasan mengenai hal ini sebenarnya telah ramai diperbincangkan setiap bulan yang sama tahun berjalan pelaksanaan wisuda.
Sejumlah argumen yang muncul menyebutkan, wisuda menjadi kehilangan maknanya sebab sebelumnya hanya dilakukan di bangku kuliah.
Namun, saat ini murid TK hingga SMA juga melakukan wisuda. Tak hanya itu, muncul pula nada penolakan mengenai wisuda yang dilakukan bagi anak TK hingga SMA karena dinilai pemborosan dan dapat membebani orangtua.
Tak lama ini juga, Kolom komentar Instagram Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terus dibanjiri dengan protes soal wisuda di jenjang TK sampai SMA,
Termasuk komentar juga datang dari emak-emak. Keluhan tersebut banyak diserukan oleh emak-emak yang menyebut biayanya memberatkan orangtua.
“Hapuskan wisuda dari TK sampai SMA biaya sewa gedung nya mahal, belum tour ke bali atau jogja bagi yang tidak mampu diwajibkan bayar walupun tidak ikut tour. sampai orang tua minjam2 uang kesana kesini sampai ada yang pinjem rentenir,” demikian tulis akun handayani2382 mengeluhkan soal wisuda jenjang TK sampai SMA.
Komentar tersebut mendapat 870 likes dan banjir dukungan dari orangtua murid lainnya. “wow setuju banget tuk TK/PAUD. Tadinya sudah di larang tapi akhir-akhir ini menjamur lagi, semua ikutan wisuda, ortu pada happy, harusnya sih ok kali ya,” balas lainnya.
“bener nih seharusnya ga perlu dipaksakan juga bagi yg memang ga mampu.. jaman aku sekolah, ga ikut ya ga bayar.. ga dikucilkan jg kl ga bisa ikut.. jd ga ada tuh memaksakan sampe pinjem sana sini dan menyampingkan kebutuhan utama,” jawab warganet.
Tak sedikit pula warganet yang setuju tradisi wisuda dihapus hingga membagikan pengalaman mereka dalam kolom komentar itu. “belom lagi biaya kostum printilan untuk pementasan seni sebelum wisuda,” ungkap lainnya.
“Assalamu’alaikum.. Tolong kebijakan pak mentri tentang penomena Wisuda TK/PAUD. SD. SMP. SMA/SMK. yang biayanya bukan murah dan wajib dibayar. Sehingga memberatkan orangtua murid. Belum orangtua punya anak 2 atau 3 anak yg wisuda bersamaan. Setelah lulus dan masuk sekolah biaya lagi. Tolong kebijakan nya pak. Jangan wisuda ini membuat orangtua terlilit hutang dan terancam anak putus sekolah,” tulis warganet lainnya
Protes lainnya juga disampaikan orangtua murid melalui komentar di salah satu unggahan Nadiem. Unggahan tersebut sebenarnya berisi video singkat apresiasi Nadiem pada seorang seniman yang dibagikan pada Senin, 12 Juni 2023.
“Tolong Pak Nadiem sekarang dihapuskan acara Wisuda dari TK – SMA karena hanya memberatkan biaya para orangtua. Wisuda hanya untuk lulusan Universitas aja bukan dari TK,” tulis akun @mikhaylaeka2023 di kolom komentar.
Ia melanjutkan, “Terus juga masuk SD jangan dipersulit kaya sekarang lah. Kembalikan kaya ke zaman dulu. Masuk SD, SMP, SMA Negeri berdasarkan nilai, bukan berdasarkan umur atau zona dulu. Orangtua jangan dibikin susah.“
Warganet lain turut mengaminkan narasi tersebut. “Iya setuju, bun. Buang-buang duit. Waktu anak saya sekolah TK bayar perpisahan (Rp)300 ribu, padahal nanti msuk SD harus bayar pendaftaran (Rp)600 ribu untuk biaya keprluan lain, mending uangnya buat makan,” demikian balas warganet tersebut.
Balasan kembali hadir dari orangtua murid lain yang juga setuju untuk meniadakan tradisi wisuda TK sampai SMA. Ia berharap curahan hati para orangtua murid ini didengarkan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Warganet lain turut menuliskan, “Up” yang berarti memberi dukungan agar curhatan tersebut dibaca Nadiem Makarim.
“Setuju enggak faedah, buang-buang duit. Mending duit buat ke jenjang berikutnya. Ya Allah musim susah malah tambah dibebani,” kata warganet lain.
“Tolong hapuskan wisuda dari TK sampai SMA, hanya memberatkan orangtua, penyewaan gedung dibebankan ke orangtua, belum jalan-jalan perpisahaan sekolah ke Bali, ke Jogja, orangtua yang tidak mampu memaksakan agar mampu tuntutan dari sekolah yang ikut tour dan tidak harus bayar juga. Bagi orangtua yang tidak mampu sampai bela-belain pinjem duit ke tetangga sampai rentenir. Makasih pak,” lanjut warganet lain.
Bukan hanya di Instagram Nadiem Makarim, protes juga dilayangkan pada Kemendikbud. Lewat unggahan di Facebook, seorang warganet menyoroti soal anak TK, SD, SMP hingga SMA yang harus mengikuti acara wisuda di hari kelulusannya. Salah satu tulisan itu diunggah di grup Facebook dengan nama “Lahm Marbun.”
Unggahan tersebut menuai berbagai komentar warganet. Lewat halaman Facebook tersebut, seorang warganet menceritakan keluh kesahnya karena harus mengikuti wisuda anak-anaknya dari jenjang TK sampai perkuliahan.
“Kembalikan wisuda hanya untuk yang lulus kuliah aja. TK, SD, SMP, SMA tidak perlu. Bikin Pusing orangtua aja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,” tulisnya pada Selasa, 13 Juni 2023.
Keluhan soal wisuda TK hingga SMA belum ditanggapi, protes lainnya turut menggema yang menyebut bahwa aturan usia masuk SD maksimal 11 tahun.
Deretan protes itu dilayangkan orangtua murid dengan membanjiri kolom komentar di salah satu unggahan Nadiem Makarim. Unggahan tersebut sebenarnya berisi video singkat apresiasi Nadiem pada seorang seniman yang diunggah pada Senin, 12 Juni 2023.
“Pak tolong lah pertanyaannya di perbaiki masa anak gue yg umur 7 tahun gk bisa masuk negeri gara” Ada anak yg umur nya 11 taun ngedaftarin dan kandidatnya sekarang tua tua pak, alhasil anak saya yg umur 7 th mental kebuang sedih deh kalo sistem nya begini katanya zonasi gue rumah deket sekolah umur 7 tahun lebih 1blan aja tetep gak dapat,” tulis akun @momsenja6 dalam kolom komentar.
Protes senada juga disampaikan orangtua murid lain yang meminta mengubah syarat masuk SD. “Pak apa ga bisa diubah syarat masuk SD bukan umur yang dijadikan patokan?” tanya orangtua murid lain.
Ia menambahkan, “Daftar SD umur 7 tahun kepental sama yg umur 10-11 tahun, jaman skrg perusahaan maunya yg muda2, tp sekolah harus tua dlu biar bsa di negeri ga semua rakyat mampu di swasta pak.“
Komentar lainnya juga bernada serupa yang meminta anak-anak lulusan TK usia 7 tahun tidak bisa masuk sekolah negeri. “karena kalah umur sama usia 9, 10, 11 tahun zonasi wilayah nya bagaimana masak kami yg sebelah SD aja kepental pental terus. Hayuk pak nadiem turun tangan, jangan biarkan terus2an begini,” tulisnya.
“Karena banyak beranggapan makin tua umurnya makin bisa masuk SDN. Dan umur tua tidak menjamin anaknya bisa baca calistung,” lanjut orangtua murid lainnya.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai acara wisuda di tingkat sekolah mempunyai manfaat yang tidak jelas dan bersifat pemborosan.
Untuk itu, dia meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk tegas melarang kegiatan tersebut yang memberatkan orang tua tersebut.
“Nggak perlulah ada acara-acara wisuda yang tidak jelas manfaatnya kecuali hanya hura-hura,” kata jelas Ubaid, Rabu (14/6/2023). Kemarin diunggah media ini.
Menurut Ubaid, orang tua sudah pusing mencarikan dana agar anak bisa sekolah ke jenjang lebih lanjut dan tak perlu ditambah bebannya dengan uang wisuda dan kegiatan lainnya yang tak berkaitan dengan pendidikan.
Ubaid mengatakan, jika ada yang meminta sumbangan untuk acara wisuda di sekolah, maka itu jelas merupakan sebuah pungutan liar (pungli).
“Janganlah orang tua diberatkan dengan urusan yang tak ada guna, bikin pusing orang tua, jangan lagi dibebani dengan uang wisudalah, uang terima kasihlah, uang wisata perpisahan, dan lain-lain. Itu semua jenis modus pungli dan tidak ada relevansinya dengan dunia pendidikan,” kata Ubaid.
Belakangan, jagat maya ramai membahas mengenai pelaksanaan wisuda di tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).
Sebagian warganet menginginkan kegiatan wisuda atau pelepasan siswa di tingkat sekolah itu ditiadakan dan wisuda hanya dilakukan di tingkat pendidikan tinggi saja.
Tanggapan Kemendikbud Ristek.
Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ristek Anang Ristanto buka suara terkait polemik wisuda jenjang sekolah. Dikutip dari Kompas.com
Menurut Anang, kegiatan wisuda dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA merupakan kegiatan yang opsional.
Pihaknya menjelaskan, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kegiatan bersama antara satuan pendidikan yang melibatkan orangtua harus didiskusikan dengan komite sekolah.
“Kemendikbud Ristek mengimbau agar pihak sekolah dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan komite sekolah dan persatuan orangtua murid dan guru (POMG),” kata Anang kepada Kompas.com, Selasa (13/6/2023). Diunggah media ini.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk setiap sekolah yang tentu tidak membebani pihak orang tua.
