Fakfak – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyoroti beberapa aspek penting terkait infrastruktur di Bandara Siboru, Kabupaten Fakfak – Papua Barat.
Salah satu usulan utama adalah perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Siboru dari panjang 1.600 meter menjadi 2.100 meter.
Perpanjangan ini diperlukan untuk memungkinkan pesawat mendarat dan lepas landas dari dua arah, menyesuaikan arah angin, demi keselamatan penerbangan.
“Perpanjangan runway penting agar pesawat dapat mendarat dan lepas landas dengan aman, tergantung arah angin. Selain itu, saya melihat masih ada galian-galian dalam di sekitar area bandara yang dapat membahayakan penerbangan.
Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk meminta perpanjangan runway bandara ini agar bias dapat menunjang pendaratan pesawat berbadan besar di Fakfak – Papua Barat,” jelas Ridwan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Senin (9/12/2024).
Ridwan yang merupakan politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti kondisi jalan dari Bandara Torea menuju Bandara Siboru.
Dia kemukakan bahwa perjalanan yang memakan waktu hingga 3–4 jam dinilai tidak layak karena kontur jalan yang kurang ideal, tentu berpengaruh terhadap kecepatan kendaraan untuk mengejar waktu pesawat dan itu bisa berimbas pada hal lain yang tidak diinginkan bersama.
“Jalan ini sangat membahayakan masyarakat, khususnya pengguna jalan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah berencana membangun jalan baru, tetapi ada kendala terkait pembebasan lahan. Masyarakat mengeluhkan belum adanya ganti rugi yang memadai,” ungkap Ridwan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Komisi V DPR RI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak.
Ridwan menyatakan bahwa anggaran untuk pembebasan lahan kemungkinan akan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Hal ini harus segera dilakukan, mengingat mobilitas di Papua sangat bergantung pada transportasi udara, sementara infrastruktur jalan masih terbatas.
Di Kabupaten Fakfak sendiri, terdapat potensi industri seperti pupuk, kelapa sawit, dan pala. Kehadiran infrastruktur yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambah Ridwan.
Ridwan juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai langkah awal untuk menarik investasi swasta di kawasan timur Indonesia.
“Berbeda dengan di Jawa, di mana swasta lebih dahulu masuk, lalu didukung oleh pemerintah. Di kawasan timur, pemerintah harus memulai terlebih dahulu sebelum swasta datang,” tegasnya.
Selain itu, Ridwan meminta perhatian terhadap kesiapan infrastruktur menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). menyoroti dua aspek utama yaitu, peningkatan ekonomi dan keselamatan pengguna transportasi.
“Kami ingin memastikan perjalanan masyarakat aman, nyaman, dan selamat. Meski tingkat kecelakaan telah menurun, Komisi V DPR meminta seluruh pemangku kepentingan sektor perhubungan meningkatkan upaya untuk mencapai zero accident,” tuturnya.
Ditambahkan Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, Ia mengungkapkan bahwa kunjungan kemarin juga kaitanya dengan pembangunan jalan baru dari Ibu Kota Fakfak menuju Bandara Siboru.
Pembangunan ini, sebut dia, dirancang untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kabupaten Fakfak, termasuk pembangunan pabrik pupuk dan peningkatan jam terbang pesawat besar.
Langkah ini, Kata Zigo Rolanda, juga bertujuan untuk dapat mempercepat distribusi hasil laut yang menjadi potensi utama kabupaten tersebut.
“Jalan baru ini mempersingkat jarak tempuh dari Ibu Kota Fakfak ke Bandara Siboru, mengurangi jarak sekitar 10 kilometer. Sebelumnya, perjalanan sejauh 30 kilometer memakan waktu hingga 1,5 jam.
Dengan jalan baru yang lebarnya tiga meter, akses menuju bandara menjadi lebih cepat dan efisien,” ujar Zigo dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Fakfak, Senin (9/12/2024) kemarin.
Zigo juga menjelaskan bahwa pembangunan jalan ini merupakan bagian dari upaya mendukung PSN di wilayah Fakfak. Namun, terdapat sejumlah kendala, terutama dalam proses pembebasan lahan.
“Anggaran pembangunan jalan ini sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2023, tetapi terhambat masalah pembebasan lahan. Kami berharap segera ditemukan solusi untuk menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menambahkan bahwa Komisi V DPR RI telah meminta rincian anggaran terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut.
“Kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan ini diperkirakan sekitar Rp.360 miliar, sedangkan untuk perpanjangan landasan pacu (runway) bandara dibutuhkan sekitar Rp.500 miliar,” papar Zigo.
Ia berharap kunjungan kerja Komisi V DPR RI ini akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Temuan dan masukan dari kunjungan tersebut akan dibawa ke dalam rapat-rapat bersama mitra kerja Komisi V DPR RI.
Selain itu, Zigo turut menyoroti persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, Bandara Siboru sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung penerbangan langsung ke sejumlah rute utama, termasuk ke Makassar tanpa perlu transit di Sorong.
“Bandara Siboru ini sangat representatif dan memungkinkan penambahan pegawai serta rute penerbangan permanen. kami juga melihat persiapan Nataru sudah cukup baik. Namun, perlu perhatian lebih terhadap potensi cuaca ekstrem selama periode tersebut,” tutup Zigo.
Sementara itu, Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom, berharap agar pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Fakfak terus ditingkatkan guna mendukung perekonomian daerah.
“Potensi Fakfak dapat meningkatkan pendapatan daerah, kami mengapresiasi pemerintah pusat atas perhatian ini. Pemda juga telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan di lintas jalan menuju Bandara Siboru. kami berharap akses ke Kabupaten Fakfak semakin mudah,” ujar Yohana. Tutup
