Fakfak – Pegawai Negeri Sipil. Terutama Kepala OPD agar tidak menggunakan kendaraan dinas lebih dari satu. Termasuk juga kepala – kepala bagian dilingkungan Pemda Fakfak wajib menggunakan kendaraan dinas operasional kantor tidak lebih dari satu bahkan ada yang diduga kendaraan dinas tersebut menjadi milikinya jika pindah tugas ke OPD lainya segera dikembalikan untuk keperluan operasional kantor. ataukah lagi menumpuk dirumah segera kembalikan ke pemda sebelum dilakukan penertiban lebih lanjut oleh pemerintah
Bupati Fakfak. Samaun Dahlan mengatakan bahwa penertiban asset daerah milik pemda fakfak adalah sesuatu yang harus dilakukan dan setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan fasilitas Dinas/Kantor tersebut maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Samaun menyadari pihaknya pernah tinggalkan rumah dinas sewaktu Calon Bupati fakfak 2024 kemarin karena itu adalah sebagai fasilitas pemerintah bahkan dilakukan KPK Line oleh Bidang Asset Pemda Fakfak. menurut Samaun itu harus hormat.
“Beberapa waktu lalu (Tahun 2024-red), Asset, saya sampaikan bahwa dalam jangka waktu yang tidak lama saya akan tertibkan seluruhnya, jadi untuk pimpinan OPD saya sampaikan bahwa mulai tahun 2025 tidak ada pengadaan kendaraan dinas, baik mobil maupun sepeda motor, anggaran kita fokuskan pada keperluan rakyat, asset yang ada kita tertibkan dan kita akan tarik untuk kepentingan daerah dan kita mafaatkan semaksimal mungkin
Kita harus hormat dan junjung tinggi, saya kemarin (2024-red) rumah dinas saya di Torea, waktu itu mereka (Bidang Asset-red) mereka pasang plank KPK, saya hormat dan junjung tinggi dan saya keluar dari rumah dinas itu untuk apa, untuk menghargai sikap pemerintah yang melakukan itu, dan hari ini saya minta lagi terkait asset ini, saya akan tertibkan sampai kepada asset bisa berjalan maupun tidak bisa berjalan kita akan tertibkan itu semua”, Tegas Samaun Dahlan menyikapi maraknya semrawut asset daerah fakfak.
Sementara itu. Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik senada dengan Bupati Fakfak. Samaun Dahlan menegaskan bahwa, pihaknya minta kepada bidang asset pemda fakfak agar mendata semua pengadaan asset tahun 2022, 2023, dan tahun 2024 yang bergerak maupun tidk bergerak mulai dari mobil, motor, mesin temple jonson, kemudian asset tidak bergerak seperti, komputer dan laptop secepatnya dibuat laporan karena itu terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat. laporan itu dibuat masing-masing OPD Pemda Fakfak
“Saya lihat ada kepala OPD yang ada mobil tapi masih ada mobil baru lagi dirumah, kita akan evaluasi dan akan kita tarik semua, kami selaku Bupati dan Wakil Bupati tidak melakukan pengadaan mobil baru tapi kami ingin lakukan efisiensi anggaran dan tertibkan seluruh asset milik pemda yang banyak peruntukanya tidak jelas, kami akan tarik semua untuk keperluan dinas pemda, bukan hanya mobil saja tapi motor juga akan kami tarik semua”, tegas Wakil Bupati Fakfak.
Mobil yang menumpuk di setiap pejabat apakah itu kepala OPD dan Kepala bagian jika mobil itu diberikan kepada staf, kata Donatus, untuk bekerja sebagai tugas pelayanan di kantor maka pasti para staf bekerja dengan baik, tapi staf mendapat beban kerja lebih berat sedangkan kendaraan operasional hanya nganggur dirumah pejabat sedangkan hujan panas staf yang terima, menurut Wabup. Ini tidak boleh terjadi.
“Mobil Dinas itu parkir di kantor, bukan parkir di rumah karena mobil itu pengadaan untuk keperluan kantor, motor dinas juga begitu, jangan taruh motor dinas 2 sampai 3 di rumah, itu pemerintah yang beli bukan kita punya uang pribadi, segera kami tertibkan itu semua”, Bongkar Donatus Nimbitkendik. Kedepan mulai lakukan penertiban administrasi asset daerah. (ret)
